Demokrat Kubu Moeldoko Optimistis Menangi Gugatan
Logo BeritaSatu

Demokrat Kubu Moeldoko Optimistis Menangi Gugatan

Kamis, 8 April 2021 | 18:58 WIB
Oleh : Vento Saudale / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Demokrat kubu Moeldoko memutuskan menggugat Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) seusai Kemkumham menolak pendaftaran hasil KLB Demokrat di Deli Serdang.

Juru Bicara Partai Demokrat Muhammad Rahmad menuturkan, pihaknya optimistis memenangkan gugatan di pengadilan.

Dua gugatan itu menyasar objek yang sama, yakni Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020.

Rahmad menilai, AD/ART tersebut melanggar ketentuan dan bertentangan dengan UU Partai Politik, tetapi menjadi acuan bagi Kemkumham menolak hasil KLB Deli Serdang.

Adapun Rahmad menuturkan, ada beberapa poin dalam materi gugatan tersebut. Pertama, meminta PN membatalkan demi hukum AD/ART 2020 karena melanggar UU baik formil dan materil. Kemudian, meminta PN membatalkan demi hukum Akta Notaris AD/ART 2020 beserta susunan pengurus DPP.

"Poin ketiga, meminta kubu AHY ganti rugi Rp 100 miliar dan uang itu kami berikan ke seluruh DPD dan DPC se Indonesia yang selama ini sudah nyetor ke Pusat," kata Rahmad, kepada Beritasatu.com, Kamis (8/4/2021).

Sementara di PTUN, Demokrat Moeldoko akan menggugat terkait dengan keputusan-keputusan yang diterbitkan atas produk mereka yang bermasalah itu.

"Gugatan ke PTUN masih tersedia waktu 90 hari pasca penolakan Kemenkumham. Tidak perlu buru buru. Kita fokus ke PN dulu," katanya.

Artinya, objek gugatan ke PTUN adalah Surat Keputusan Menkumham yang mengesahkan AD/ART Demokrat tahun 2020. Pun demikian, Rahmad belum bersedia merinci siapa yang menjadi tergugat dalam gugatan ke Pengadilan Negeri.

Ia pun memastikan objek gugatan saat ini terkait keabsahan Partai Demokrat. Tidak melibatkan secara personal Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi tergugat.

Berikut gugatan Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko

- Jhoni Allen Marbun mengajukan gugatan ke PN Jakpus setelah dipecat sebagai kader Partai Demokrat karena dianggap terlibat kudeta kepemimpinan AHY.

Jhoni mengklaim mengalami kerugian materiil Rp 5,8 miliar dan imateriil Rp 50 miliar atas pemecatan itu.
Sidang perdananya Rabu (17/3/2021) lantaran para tergugat tidak menghadiri persidangan.

- Marzuki Alie pada 3 Maret 2021 menggugat AHY. Mereka menuntut pengadilan membatalkan pemberhentian dan mengembalikan status keanggotaan atau kepengurusan di Partai Demokrat tersebut.

Namun, sejak (23/3/2021), Marzuki cs sudah menarik gugatannya terhadap AHY di PN Jakpus ihwal pemecatannya tersebut.

- Demokrat Moeldoko mengajukan gugatan ke PN pada (1/4/2021).
Materi gugatan, pembatalan demi hukum AD/ART 2020, Meminta PN membatalkan demi hukum Akta Notaris AD/ART 2020, dan AHY ganti rugi Rp 100 miliar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pansus RUU Otsus Papua Berencana Ambil Keputusan di Paripurna 15 Juli 2021

Pansus Revisi UU Otsus Papua sepakat dengan pemerintah untuk melanjutkan proses pembahasan hingga berencana mengambil keputusan pada paripurna Juli mendatang

POLITIK | 8 April 2021

Revisi UU Otsus Papua, Pemerintah Usul Skema Alternatif Pemekaran Wilayah

Tito Karnavian mengatakan, pemerintah menerima banyak aspirasi dari masyarakat Papua untuk pemekaran wilayah.

POLITIK | 8 April 2021

Pemerintah Ingin Ubah Skema Dana Otsus Papua Lewat Revisi UU

Melalui revisi UU Otsus Papua, pemerintah tak sekadar menambah dana demi pembangunan wilayah, namun juga memastikan efektivitas pembangunan di sana

POLITIK | 8 April 2021

Revisi UU Otsus Papua, Mendagri: Perbaikan Tata Kelola Jadi yang Utama

Sasaran utama Revisi Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua adalah perbaikan tata kelola dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

POLITIK | 8 April 2021

Legislator Minta Kandidat Dewas LPP RRI Tidak Bermasalah Hukum

Komisi I telah berkomitmen untuk tidak meloloskan kandidat Dewan Pengawas LPP RRI yang memiliki masalah hukum.

POLITIK | 8 April 2021

Dilantik di Meikarta, Ini Jajaran Kepengurusan Alumnas Periode 2021-2026

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebagai Ketua Dewan Penasehat Internasional dan Menristek Bambang Brodjonegoro selaku wakil ketua.

POLITIK | 8 April 2021

Keamanan Galon Guna Ulang, Komisi IX Dukung Kebijakan BPOM

Menurut Komisi IX BPOM telah melakukan sesuatu yang profesional dalam kebijakan yang dikeluarkan mengenai keamanan Bisfenol A dalam galon guna ulang AMDK.

POLITIK | 8 April 2021

Pendapatan Taman Mini Minus Jadi Alasan Yayasan Harapan Kita Tak Setor ke Kas Negara

Ketika ditanya alasan pengambilalihan pengelolaan TMII baru dilakukan sekarang, Setya tidak mau berkomentar lebih lanjut.

POLITIK | 8 April 2021

Setneg Jelaskan Alasan Pengambilalihan Taman Mini dari Yayasan Keluarga Seoharto

Perpres itu menegaskan penguasaan dan pengelolaan TMII oleh Kementerian Sekretariat Negara serta berakhirnya pengelolaan oleh Yayasan Harapan Kita.

POLITIK | 7 April 2021

Sekjen PDIP: Bangkitkan Pariwisata yang Terintegrasi Politik Hijau dan Kedaulatan Pangan

Indonesia memiliki alam raya yang indah sebagai kekuatan pariwisata. Namun sayangnya, keindahan itu kerap dirusak sendiri oleh politik pembangunan.

POLITIK | 7 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS