Pendiri Partai Demokrat Ajukan Permohonan Penolakan Pendaftaran Merek PD
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pendiri Partai Demokrat Ajukan Permohonan Penolakan Pendaftaran Merek PD

Minggu, 11 April 2021 | 20:10 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Penggagas berdirinya Partai Demokrat, Wisnu Heryanto Krestowo, mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) agar menolak pengajuan pendaftaran merek Partai Demokrat atas nama pribadi yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham pada Jumat (19/4/2021).

"Oleh karena itu saya/kami mohon dengan hormat demi keadilan dan kebenaran, agar Dirjen HAKI Kemenkumham menolak dengan tegas pengajuan Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual oleh saudara Soesilo Bambang Yudhoyono qq. PT. Royal Pesona Indonesia atas Logo/Lambang Partai Demokrat sebagai milik pribadinya, karena Demokrat sebagai partai terbuka sudah menjadi milik Bangsa dan Negara Indonesia," ujar Wisnu Heryanto Krestowo dalam surat terbuka kepada Kemkumham, Senin (11/4/21).

Dirinya pun selaku pendiri dan saksi sejarah berdirinya Partai Demokrat menegaskan bahwa SBY bukanlah sebagai pendiri namun pengguna Partai Demokrat yang kemudian menjadikan partai tersebut sebagai partai keluarga.

"Sekali lagi saya tegaskan bahwa sebagai saksi dan pelaku sejarah yang masih hidup menyatakan bahwa saudara Susilo Bambang Yudhoyono bukan pendiri melainkan hanya sebagai pengguna Partai Demokrat yang kemudian dengan kelicikan serta kebohongannya telah merampas partai yang kami dirikan 20 tahun yang lalu dari para kader sebagai stakeholder, untuk membangun oligarki politik berdasarkan dinasti dan nepotisme," tegasnya.

"Saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya dan berani bersumpah didepan pangadilan bahwa saudara Susilo Bambang Yudhoyono secara de facto maupun de jure bukanlah pendiri Partai Demokrat yang kami gagas dan dirikan 20 tahun yang lalu," lanjut Wisnu.

Dia juga menjelaskan bahwa dirinya orang pertama yang menggagas berdirinya Partai Demokrat bersama dua orang lainnya, sebelum pada akhirnya jumlah pendiri menjadi 99 orang dan mengubah komposisi susunan pengurus Partai Demokrat yang disesuaikan dengan UU Parpol nomor 31/2002 yaitu minimal harus didirikan oleh 50 orang.

"Saya adalah orang pertama yang menggagas lahir dan berdirinya Partai Demokrat 20 tahun yang lalu bersama saudara Vence Rumangkang dan Kurdi Mustofa, setelah saudara Susilo Bambang Yudhoyono gagal terpilih sebagai Wapres pada Sidang Istimewa MPR-RI 2001," papar Wisnu yang berada pada urutan nomor 11 pada Akta Pendirian Partai Demokrat.

Selain itu, Wisnu akan mengajukan tuntutan pidana terhadap SBY yang diduga telah memalsukan dokumen otentik Partai Demokrat serta tuntutan perdata untuk membatalkan SK Menkumham yang telah mengesahkan AD/ART dan terbentuknya kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil Kongres 2020 silam.

"Karena kami baru kembali dari luar negeri, maka kami juga sedang mengumpulkan bukti-bukti otentik untuk mengajukan tuntutan pidana kepada Bareskrim Polri terhadap saudara Soesilo Bambang Yudhoyono dkk yang telah diduga memalsukan dokumen otentik pada Konggres Partai Demokrat 2020 dan tuntutan perdata melalui PTUN untuk membatalkan SK Menkumham yang telah mengesahkan AD/ART hasil manipulasi dan terbentuknya DPP Partai Demokrat berdasarkan nepotisme," tutur Wisnu.

Kemudian dia berharap agar pemerintah berlaku adil terhadap permasalahan Partai Demokrat dan tidak melakukan pembiaran terhadap kemunafikan dan kelicikan orang-orang didalamnya.

"Saya berharap kepada elit negara ini jangan melakukan pembiaran kemunafikan, kelicikan dan kebohongan mengalahkan keadilan dan kebenaran," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Didik Rachbini: Pemikiran Daniel Dhakidae Kritis Terjang Cendekiawan dan Kekuasaan

Didik J Rachbini melihat pemikiran Daniel Dhakidae sangat kritis menerjang cendekiawan dan kekuasaan.

POLITIK | 11 April 2021

Fachry Ali Kenang Daniel Dhakidae Sebagai Intelektual Terlibat dalam Setiap Gerakan

Fachry Ali mengenang Daniel Dhakidae sebagai seorang intelektual yang selalu terlibat dalam setiap gerakan.

POLITIK | 11 April 2021

Biar Cerdas, Masyarakat Indonesia Diajak Makan Ikan seperti Orang Jepang

"Kalau mau cerdas idealnya seperti di Jepang 140 kilogram per kapita per tahun," kata Anggota Komisi IV DPR RI Slamet.

POLITIK | 11 April 2021

Sekjen PDIP Ingin Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis Lahirkan Pemimpin Berjiwa Nasionalis

Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis juga harus dapat mencetak kader-kader nasionalis, pancasilais untuk kejayaan Indonesia di masa mendatang.

POLITIK | 10 April 2021

Ditanya Pertemuan Jokowi-Megawati Terkait Reshuffle, Ini Jawaban Hasto

Hasto menegaskan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

POLITIK | 10 April 2021

Ini Hasil Survei Kepuasan Publik Soal Kinerja Pemerintahan Jokowi

Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi adalah 56 persen.

POLITIK | 10 April 2021

Ditanya Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Ini Jawaban Sekjen PDI Perjuangan

PDI-P hanya fokus membangun konsolidasi kebangsaan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 10 April 2021

Ahmad Basarah: Kebijakan Pembangunan Desa Harus Fokus pada Pemberdayaan

Ahmad Basarah menegaskan kebijakan pembangunan desa harus fokus pada pemberdayaan.

POLITIK | 9 April 2021

Pembentukan Kementerian Investasi, BKPM Akan Ikuti Arahan Presiden

BKPM siap mengikuti arahan Presiden Jokowi terkait pembentukan Kementerian Investasi yang disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (9/4/2021).

POLITIK | 9 April 2021

PDIP Berduka, Pelopor Dapur Umum Partai Tutup Usia

Mak Rapeh merupakan pelopor dapur umum yang mampu menyediakan sambal spesial dan sayur lodeh kesukaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

POLITIK | 9 April 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS