Jelang PSU, Cagub Kalsel Denny Indrayana Temukan Dugaan Politik Uang
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Jelang PSU, Cagub Kalsel Denny Indrayana Temukan Dugaan Politik Uang

Senin, 12 April 2021 | 06:44 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Calon Gubernur Kalimantan Selatan, H Denny Indrayana akan mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jakarta, Senin (12/4/2021) pagi ini. Kedatangan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut untuk melaporkan sejumlah dugaan kecurangan dan maraknya politik uang dengan berbagai motif di daerah yang menjadi diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalimantan Selatan yang digelar pada 9 Juni 2021 nanti.

“Iya, insyaallah jam 10.00 WIB nanti saya ke Bawaslu,” kata Denny Indrayana kepada wartawan, Senin (12/4/2021) pagi.

Denny menyebut sejumlah motif politik uang terjadi. Sayangnya, kata dia, Bawaslu Kalsel tidak terlihat berupaya untuk mencegah sehingga pihaknya memilih melaporkan ke Bawaslu RI.

“Seperti dibiarkan saja, seperti tahu sama tahu. Ini kan sangat merugikan bagi demokrasi kita, terutama kami yang ingin mengedepankan politik jujur dan adil,” tandas dia.

Denny menambahkan kecurangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini semakin serius berupa pembagian bakul berisi sembako, yang akan bersalin rupa menjadi THR, parsel, dan zakat fitrah/zakat maal.

Selain itu, tutur dia, juga modus memborong barang dagangan disertai pembagian uang kepada warga.

“Kami juga menemukan fakta pelibatan aparat pemerintahan, dari level kepala dinas sampai level kepala desa dan Ketua RT-RW yang digaji Rp 2,5 juta, kemudian Kepala Desa digaji sebesar Rp 5 juta per bulan untuk menggalang suara pemilih. Dan ini sangat sistematis dan massif sekali,” jelas Denny.

Denny juga menyebutkan bahwa ada modus berupa penempelan sticker bertanda khusus di rumah-rumah warga sebagai kamuflase pendataan pemilih yang ujungnya dipergunakan untuk data pembayaran politik uang.

“Jadi tiap rumah didata, dibayar Rp 100.000 untuk ditempeli striker, kemudian nanti akan ada lagi pembagian berikutnya yang besarnya sekitar Rp 500.000 saat menjelang pemilihan,” tegasnya.

Modus selanjutnya, kata dia lagi, adalah berupa sholat hajat dan ibadah lainnya yang diikuti dengan pembagian uang.

“Kami berharap Bawaslu RI melakukan langkah-langkah nyata dan menegakan aturan dengan benar dan adil, mengingat Bawaslu Kalsel tidak melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan dan seolah melakukan pembiaran, padahal tidak sulit mengidentifikasi modus-modus tersebut,” pungkas Denny.

Sebagaimana diketahui, MK telah memerintahkan KPU untuk melakukan PSU di 827 TPS di tujuh kecamatan dan tiga kabupaten dan kota di Kalsel dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan MK soal Pilkada Kalsel dibacakan pada 19 Maret 2021 lalu. Lalu KPU memutuskan penyelenggaraan PSU dilakukan pada 9 Juni atau 50 hari sejak putusan MK dibacakan.

KPU pun telah mulai menyiapkan logistik hingga pendistribusiannya. Selain itu, mulai April ini, KPU juga mulai melakukan rekrutmen petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pasalnya, perintah MK dalam putusannya, petugas KPPS dan PPK harus orang baru, bukan petugas pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 lalu.

Dalam PSU Pilgub Kalsel ini, akan diikuti dua pasangan calon, yakni Petahana Nomor Urut 01 Sahbirin Noor dan Muhidin serta Pasangan Nomor Urut 02, Denny Indrayana dan Difriadi Derajat.

Dari 827 TPS yang menggelar PSU, sebanyak 502 TPS di Kabupaten Banjar, 24 TPS di Kabupaten Tapin dan 301 TPS di Kota Banjarmasin. Total pemilih di 827 TPS tersebut sebanyak 266.757 orang.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pendiri Partai Demokrat Ajukan Permohonan Penolakan Pendaftaran Merek PD

Wisnu Heryanto Krestowo mengajukan permohonan kepada Kemkumham agar menolak pengajuan pendaftaran merek Partai Demokrat.

POLITIK | 11 April 2021

Didik Rachbini: Pemikiran Daniel Dhakidae Kritis Terjang Cendekiawan dan Kekuasaan

Didik J Rachbini melihat pemikiran Daniel Dhakidae sangat kritis menerjang cendekiawan dan kekuasaan.

POLITIK | 11 April 2021

Fachry Ali Kenang Daniel Dhakidae Sebagai Intelektual Terlibat dalam Setiap Gerakan

Fachry Ali mengenang Daniel Dhakidae sebagai seorang intelektual yang selalu terlibat dalam setiap gerakan.

POLITIK | 11 April 2021

Biar Cerdas, Masyarakat Indonesia Diajak Makan Ikan seperti Orang Jepang

"Kalau mau cerdas idealnya seperti di Jepang 140 kilogram per kapita per tahun," kata Anggota Komisi IV DPR RI Slamet.

POLITIK | 11 April 2021

Sekjen PDIP Ingin Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis Lahirkan Pemimpin Berjiwa Nasionalis

Padepokan Kebangsaan Karang Tumaritis juga harus dapat mencetak kader-kader nasionalis, pancasilais untuk kejayaan Indonesia di masa mendatang.

POLITIK | 10 April 2021

Ditanya Pertemuan Jokowi-Megawati Terkait Reshuffle, Ini Jawaban Hasto

Hasto menegaskan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

POLITIK | 10 April 2021

Ini Hasil Survei Kepuasan Publik Soal Kinerja Pemerintahan Jokowi

Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi adalah 56 persen.

POLITIK | 10 April 2021

Ditanya Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Ini Jawaban Sekjen PDI Perjuangan

PDI-P hanya fokus membangun konsolidasi kebangsaan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 10 April 2021

Ahmad Basarah: Kebijakan Pembangunan Desa Harus Fokus pada Pemberdayaan

Ahmad Basarah menegaskan kebijakan pembangunan desa harus fokus pada pemberdayaan.

POLITIK | 9 April 2021

Pembentukan Kementerian Investasi, BKPM Akan Ikuti Arahan Presiden

BKPM siap mengikuti arahan Presiden Jokowi terkait pembentukan Kementerian Investasi yang disepakati dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (9/4/2021).

POLITIK | 9 April 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS