Demokrat: Pendaftaran Logo Cegah Penyalahgunaan Pihak Lain
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 473 (4)   |   COMPOSITE 5928 (47)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1400 (9)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 165 (0)   |   IDX30 468 (4)   |   IDX80 126 (1)   |   IDXBASIC 1227 (14)   |   IDXBUMN20 356 (2)   |   IDXCYCLIC 731 (3)   |   IDXENERGY 739 (8)   |   IDXESGL 128 (1)   |   IDXFINANCE 1321 (7)   |   IDXG30 132 (2)   |   IDXHEALTH 1286 (3)   |   IDXHIDIV20 414 (2)   |   IDXINDUST 951 (5)   |   IDXINFRA 866 (3)   |   IDXMESBUMN 101 (0)   |   IDXNONCYC 729 (12)   |   IDXPROPERT 870 (4)   |   IDXQ30 134 (0)   |   IDXSMC-COM 279 (2)   |   IDXSMC-LIQ 330 (4)   |   IDXTECHNO 3335 (-5)   |   IDXTRANS 1037 (14)   |   IDXV30 125 (1)   |   INFOBANK15 950 (3)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 403 (3)   |   ISSI 174 (1)   |   JII 570 (7)   |   JII70 202 (2)   |   KOMPAS100 1121 (10)   |   LQ45 880 (8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1578 (13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 299 (2)   |   PEFINDO25 291 (6)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 291 (3)   |   SRI-KEHATI 338 (2)   |   TRADE 872 (0)   |  

Demokrat: Pendaftaran Logo Cegah Penyalahgunaan Pihak Lain

Selasa, 13 April 2021 | 21:19 WIB
Oleh : WM

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menyatakan, nama merek dan logo partai telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen KI Kemkumkam) guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain.

“Pendaftaran (nama dan logo) dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini melawan hukum menggunakan merek dan logo Partai Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lewat pesan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Ia menegaskan, Partai Demokrat dalam waktu dekat akan melayangkan somasi kepada kelompok itu.

Kelompok atau pihak lain yang disebut oleh Herzaky, salah satunya merujuk pada sejumlah eks kader Partai Demokrat yang saat ini membentuk kepengurusan tandingan di bawah kepemimpinan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

Dalam pesan yang sama, Herzaky turut membenarkan langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas nama pribadi mendaftarkan nama partai serta logo partai ke Ditjen KI Kemenkumham.

Herzaky menerangkan, langkah itu sah karena SBY merupakan salah satu penggagas Partai Demokrat.

“Benar ada pendaftaran logo Partai Demokrat yang dilakukan oleh Tim Hukum DPP (Partai Demokrat), mengatasnamakan Pak SBY selaku penggagas Partai Demokrat. Kami daftarkan logo tersebut untuk menghadapi ketidakpastian sebelum ada keputusan dari Menkumham (Menteri hukum dan HAM) berupa penolakan memproses permohonan para pelaku KLB (kongres luar biasa) ilegal Sibolangit,” terang Herzaky.

Kemekumham pada akhir bulan lalu menolak permohonan pengubahan daftar kepengurusan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dilayangkan oleh kelompok KLB.

Dalam kesempatan itu, Herzaky juga menjelaskan, logo Partai Demokrat telah didaftarkan sejak 2007. Namun, logo itu terdaftar pada kategori 41, yang artinya terkait dengan layanan pendidikan dan pengajaran.

“Pendaftaran baru-baru ini untuk melengkapi secara administrasi terkait dengan logo Partai Demokrat pada kelas yang tepat, yakni kelas 45 tentang organisasi pertemuan politik,” kata Herzaky menerangkan.

Oleh karena itu, ia menjelaskan, Partai Demokrat telah menarik permohonan yang lalu dan mengganti dengan berkas administrasi yang baru.

“Untuk melengkapi administrasi pendaftaran pada kelas 45 ini, kami tarik permohonan yang lalu, dan sudah kami gantikan dengan berkas administrasi yang baru setelah mendapat masukan terkait dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan,” terang Herzaky menambahkan.

Jika merujuk pada informasi laman resmi Ditjen KI Kemenkumham, sebagaimana dipantau di Jakarta, Selasa, “Dr H Susilo Bambang Yudhoyono, MA” dengan alamat “Puri Cikeas Indah No.2 RT 001, RW 002 Kec Gunung Putri, Kel. Nagrak,” tercatat sebagai nama pemohon yang mendaftarkan Partai Demokrat sebagai nama merek.

Berkas permohonan itu telah dilayangkan SBY ke Kemkumham pada 18 Maret 2021 dan dokumen itu diterima oleh pihak kementerian pada tanggal yang sama. Permohonan itu terdaftar dengan nomor IPT2021039318, sementara untuk berkas pengumumannya BRM2115A.

Informasi di laman yang sama menunjukkan permohonan tersebut masuk dalam kode “45”, yang merujuk pada “organisasi pertemuan politik”.

Laman resmi Ditjen KI juga menunjukkan nama dan logo Partai Demokrat telah terdaftar sebagai “sebuah penamaan” yang masuk dalam kategori 41. Pelindungan terhadap nama dan logo itu berlaku sejak 24 Oktober 2007 dan akan berakhir pada 24 Oktober 2027.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hasil Polling di Internet, Moeldoko dan AHY Bersaing Ketat

Moeldoko dan Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) bersaing ketat dengan komposisi 52% berbanding 48%.

POLITIK | 13 April 2021

KSP: Pekan ini, Jokowi Akan Reshuffle Kabinet

Isu reshuffle kabinet muncul ketika DPR RI menyetujui usulan pemerintah merombak sejumlah kementerian.

POLITIK | 13 April 2021

Azis Syamsuddin Minta Kemnaker Tegas soal THR

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta Kemnaker agar tegas terhadap perusahaan agar membayarkan THR maksimal H-7 Hari Raya Idulfitri tahun ini.

POLITIK | 13 April 2021

Kemdagri Cabut Hak Akses 153 Lembaga Pengguna Data Kependudukan

Menurut Zudan, pemberian hak akses verifikasi data kependudukan, merupakan amanat Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

POLITIK | 13 April 2021

Muqowam: PPAT Ujung Tombak Administrasi Pertanahan

Muqowam mendorong agar IPPAT dapat terus berkonsolidasi dan melakukan pembenahan dalam rangka penguatan organisasi secara internal maupun eksternal.

POLITIK | 13 April 2021

Partai Emas Dukung Larangan Mudik yang Diterapkan Pemerintah

Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni "Wanita Emas", mendukung pelarangan mudik yang dilakukan pemerintah.

POLITIK | 13 April 2021

Diberi Pertanyaan Terbuka, Mayoritas Responden Pilih Prabowo Jadi Presiden di 2024

Prabowo Subianto, menempati posisi teratas daftar nama calon presiden jika pemilu dilaksanakan saat ini

POLITIK | 12 April 2021

Airlangga Hartarto, Tokoh Parpol yang Paling Layak Jadi Presiden 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berada di daftar elektabilitas teratas presiden di 2024 jika para calon presiden hanya dari kalangan partai politik

POLITIK | 12 April 2021

SBY Daftarkan Lambang Demokrat ke HAKI, Ini Pandangan Pakar

Langkah SBY tersebut dianggap sebagai bentuk kekhawatiran SBY terhadap Demokrat yang terancam diambil alih oleh pihak lain di luar Cikeas.

POLITIK | 12 April 2021

Jubir Wapres: Jangan Terlalu Serius dengan Survei

Ma'ruf Amin tak mempermasalahkan hasil survei Indonesian Political Opinion (IPO).

POLITIK | 12 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS