Kebebasan Berpendapat Tuai Sorotan
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kebebasan Berpendapat Tuai Sorotan

Rabu, 14 April 2021 | 22:22 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Iklim kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik di Indonesia hingga saat ini menuai sorotan. Ada anggapan kebebasan berpendapat terus mengalami kemunduran. Jika terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali ke zaman otoritarian seperti era Orde Baru (Orba).

Ahli hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang juga anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), Herlambang P Wiratraman menilai, saat ini kebebasan berekspresi di Indonesia terus terancam dengan adanya berbagai tekanan, intimidasi, hingga pemenjaraan.

“Yang menyebabkan kemunduran demokrasi, sangat beragam. Cirinya hingga ada pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik,” kata Herlambang dalam diskusi ALMI Scientist bertema “Kebebasan Ekspresi, Hukum, dan Dinamika Perkembangannya” di Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Menurutnya, masa depan Indonesia tentunya bisa dikawal para intelektual publik untuk memperkuat benteng kebebasan akademik yang dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Kendati demikian, dalam kenyataannya, kebebasan akademik saat ini juga seolah ikut dibatasi seiring dengan upaya pembatasan kebebasan berekspresi.

Herlambang mengingatkan yang menyebabkan kemunduran demokrasi tentunya sangat beragam. Salah satu cirinya hingga ada pembatasan kebebasan berekspresi. Kebebasan tersebut seolah dibatasi dengan berbagai kebijakan, sepertinya masih adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Herlambang, serangan-serangan tidak hanya diterima oleh masyarakat yang vokal terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat. Namun, serangan balik justru juga diterima oleh akademisi, ilmuwan hingga pers.

“Serangan-serangan marak terjadi mulai tahun 2015 sampai 2017. Itu konsisten terjadi. Sebagai contohnya adalah adanya pembubaran diskusi mahasiswa, peretasan akun akademisi, dan lain-lain,” ujarnya.

Untuk menghindar dari negara yang bersifat ototarian, menurut Herlambang, butuh komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Semua dilakukan untuk sekaligus memberikan jaminan kebebasan berekspresi.

Ketika ada wacana revisi UU ITE, diakui Herlambang, publik sempat berharap banyak UU tersebut tidak dijadikan alat membatasi kebebasan berekspresi. Namun, pada kenyataannya, upaya revisi itu juga kandas di tengah jalan.

“Revisi UU ITE, masyarakat sipil tetap memberi masukan walaupun tidak bisa berharap banyak. Ruang untuk mendialogkan jangan terlalu masuk ruang privasi. Semua harus dipastikan agar negara tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan teknologi digital, termasuk melindungi hak-hak digital,” katanya.

Herlambang menambahkan ketika zaman Orba yang bersifat ototarian, oposisi selalu disensor dan ditutup. Kalau yang sekarang malah lebih kompleks. Sensor masih ada, serangan-serangan digital, hingga upaya pemenjaraan yang menjadi bagian intimidasi.

“Cara membungkam kritik bukan hanya dengan cara ditutup aksesnya. Namun juga diserbu dengan informasi-informasi yang tidak relevan melalui buzzer. Hoax itu sudah menjadi produksi. Kita menginginkan republik ini menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Artinya, kita tidak ingin kembali ke ototarian,” demikian Herlambang.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jelang Reshuffle, Rapsel Ali Menghadap Presiden Jokowi

Rapsel menegaskan, tujuannya menghadap Presiden Jokowi sama sekali tidak terkait reshuffle kabinet.

POLITIK | 14 April 2021

Jelang Reshuffle, Nama-nama Muda Bermunculan

Sosok muda namun memiliki integritas tinggi serta semangat dalam membangun bangsa layak untuk mewarnai wajah kabinet.

POLITIK | 14 April 2021

Penggunaan Lambang Demokrat, Hencky Luntungan: SBY Tidak Bisa Melarang, apalagi AHY

Hencky Luntungan menegaskan Agus Harikurti Yudhoyono (AHY) tak bisa melarang para pendiri partai untuk menggunakan lambang Demokrat.

POLITIK | 14 April 2021

Dipanggil ke Istana, Andi Gani Nena Wea Sampaikan Masalah Ketenagakerjaan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mendadak dipanggil Ke Istana Negara, Jakarta pada Rabu (14/4/2021).

NASIONAL | 14 April 2021

Puan Minta Semua Pihak Jangan Lengah Tangani Pandemi

Pengalaman-pengalaman beberapa negara di mana kasus penularan kembali meningkat, menurut Puan, harus jadi pelajaran bagi pemerintah dalam penanganan Covid-19.

POLITIK | 14 April 2021

Soal Radikalisme, Moeldoko: Jangan Sampai Jatuh ke Ajaran Sesat

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberikan ucapan selamat Ramadan sekaligus memperingatkan mengenai bahaya radikalisme.

POLITIK | 14 April 2021

Dilarang Mudik, Komisi IX DPR Kritik Kebijakan Pemerintah Izinkan Tempat Wisata Dibuka

Netty meminta agar pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan, karena saat ini kasus Covid-19 Indonesia masih tinggi.

POLITIK | 14 April 2021

Aplikasi SIM Online, Sahroni: Polisi Adaptif terhadap Perkembangan Zaman

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri meluncurkan aplikasi pelayanan SIM online yang bernama SIM Nasional Presisi (Sinar)

POLITIK | 13 April 2021

Demokrat: Pendaftaran Logo Cegah Penyalahgunaan Pihak Lain

Pendaftaran dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini melawan hukum

POLITIK | 13 April 2021

Hasil Polling di Internet, Moeldoko dan AHY Bersaing Ketat

Moeldoko dan Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) bersaing ketat dengan komposisi 52% berbanding 48%.

POLITIK | 13 April 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS