Kebebasan Berpendapat Tuai Sorotan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kebebasan Berpendapat Tuai Sorotan

Rabu, 14 April 2021 | 22:22 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Iklim kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik di Indonesia hingga saat ini menuai sorotan. Ada anggapan kebebasan berpendapat terus mengalami kemunduran. Jika terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali ke zaman otoritarian seperti era Orde Baru (Orba).

Ahli hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang juga anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), Herlambang P Wiratraman menilai, saat ini kebebasan berekspresi di Indonesia terus terancam dengan adanya berbagai tekanan, intimidasi, hingga pemenjaraan.

“Yang menyebabkan kemunduran demokrasi, sangat beragam. Cirinya hingga ada pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik,” kata Herlambang dalam diskusi ALMI Scientist bertema “Kebebasan Ekspresi, Hukum, dan Dinamika Perkembangannya” di Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Menurutnya, masa depan Indonesia tentunya bisa dikawal para intelektual publik untuk memperkuat benteng kebebasan akademik yang dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Kendati demikian, dalam kenyataannya, kebebasan akademik saat ini juga seolah ikut dibatasi seiring dengan upaya pembatasan kebebasan berekspresi.

Herlambang mengingatkan yang menyebabkan kemunduran demokrasi tentunya sangat beragam. Salah satu cirinya hingga ada pembatasan kebebasan berekspresi. Kebebasan tersebut seolah dibatasi dengan berbagai kebijakan, sepertinya masih adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Menurut Herlambang, serangan-serangan tidak hanya diterima oleh masyarakat yang vokal terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat. Namun, serangan balik justru juga diterima oleh akademisi, ilmuwan hingga pers.

“Serangan-serangan marak terjadi mulai tahun 2015 sampai 2017. Itu konsisten terjadi. Sebagai contohnya adalah adanya pembubaran diskusi mahasiswa, peretasan akun akademisi, dan lain-lain,” ujarnya.

Untuk menghindar dari negara yang bersifat ototarian, menurut Herlambang, butuh komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Semua dilakukan untuk sekaligus memberikan jaminan kebebasan berekspresi.

Ketika ada wacana revisi UU ITE, diakui Herlambang, publik sempat berharap banyak UU tersebut tidak dijadikan alat membatasi kebebasan berekspresi. Namun, pada kenyataannya, upaya revisi itu juga kandas di tengah jalan.

“Revisi UU ITE, masyarakat sipil tetap memberi masukan walaupun tidak bisa berharap banyak. Ruang untuk mendialogkan jangan terlalu masuk ruang privasi. Semua harus dipastikan agar negara tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan teknologi digital, termasuk melindungi hak-hak digital,” katanya.

Herlambang menambahkan ketika zaman Orba yang bersifat ototarian, oposisi selalu disensor dan ditutup. Kalau yang sekarang malah lebih kompleks. Sensor masih ada, serangan-serangan digital, hingga upaya pemenjaraan yang menjadi bagian intimidasi.

“Cara membungkam kritik bukan hanya dengan cara ditutup aksesnya. Namun juga diserbu dengan informasi-informasi yang tidak relevan melalui buzzer. Hoax itu sudah menjadi produksi. Kita menginginkan republik ini menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi. Artinya, kita tidak ingin kembali ke ototarian,” demikian Herlambang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Baleg Harap Paripurna DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya berharap DPR bisa segera mengesahkan Prolegnas Prioritas 2022 dimana Revisi UU Cipta Kerja ada di dalamnya, dalam rapat paripurna esok.

POLITIK | 6 Desember 2021

Lapangan Kerja Jadi Solusi Kurangi Gerak Terorisme

Salah satu cara mengurangi gerak terorisme adalah dengan menciptakan lapangan kerja.

POLITIK | 6 Desember 2021

Pemerintah Usul 12 RUU Ini Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Pemerintah mengajukan usulan 12 RUU di luar revisi UU Cipta Kerja untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022 atau yang menjadi fokus pembahasan bersama DPR. 

POLITIK | 6 Desember 2021

Kata Johan Budi Soal Isu Reshuffle Kabinet

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Johan Budi SP menanggapi isu yang menyebut diirnya masuk kabinet dalam reshuffle nanti. 

POLITIK | 6 Desember 2021

Presiden: Kita Harus Melompat Dahului Negara Lain

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia harus berinovasi dengan melakukan lompatan-lompatan besar agar bisa mendahului negara maju.

POLITIK | 6 Desember 2021

Presiden 2024, Arief Poyuono Masih Yakini Ramalan Jayabaya

Arief Poyuono meyakini ramalan Jongko Jayabaya sebagai patokan dalam membaca siapa sosok pengganti Presiden Jokowi di 2024.

POLITIK | 6 Desember 2021

Jokowi Minta GMNI Terdepan Merawat Nasionalisme

Presiden Jokowi meminta Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) harus menjadi yang terdepan dalam merawat nasionalisme.

POLITIK | 6 Desember 2021

Basarah: Alumni GMNI Berjuang Membawa Nilai Nasionalisme

Ahmad Basarah berharap para alumni GMNI senantiasa membawa nilai-nilai nasionalisme.

POLITIK | 5 Desember 2021

Apdesi Bakal Anugerahi Jokowi "Bapak Pembangunan Desa"

Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia akan memberikan gelar Presiden Joko Widodo "Bapak Pembangunan Desa" serta "Bapaknya Kepala Desa Se-Nusantara".

POLITIK | 5 Desember 2021

Jokowi Peringkat Teratas Top Of Mind Capres

Indikator Politik Indonesia mencatat Jokowi berada di peringkat teratas top of mind capres pilihan masyarakat bila pilpres dilakukan saat ini 

POLITIK | 5 Desember 2021


TAG POPULER

# Mahasiswi Bunuh Diri


# Kasus Anak Ahok


# Kereta Api Tabrak Angkot


# Marcus/Kevin


# Jokowi 3 Periode



TERKINI
Wali Kota Bogor: Anak Terpengaruh Iklan Rokok 

Wali Kota Bogor: Anak Terpengaruh Iklan Rokok 

MEGAPOLITAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings