Kemdagri Akan Percepat Penyelesaian 311 Batas Daerah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kemdagri Akan Percepat Penyelesaian 311 Batas Daerah

Jumat, 30 April 2021 | 15:43 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / JEM

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan mempercepat penyelesaian penegakan batas wilayah di 311 segmen batas daerah yang saat ini statusnya belum selesai. Dengan rincian, 27 segmen antarprovinsi dan 284 segmen antarkabupaten/kota.

“Untuk daerah-daerah yang batasnya belum ditetapkan, masih ngambang saat ini, yang jumlahnya 311, maka Mendagri bersama dengan pemda yang berkaitan, melaksanakan percepatan penyelesaian penegakan batas wilayah. Jadi kebersamaan antara Kemendagri dengan pemda,” kata Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Gubernur dan Bupati/Wali Kota di Kantor Kemdagri, Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Tito memaparkan dari total 979 segmen batas daerah, terdapat di antaranya 668 segmen daerah telah berstatus diselesaikan. Rinciannya, 138 segmen antarprovinsi dan 530 segmen antarkabupaten/kota.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyelesaikan batas daerah agar tak menghambat investasi. Sehingga diharapkan dapat berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan secara luas.

“Di samping itu, kepastian hukum dan batas daerah yang tegas mutlak diperlukan untuk kemudahan berusaha di daerah,” ujar Tito Karnavian.

Salah satu turunan UU Cipta Kerja, lanjut Tito, adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, mengamanatkan penyelesaian tata ruang sebagai salah satu hambatan untuk kemudahan berusaha di daerah.

“Salah satu hambatan untuk berusaha, karena adanya daerah yang belum memiliki tata ruang yang jelas, kepastian tata ruang, nah salah satu hambatan dari penyelesaian tata ruang itu adalah adanya batas wilayah antar kabupaten/kota, provinsi, itu ada yang tidak jelas,” jelas Tito Karnavian.

Dalam BAB III Pasal 4 PP tersebut, disebutkan bahwa penyelesaian batas daerah terdiri atas percepatan penyelesaian batas daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian antara batas daerah dengan RTRWP dan/atau RTRWK. Sementara itu pada Pasal 5 dalam PP yang sama, disebutkan bahwa batas daerah yang berlaku dan telah ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menjadi acuan penyelesaian ketidaksesuaian.

“Maksudnya ini Kemendagri, kemudian juga keputusan dari Mendagri itu menjadi acuan untuk kelembagaan dan tata kelola penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah, dan/atau hak pengelolaan,” terang Tito Karnavian.

Kemudian Pasal 5 Ayat (4) disebutkan bahwa hasil dari pembahasan percepatan penyelesaian penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak.

Sedangkan dalam ayat (5) menegaskan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan batas daerah berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam peraturan menteri paling lama 5 bulan terhitung sejak PP ini berlaku.

“Setelah ada berita acara kesepakatan untuk pihak-pihak yang terkait, maka dibuatkan peraturan menteri paling lama 5 bulan, ini persoalannya, 5 bulan terhitung sejak PP ini berlaku, nah ini yang harus sudah mulai kita bergerak bersama pusat dan daerah,” papar Tito Karnavian.

Apabila tidak ada kata sepakat, Tito menerangkan dalam pasal 6 tertuang dalam hal pemerintah daerah tidak bersepakat terhadap Batas Daerah yang telah dibahas bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berwenang memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah paling lama satu bulan.

“Dalam waktu sampai 2 Juli, tidak ada kesepakatan, berita acara tidak dibuat, maka PP ini memberikan amanat dan mandat, Mendagri berwenang memutuskan paling lama 1 bulan artinya sampai dengan 2 Agustus,” tegas Tito Karnavian.

Untuk itu, pihaknya telah membentuk tim dalam rangka mengakomodir dan memfasilitasi percepatan batas daerah ini. Ia berharap, gubernur dapat membuat tim serupa guna percepatan batas daerah antarkabupaten/kota.

Atas dasar fasilitasi dari pemerintah pusat, dan kerja sama dengan pemerintah daerah ini, diharapkan penyelesaian segmen batas daerah dapat segera diselesaikan maksimal 5 bulan sejak PP ditetapkan, sehingga batas daerah dapat diselesaikan guna kepastian hukum dan kemudahan berusaha di daerah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mahfud MD dan Tito Bahas Simulasi Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi membahas simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

POLITIK | 23 September 2021

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan argumenn untuk mengajukan uji materi terkait AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

POLITIK | 23 September 2021

Puan: Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Akhir Tahun, Percepat Vaksinasi

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan Covid-19

POLITIK | 23 September 2021

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021

Bawaslu Rekomendasikan Regulasi Kampanye Virtual

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merekomendasikan regulasi kampanye virtual.

POLITIK | 23 September 2021

MIPI Usulkan Penerapan E-Voting

MIPI menilai e-voting menjadi salah satu cara agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak terhambat situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 September 2021

Penting, Kepastian Tanggal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai penting untuk segera ditetapkan.

POLITIK | 23 September 2021

Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terkendala Regulasi

Inovasi penyelenggaraan pemilu selama ini dinilai kerap terkendala regulasi kepemiluan.

POLITIK | 23 September 2021

KPU Diminta Minimalisasi Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi anggaran Pemilu 2024.

POLITIK | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Lampaui Sepanjang 2020, Nilai Transaksi Mirae Tahun Ini Tembus Rp 514 Triliun

Lampaui Sepanjang 2020, Nilai Transaksi Mirae Tahun Ini Tembus Rp 514 Triliun

EKONOMI | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings