PBB Keberatan atas Putusan MK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PBB Keberatan atas Putusan MK

Rabu, 5 Mei 2021 | 15:46 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Bulan Bintang (PBB) mengaku keberatan atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold harus diverifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual.

MK memutuskan bahwa pasal 173 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

MK memberikan putusan bahwa partai politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan parlimentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual.

Tetapi partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold harus diverifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.

Menyingkapi putusan ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Ferry Noor, mengaku pihaknya sangat keberatan dengan putusan tersebut.

"Kami PBB Keberatan karena syarat utama verifikasi faktual PBB sudah dilalui dengan mengikuti proses verifikasi faktual untuk ikut di Pemilu 2019," kata Ferry, di Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya, terkait lolos tidaknya PBB ke Senayan, yang menjadi syarat partai tidak perlu verifikasi faktual, merupakan persoalan lain yang tidak bisa dicampuradukkan.

"Soal kami tidak lolos dan masuk Senayan itu persoalan lain. Beda dengan tahapan Pemilu. Jadi mereka sangat tidak adil dan sudah berpolitik," ujarnya.

Atas keputusan MK tersebut, pada pemilu mendatang setiap partai politik yang sudah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan memenuhi ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak secara faktual.

Sedangkan untuk partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan ambang batas parlemen, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota dan partai politk yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi kabupaten/kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan faktual.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Viral Status Anak Ditulis Pembantu di KK, Ini Penjelasan Dirjen Dukcapil

Video tersebut langsung mendapatkan banyak reaksi dari publik. Bahkan ada bertanya apakah benar ada status pembantu di dalam KK.

POLITIK | 5 Mei 2021

LSI Anggap Wajar Nama Jokowi Unggul dalam Survei Capres 2024

Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih muncul dan unggul dalam survei terkait pemilihan presiden tahun 2024, adalah hal yang wajar.

POLITIK | 5 Mei 2021

Yusril: PSU Pilkada Timbulkan Persoalan Baru

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 daerah sebagai kelanjutan Pilkada Serentak 2020 dianggap menciptakan persoalan baru.

POLITIK | 5 Mei 2021

Hasil Survei, Qodari: Masyarakat Inginkan Jokowi-Prabowo

Hasil survei membuktikan bahwa kepemimpinan Republik Indonesia ke depan dalam imajinasi politik masyarakat Indonesia masih pada dua nama yaitu Jokowi-Prabowo.

POLITIK | 4 Mei 2021

Verifikasi Parpol, PKB: Putusan MK Sangat Bijaksana

Politikus PKB menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat bijaksana.

POLITIK | 4 Mei 2021

Fahri Hamzah: Pengurus Partai Gelora Sudah Hadir di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota

Fahri Hamzah menyebut kepengurusan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sudah hadir di 34 provinsi.

POLITIK | 4 Mei 2021

Ibas: Covid-19 Masih Menghantui

Ibas menyatakan pandemi Covid-19 masih menghantui masyarakat Indonesia.

POLITIK | 4 Mei 2021

Referendum Terbatas soal Masa Jabatan Presiden Digelar di NTT, Pius Rengka: Kita Mau Lihat Reaksi Rakyat

Sebuah referendum untuk menentukan setuju atau tidaknya rakyat dengan wacana amendemen UUD 1945 soal masa jabatan presiden tiga periode akan digelar di NTT.

POLITIK | 4 Mei 2021

Ketua MPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi dan Waspada Mutasi Covid-19

Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

POLITIK | 4 Mei 2021

PN Jakpus Gugurkan Gugatan Kubu Moeldoko

PN Jakpus memutuskan menggugurkan yang dilayangkan kubu Moeldoko terkait AD/ART Partai Demokrat (PD) pimpinan AHY.

POLITIK | 4 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS