Wajib Verifikasi Administrasi dan Faktual, Partai Ummat Soroti Putusan MK
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wajib Verifikasi Administrasi dan Faktual, Partai Ummat Soroti Putusan MK

Sabtu, 8 Mei 2021 | 20:18 WIB
Oleh : CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Umum Partai Ummat Agung Mozin menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan itu mewajibkan partai politik (parpol) yang tidak lolos ke DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten/kota diwajibkan melakukan verifikasi administrasi dan faktual.

Agung menegaskan partainya menghormati putusan MK tersebut. Namun, putusan itu semestinya diambil berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan.

“Penghapusan verifikasi faktual bagi parpol yang telah lulus verifikasi pada Pemilu 2019 cacat,” kata Agung.

Agung menyatakan apabila verifikasi Pemilu Legislatif (pileg) 2019 yang dijadikan patokan, tentu tidak masuk akal. Sebab, pemilu sudah selesai dan tidak bisa dijadikan dasar untuk Pileg 2024.

“Dalam jarak waktu 5 tahun apa pun bisa berubah, termasuk kondisi parpol yang telah lulus verifikasi tadi. Jadi, demi kebenaran dan keadilan serta taat asas dalam berpikir yang rasional, keputusan ini tidak masuk akal alias cacat nalar,” ujar Agung.

Agung menyatakan ada tiga hakim MK yang tidak setuju dengan putusan tersebut alias melakukan dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih.

“Kami sangat bersyukur masih ada hakim MK yang garis lurus,” katanya.

Menurut hakim Saldi Isra, kata Agung, verifikasi partai politik, baik administratif maupun faktual, sebagaimana dimaksud putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan bagian dari desain memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

Dengan kata lain, menurut Agung, putusan MK sekarang terkait dengan hal itu telah melanggar putusan MK sebelumnya.

“Ini dua poin mengapa Partai Ummat harus menolak putusan MK. Menghormati tetapi menolak,” demikian Agung.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PKS Dorong Pemerintah dan DPR Hormati Putusan MK

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Mulyanto mendorong pemerintah dan DPR menghormati putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

POLITIK | 26 November 2021

PD: Kami yang Pertama Tolak UU Cipta kerja

Fraksi Partai Demokrat (PD) menyatakan sebagai fraksi yang pertama kali menolak UU Cipta Kerja sejak awal. Baru kemudian Fraksi PKS mengikuti.

POLITIK | 26 November 2021

PD Setuju Segera Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan mendukung penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR segera memutuskan jadwal Pemilu 2024.

POLITIK | 26 November 2021

DPR-Pemerintah Harus Perbaiki Pembentukan UU Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang (UU) guna memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

POLITIK | 26 November 2021

PAN: DPR dan Pemerintah Harus Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU Cipta Kerja untuk menyikapi putusan MK.

POLITIK | 26 November 2021

Hormati Putusan MK, Baleg Segera Dorong Revisi UU Ciptaker

Baleg DPR segera merespons putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inskonstitusional bersyarat dengan mendorong revisi UU tersebut ke prolegnas prioritas.

POLITIK | 26 November 2021

Muzani Minta Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah Dicabut

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta agar minyak goreng curah bisa dijual bebas seperti selama ini.

POLITIK | 26 November 2021

Erick Thohir Dinilai Dapat Diperhitungkan di Dunia Politik

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dinilai dapat diperhitungkan di dunia politik.

POLITIK | 25 November 2021

Pemkab Kampar Diminta Razia Miras Jelang Pilkades

Kemendagri mengimbau Pemerintah Kabupaten Kampar, Riau, merazia peredaran miras.

POLITIK | 25 November 2021

Hikmahbudhi Apresiasi Lomba Orasi yang Digelar Polri

Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) mengapresiasi lomba orasi yang digelar Mabes Polri.

POLITIK | 25 November 2021


TAG POPULER

# UFO


# Ezra Walian


# Varian Covid-19


# Ralf Rangnick


# Aliran Dana Teroris



TERKINI
Kecelakaan Bus di Meksiko, 19 Orang Tewas

Kecelakaan Bus di Meksiko, 19 Orang Tewas

DUNIA | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings