Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, Pakar Hukum: Tergantung Amendemen Konstitusi
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, Pakar Hukum: Tergantung Amendemen Konstitusi

Minggu, 9 Mei 2021 | 23:29 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sangat tergantung amendemen konstitusi. Sekadar diketahui, masa jabatan presiden dan wakil presiden (wapres) selama dua periode, termaktub dalam Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

“Merujuk saja ke konstitusi. Kalau konstitusi bilang bisa ya bisa. Kalau belum ya belum. Kalau memang kondisi menghendaki, ya dilakukan amendemen dulu. Enggak boleh ditabrak. Seandainya memang mau dilakukan perubahan masa jabatan presiden yang sekarang dua periode menjadi tiga periode. Sesuai Pasal 7 UUD 1945, masa jabatan memang cuma dua periode,” kata pakar hukum tata negara dari Universitas Sam Ratulangi, Toar Palilingan kepada Beritasatu.com, Minggu (9/5/2021).

Menurut Toar, pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode merupakan amanat Reformasi. Ketentuan tersebut menjadi koreksi terhadap kepemimpinan Presiden kedua Soeharto. Toar menegaskan konstitusi bukan sesuatu yang sakral. Artinya UUD 1945 bisa saja diubah atas dasar kesepakatan oleh anggota MPR.

“Jadi, UUD itu bukan sesuatu yang sakral. Kalau memang ada aspirasi, silakan. Tergantung MPR. Kekuatan politik yang ada sudah merepresentasikan rakyat. Anggota DPR kan juga anggota MPR. Tinggal tambah anggota DPD. Kita masih punya waktu hingga 2024. Kalau memang ada aspirasi dan direspons, asal mampu, ya silakan. Kalau kekuatan mampu melakukan amendemen, silakan,” ucap Toar.

Toar menambahkan apabila melihat peta dukungan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di parlemen, maka cukup signifikan jika hanya sekadar mengubah pasal dalam konstitusi.

“Tetapi apakah kekuatan ini berkeinginan untuk itu (amendemen)? Mengubah konstitusi ini bukan hanya soal masa jabatan tiga periode. Semua punya kepentingan. Kalau ada yang berkepentingan tiga kali masa jabatan, maka yang lain pasti akan dukung, tapi bargaining untuk pasal yang lain. Siap tidak UUD diubah-ubah?,” ungkap Toar.

Kepentingan Rakyat
Toar mengatakan amendemen sepatutnya diorientasikan bagi kepentingan rakyat, bukan menambah kekuasaan. Menurut Toar, usulan masa jabatan presiden tiga periode sama halnya dengan menambah kekuasaan. Demikian juga terkait wacana menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN).

Toar menyatakan poin penting yang semestinya diamendemen yakni Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut tentang ekonomi dan sumber daya alam (SDA). Menurut Toar, ketentuan Pasal 33 sepatutnya lebih dipertegas.

“Diberi pagar menyangkut tambang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kalau perlu lebih dipertegas. Misal lewat pembangunan koperasi. Itu amendemen yang diorientasikan untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau hanya untuk menambah kekausaan, maka itu kontraproduktif,” kata Toar.

“Ekonomi belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19. Rasanya, momentumnya kurang tepat kalau syahwat yang mau digulirkan dalam kaitan dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Kalau hanya itu (masa jabatan presiden) lantas kita mau pertaruhkan konstitusi yang tentunya akan memengaruhi stabilitas nasional. Karena ini pasti ada kepentingan dari kelompok lain yang mungkin berkeinginan mengoreksi beberapa pasal dalam konstitusi,” imbuh Toar.

Toar mengatakan masa jabatan presiden dua periode sudah cukup ideal. Toar berharap para pihak yang mengusulkan perubahan agar bersikap legawa.

“Saya pikir, sudah cukup ideal dua kali lima tahun. Harus legawa lah. Ada perasaan ikhlas. Ini kan yang menginginkan Pak Jokowi bisa tiga kali, sebenarnya bukan Pak Jokowi sendiri, tapi orang yang ada di lingkar beliau. Biasanya begitu. Presiden Jokowi sendiri kan sudah bikin pernyataan tidak. Kita patuh saja dengan konstitusi,” tegas Toar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

IPO: Kinerja Airlangga Hartarto Layak Diapresiasi

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto layak diapresiasi.

POLITIK | 9 Mei 2021

Wakil Ketua DPR Usulkan Tolak Kedatangan WNA Selama Pelarangan Mudik

Wakil Ketua DPR menyampaikan hal tersebut terkait dengan kedatangan sebanyak 85 WNA asal Tiongkok yang saat ini menjadi sorotan publik.

POLITIK | 9 Mei 2021

Wajib Verifikasi Administrasi dan Faktual, Partai Ummat Soroti Putusan MK

Wakil Ketua Umum Partai Ummat Agung Mozin menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Pemilu.

POLITIK | 8 Mei 2021

Nasdem Terus Bangun Koalisi Hadapi Pilpres 2024

Partai Nasdem terus melakukan komunikasi politik dengan partai politik (parpol) lain dalam menghadapi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

POLITIK | 8 Mei 2021

PKS Optimistis Jokowi Setuju Suksesi Pemimpin Nasional pada Pilpres 2024

PKS optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan suksesi pemimpin nasional pada Pilpres 2024.

POLITIK | 8 Mei 2021

Pilpres 2024, PAN Buka Peluang Usung Kader Sebagai Capres

Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan partainya membuka peluang untuk mengusung kader sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

POLITIK | 8 Mei 2021

Pilpres 2024, Qodari: Hanya PDIP yang Bisa Usung Capres Tanpa Koalisi

PDIP dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024, tanpa berkoalisi.

POLITIK | 8 Mei 2021

3 Skenario Ini Diprediksi Bakal Muncul pada Pilpres 2024

Ketiga skenario pada Pilpres 2024 itu ditilik dari peta partai politik saat ini.

POLITIK | 8 Mei 2021

Polemik Pidato Presiden, SAS Institute: Pendukung Jokowi Jangan Perkeruh Keadaan

Pidato Presiden Joko Widodo, yang menyebutkan salah satu makanan Khas Kalimantan Barat yakni makanan olahan dari daging babi.

NASIONAL | 8 Mei 2021

Pertemuan Anies-AHY Jadi Komunikasi Politik Awal Jelang 2024

Pertemuan Anies dan AHY itu membuktikan bahwa dinamika menjelang pilpres sudah mulai ramai.

POLITIK | 8 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS