Nasdem: Jangan Terlalu Mengkritik KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Nasdem: Jangan Terlalu Mengkritik KPK

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:43 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Basari meminta agar tak berlebihan mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para pemimpinnya saat ini. Khususnya menyangkut 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Menurut Tobas, sapaan akrabnya, Presiden Jokowi sudah menunjukkan keputusan bijak yang memastikan alih status pegawai ini tak boleh merugikan hak pegawai yang mengikuti prosesnya dan itu sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sisi lain, sebenarnya KPK juga telah melaksanakan itu dengan menyatakan akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Dan saat ini ke-75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tersebut belum pernah dilakukan pemecatan," tegas Tobas, Selasa (18/5/2021).

Surat Keputusan yang dikeluarkan pimpinan KPK bukanlah mengenai pemecatan, namun mengenai perintah kepada pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawab kepada atasan langsungnya. Dan itu dilaksanakan sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

"Sehingga keliru apabila ada yang menyatakan bahwa ke-75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat hasil TWK telah dipecat," kata dia.

Saat ini, menurutnya, BKN bisa mengambil kebijakan berupa melanjutkan proses alih status sebagai ASN namun dengan diikuti langkah-langkah pembinaan terhadap pegawai yang tidak memenuhi syarat. Pilihan kebijakannya dapat berupa pembinaan atau penugasan dan penempatan, bukan berupa pemecatan.

Dia menegaskan, kekhawatiran beberapa pihak bahwa alih status pegawai KPK sebagai upaya pelemahan KPK dan mengganggu independensi, tak terlalu beralasan. Putusan MK juga sudah menegaskan bahwa tak ada kaitan antara alih status pegawai dengan pelemahan KPK.

"Saya ingin mengajak berbagai kalangan dalam hal memberikan kritik terhadap KPK, kritik tersebut diberikan secara proporsional," kata Tobas.

"Saya meyakini Pimpinan KPK juga memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut. Tidak ada seorangpun yang ketika diberikan amanah memimpin sebuah lembaga ingin melemahkan dirinya," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kalau Terbukti Langgar Etika Dewan, Ini Tiga Sanksi untuk Azis Syamsudin

Junimart Girsang, mengatakan, ada tiga kemungkinan sanksi terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin apabila terbukti melakukan pelanggaran etika kedewanan.

NASIONAL | 18 Mei 2021

Berkas Dinilai Lengkap, MKD Akan Panggil 3 Pihak yang Laporkan Azis Syamsuddin

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR akan memanggil tiga pihak yang melaporkan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin terkait kasus dugaan gratifikasi Wali Kota Tanjungbalai

POLITIK | 18 Mei 2021

MKD Sepakat Tindaklanjuti Laporan terhadap Azis Syamsuddin

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sepakat untuk menindaklanjuti laporan terhadap Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin

POLITIK | 18 Mei 2021

Dukungan Ketua DPR untuk Palestina Diapresiasi

Dukungan dari Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap rakyat Palestina mendapatkan apresiasi dari Milenial Muslim Bersatu.

POLITIK | 18 Mei 2021

Moeldoko Center Ingin Berkontribusi Positif bagi Pemerintahan Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, institusi Moeldoko Center ingin memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah

POLITIK | 17 Mei 2021

TKA Tiongkok Masuk Indonesia, Politikus PAN Soroti Izin dari Kemnaker

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta keterangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkait kedatangan TKA asal Tiongkok.

POLITIK | 17 Mei 2021

PSI: Pidanakan Penanggung Jawab Tempat Wisata Pelanggar Protokol Kesehatan

PSI meminta agar penanggung jawab tempat wisata yang melanggar protokol kesehatan untuk dipidana.

POLITIK | 17 Mei 2021

Lusa, MKD DPR Gelar Pleno Bahas Azis Syamsuddin

MKD) DPR bakal menggelar pleno, Selasa (18/5/2021), untuk membahas perihal kasus yang membelit Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

POLITIK | 16 Mei 2021

Golkar Apresiasi Langkah Pemerintah terhadap Konflik Israel - Palestina

Christina Aryani menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemerintah RI dalam merespons perkembangan terkini situasi konflik Israel-Palestina

POLITIK | 16 Mei 2021

Ombudsman: Kerumunan Tempat Wisata Kesalahan Kolektif Pemerintah hingga Masyarakat

Terjadinya kerumunan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan pemerintah daerah atau aparat, tetapi juga kontribusi dari pemerintah pusat dan kelakuan masyarakat.

POLITIK | 16 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS