Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Investigasi Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Investigasi Dugaan Kebocoran Data 279 Juta Penduduk

Jumat, 21 Mei 2021 | 14:09 WIB
Oleh : JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah segera menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia yang diduga berasal dari data peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

"Langkah investigasi itu agar menjadi jelas apa sumber kebocoran tersebut, dan apakah benar website BPJS Kesehatan yang berhasil dibobol atau sistem informasi lain yang diretas," kata Sukamta di Jakarta, Jumat (21/5/2021).

Dia menilai langkah-langkah mitigasi harus dilakukan agar data yang sudah terlanjur bocor tadi dihentikan penyebarannya dan dimusnahkan.

Menurut dia, pemerintah juga harus memiliki antisipasi efek dari bocornya data tersebut, apakah setelah ini akan ada "serangan" lain di dunia maya yang bisa mengguncang ketahanan siber.

"Dan harus ada langkah-langkah ke depannya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ini penting untuk digarisbawahi karena sepertinya akan ada lagi kasus-kasus kebocoran data yang lebih parah dari sebelumnya," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu menilai salah satu langkah yang urgen untuk dilakukan adalah penyelesaian pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Dia menjelaskan pembahasannya RUU PDP memang sedang stagnan karena ada perbedaan pandangan dalam hal penentuan bentuk otoritas Pelindungan data pribadi, apakah lembaga independen atau dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Seharusnya, kasus dugaan bocornya data BPJS Kesehatan ini menjadi tamparan bagi kita semua, bahwa bentuk otoritas yang paling tepat adalah lembaga independen," ujarnya.

Sukamta menilai bagaimana jadinya jika badan publik yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kegagalan pelindungan data pribadi karena itu aneh kalau badan publik menghukum sesama badan publik.

Poin tersebut harus segera ditemukan kesepakatannya, agar upaya pelindungan data pribadi bisa segera memiliki payung hukum yang kuat terhadap badan private, masyarakat termasuk juga badan publik.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BERITA LAINNYA

Berduka Atas Gugurnya Nakes di Papua, Puan Kecam Keras Aksi Teror KKB

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tenaga kesehatan (nakes), Gabriela Meilan akibat penyerangan KKB di Kiwirok

POLITIK | 16 September 2021

Menteri Tjahjo Pecat PNS yang Bolos Setahun

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo memecat PNS yang bolos setahun.

POLITIK | 16 September 2021

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Ditahan, Golkar Prihatin

Fraksi Partai Golkar prihatin mendengar kabar Alex Noerdin menjadi tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung.

POLITIK | 16 September 2021

Komisi II DPR Soroti Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024

Komisi II DPR menyoroti rencana anggaran Rp 86 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

POLITIK | 16 September 2021

Mendagri Dorong Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

Mendagri M Tito Karnavian mendorong efisiensi anggaran Pemilu 2024. Sebab, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, masih menjadi perhatian pemerintah.

POLITIK | 16 September 2021

Mendagri Ingin Pemungutan Suara Pemilu Dilaksanakan April atau Mei 2024

Mendagri Tito Karnavian menginginkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada April atau Mei 2024.

POLITIK | 16 September 2021

Pemilu 2024, KPU Usulkan Durasi Kampanye 7 Bulan

KPU mengusulkan agar durasi kampanye Pemilu 2024 selama 7 bulan. Hal ini bertujuan agar mengantispasi keterlambatan pengiriman logistik ke TPS.

POLITIK | 16 September 2021

Moeldoko: Pesantren Berperan Tangkal Radikalisme

Moeldoko mengatakan bahwa pesantren memiliki peran besar yang dibutuhkan bangsa untuk menangkal persebaran radikalisme ke masyarakat.

POLITIK | 16 September 2021

Krisdayanti: Dana Reses Bukan Pendapatan Pribadi DPR, Tapi Dikembalikan ke Rakyat

Anggota DPR RI Krisdayanti menegaskan bahwa dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI.

NASIONAL | 15 September 2021

Ahmad Sahroni Apresiasi Inovasi Polri Cegah Kebakaran Hutan

Ahmad Sahroni mengapresiasi inovasi Polri dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

POLITIK | 15 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Gandeng Hotel di Bali, Radiant Utama Jajaki Bisnis IPP

Gandeng Hotel di Bali, Radiant Utama Jajaki Bisnis IPP

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings