Formappi: Anggota DPR Harusnya Dikenal Melalui Kerja, Bukan Pelat Nomor
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Formappi: Anggota DPR Harusnya Dikenal Melalui Kerja, Bukan Pelat Nomor

Jumat, 21 Mei 2021 | 19:42 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menegaskan anggota DPR seharusnya dikenal melalui kerja, bukan dengan pelat nomor khusus kendaraan. Lucius menyatakan anggota DPR perlu menjadikan parlemen semakin kuat dan berkinerja baik.

“Anggota DPR itu seharusnya dikenal melalui pelaksanaan fungsi mereka, bukan melalui aksesoris seperti pelat nomor khusus kendaraan itu,” kata Lucius kepada Beritasatu.com, Jumat (21/5/2021).

Apabila anggota parlemen menjalankan fungsinya secara baik dan benar, menurut Lucius, maka pasti akan dikenal rakyat. Sebab, fungsi utama anggota DPR ialah mewakili rakyat.

“Kesibukan 'mendandani' anggota DPR dengan fasilitas protokoler seperti pelat khusus ini hanyalah menjadi bukti bahwa ada krisis identitas sebagai anggota DPR, karena tidak menjalankan fungsi secara benar atau tidak maksimal melaksanakan fungsi, sehingga gagal sebagai wakil rakyat hingga tak dikenal rakyat,” ujar Lucius.

Menurut Lucius kegagalan dikenal rakyat merupakan sebuah mimpi buruk bagi politikus yang haus kekuasaan walaupun malas bekerja. Seharusnya, dalam kondisi pandemi Covid-19, sambung Lucius, anggota DPR lebih solider. Artinya, bisa berempati dan merasakan permasalahan rakyat.

Kegiatan konstitusi yang menjadi alasan kepolisian mengizinkan pelat nomor khusus, dinilai Lucius hanya pembenaran.

“Kita berharap saja dengan pelat nomor khusus yang dimiliki anggota DPR, suap dan korupsi tak akan terjadi dengan memanfaatkan jasa mobil pelat khusus ini sebagai transportasinya,” ucap Lucius.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan alasan kebijakan itu dibuat. Menurut Dasco, pelat nomor khusus tersebut merupakan inisiasi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sekretariat Jenderal (setjen) DPR telah mengeluarkan ketentuan. Selain itu juga ada telegram Kapolri.

Baca Juga: Pelat Nomor Khusus Anggota DPR, Pengamat Ingatkan Soal Privilege

“Agar mudah dipantau di DPR sendiri, gampang dikenali mana anggota (DPR) mana bukan. Di jalan raya bisa dipantau apabila kemudian ada mobil yang melakukan pelanggaran,” kata Dasco.

Dasco menyatakan selama ini banyak keluhan di masyarakat, yakni mobil anggota DPR melanggar lalu lintas. Namun, hal tersebut tidak bisa dibuktikan.

“Tetapi kalau sudah pakai identitas dari institusi dan ada nomor anggotanya gampang dikenali, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, dan nanti diawasi publik,” demikian Dasco.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bawaslu Sampaikan 7 Isu Krusial Pemilu 2024

Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan ada sejumlah isu krusial yang perlu diperhatikan demi memastikan kesuksesa Pemilu 2024.

POLITIK | 28 September 2021

Belajar dari Rusia, KPU Siapkan Skenario Pemilu 2024 di Tengah Pandemi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan skenario Pemilu 2024 normal dan skenario bila pandemi Covid-19 masih terjadi.

POLITIK | 28 September 2021

Respons Loyalis AHY terhadap Yusril, Ini Pandangan Pengamat

Serangan terhadap pribadi Yusril dianggap tidak pantas dan seolah ingin membatasi ruang gerak Yusril selaku kuasa hukum.

POLITIK | 27 September 2021

Pemerintah Usulkan Pemungutan Suara Pemilu 2024 Tanggal 15 Mei

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk mengusulkan tanggal 15 Mei 2024 sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2024.

POLITIK | 27 September 2021

Tak Masalah Perwira TNI-Polri Jabat Penjabat Kepala Daerah, Dasco: Dikomunikasikan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak mempermasalahkan wacana menempatkan perwira tinggi TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.

POLITIK | 27 September 2021

Lodewijk Gantikan Azis Syamsuddin Sebagai Wakil Ketua DPR, Adies Jabat Waketum

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menggantikan Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR.

POLITIK | 27 September 2021

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Belum Terima Surat dari Golkar

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat soal penggantian Azis Syamsudin sebagai pimpinan dewan.

NASIONAL | 27 September 2021

Lodewijk Calon Terkuat Gantikan Azis Syamsudin Jadi Wakil Ketua DPR

Selain Lodewijk, beberapa nama lain disebut-sebut sebagai calon pengganti Azis Syamsuddin, di antaranya adalah Ahmad Doli Kurnia dan Adies Kadir.

POLITIK | 27 September 2021

Reshuffle Kabinet Diprediksi Bulan Depan

Politikus senior PKB Jazilul Fawaid mengakui bahwa hingga saat ini, pihaknya belum membaca ada ‘kode’ bahwa reshuffle kabinet segera terjadi.

POLITIK | 27 September 2021

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, tidak boleh ada lagi pungutan liar (pungli), perizinan berbelit-berbelit, dll.

POLITIK | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
Luncurkan Logo Baru, Kemkop dan UKM Canangkan Ekosistem Transformasi Koperasi dan UMKM Masa Depan

Luncurkan Logo Baru, Kemkop dan UKM Canangkan Ekosistem Transformasi Koperasi dan UMKM Masa Depan

EKONOMI | 16 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings