Siapa yang Seharusnya Mengelola Data Pribadi supaya Tidak Bocor?
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Siapa yang Seharusnya Mengelola Data Pribadi supaya Tidak Bocor?

Rabu, 26 Mei 2021 | 16:23 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah dan DPR diharap segera menurunkan ego masing-masing terkait pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang terpentok pada pembahasan isu otoritas pengelola data. Kementerian Telekomunikasi dan Informatika (Kominfo) ngebet agar memegangnya, sementara DPR ingin dibentuk badan independen.

Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya, kasus bocornya data 270-an juta peserta BPJS Kesehatan harusnya jadi alarm keras bagi semua pihak. Kasus ini sebenarnya bukan yang pertama. Aslinya, kata Willy, laporan soal kebocoran data demikian sudah beberapa kali terjadi.

"Pesannya adalah tak ada waktu lagi untuk menunda pengesahan RUU PDP ini," kata Willy Aditya, Rabu (26/5/2021).

Padahal, Surat Presiden untuk mengamanatkan pembahasan itu sudah keluar sejak Januari 2020. Artinya, pembahasan intens 1 tahun lebih hingga saat ini, belum berhasil.

RUU PDP sendiri dibahas antara Panitia Kerja Komisi I DPR bersama Pemerintah yang diwakili Kominfo. Pembahasan dilakukan cukup intensif. Panja sudah beberapa kali minta perpanjangan waktu kerja. Terakhir, alasan perpanjangan adalah karena pandemi Covid-19. Namun, Willy mengaku bahwa perdebatan utamanya adalah menyangkut otoritas pengelola data.

"Apakah badan independen atau Kominfo. Propose Kominfo ingin menjadi sekaligus pengelola. Ini yang belum disepakati DPR. Jangan wasit jadi pemain. Wasit ya jadi wasit saja. Benchmarking dunia, ada lembaga khusus menangani itu. Ini masih jadi problem sampai hari ini. Siapa jadi otoritas pengelola data itu," urainya.

Namun bagi Willy, kemendesakan pengesahan RUU PDP ini seharusnya mengalahkan ego yang ada. Bagi pihaknya, harusnya semua memahami dan bisa sepakat bahwa RUU PDP dianggap sebagai legislasi yang tumbuh dan berkembang. Artinya ke depan masih bisa diperbaiki. Yang penting, kesepakatan yang sudah ada disahkan saja dahulu.

"Yang mana yang bisa diputuskan duluan, ya kita sahkan saja," kata Willy.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Bamsoet Kutuk Tindakan Biadab KKB terhadap Nakes di Papua

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang disapa Bamsoet mengutuk keras serangan KKB terhadap nakes di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

KKB Serang Nakes di Papua, Politikus PKS: Bentuk Penghinaan terhadap Kemanusiaan

Politikus PKS Netty Prasetiyani Aher menyebut aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

Haji Lulung: Waspada Propaganda yang Benturkan Agama dan Pancasila

Haji Lulung mengingatkan masyarakat mewaspadai propaganda yang membentukan agama dan Pancasila.

POLITIK | 19 September 2021

Jalan Pagi dengan Jan Ethes, Jokowi: Rasanya Baru Kemarin Saya Timang-timang

Jokowi membagikan video momen jalan pagi dan bersepeda dengan sang cucu Jan Ethes Srinarendra di Istana Yogyakarta.

POLITIK | 19 September 2021

Partai Demokrat Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Hilangkan Presidential Threshold

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk menghilangkan presidential threshold.

POLITIK | 19 September 2021

Lestari Moerdijat: Jangan Terburu-buru Buka Pintu untuk Wisman

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai rencana kebijakan pemerintah membuka kembali pariwisata untuk wisman harus dipersiapkan secara matang.

POLITIK | 19 September 2021



Survei: Elektabilitas PDIP-PSI Unggul di DKI, PKS Terancam

Lembaga survei Jakarta Research Center (JRC) menyebutkan, elektabilitas PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduduki posisi teratas di DKI Jakarta

POLITIK | 18 September 2021

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Menurut Karyudi, jika eksekutif periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode, mengapa tidak dengan legislatif yakni DPR/DPRD juga demikian.

POLITIK | 18 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Kombinasi Obat Dapat Jinakan Tumor pada Kanker Usus Besar

Kombinasi Obat Dapat Jinakan Tumor pada Kanker Usus Besar

KESEHATAN | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings