Bupati Gorontalo: Pilkada Langsung, Legitimasi Pemimpin Lebih Kuat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bupati Gorontalo: Pilkada Langsung, Legitimasi Pemimpin Lebih Kuat

Rabu, 2 Juni 2021 | 11:50 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.comBupati Gorantalo Nelson Pomalingo mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung tetap jalan. Karena pemimpin daerah yang dilahirkan dalam pilkada langsung memiliki legitimasi yang sangat kuat.

Tidak hanya itu, pilkada langsung juga melahirkan partisipasi masyarakat yang tinggi dan melahirkan pemimpin daerah yang terbaik.

“Saya sendiri sudah mengalami dua kali pilkada langsung. Tahun lalu baru terpilih kedua kali. Sehingga rasa terhadap pilkada tersebut betul-betul menikmatinya dua kali,” kata Nelson Pomalingo dalam acara diskusi dengan tema Desentralisasi Politik: Pilkada Langsung dan Demokrasi Lokal (Evaluasi dan Rekomendasi) yang diselenggarakan secara virtual oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Selasa (2/6/2021).

Menurut Nelson, pilkada langsung sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan otonomi daerah (otda) di seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini, ia melihat pelaksanaan otda sudah baik, karena memberikan ruang bagi daerah untuk membangun wilayahnya dengan baik.

“Otda memberikan kewenangan, memberi percaya diri. Kalau kita lihat dan bandingkan sebelum adanya otda, kelihatan geliat membangun, geliat semangat partisipasi masyarakat masih dibawah. Tapi dengan otda terus naik,” ujar Nelson Pomalingo.

Pelaksanaan otda, lanjut Nelson, salah satunya menghasilkan kemandirian bagi daerah. Namun sampai saat ini, ia melihat belum semuanya daerah yang melaksanakan otda memiliki kemandirian.

“Kenapa belum mandiri, karena peran utamanya adalah pemimpin. Mandiri dalam hal apa? Mandiri dalam sumber daya manusia, membuat kebijakan-kebijakan, termasuk mandiri dalam membuat system yang ada di daerah ini. Ini yang menurut kami belum terlaksana dengan baik. Maka pemimpinlah yang menjadi penentu penghasil kemandirian itu,” terang Nelson Pomalingo.

Untuk menghasilkan pemimpin yang mampu menciptakan kemandirian bagi daerah yang dipimpinnya, maka diperlukan pilkada langsung. Karena pemimpin daerah lahir dari pilkada langsung.

Nelson melihat ada sejumlah sisi positif dalam pelaksanaan pilkada langsung. Pertama, memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, dengan adanya peraturan dari KPU dan UU Pemilu, ada kriteria-kriteria tertentu untuk maju sebagai calon kepala daerah, sehingga mampu melahirkan pemimpin yang punya kapasitas. Ketiga, dengan adanya pilkada langsung, partisipasi masyarakat menjadi naik.

“Ini saya kira penting. Karena dulu pemimpin daerah ditentukan di tingkat dewan, sekarang yang menentukan rakyat,” tutur Nelson Pomalingo.

Keempat, meminimalkan praktik money politic atau politik uang. Kalau pilkada di tingkat dewan, maka lobi dengan anggota dewan lebih sulit dibandingkan lobi kepada masyarakat. Kalau lobi ke masyarakat menunjukkan kinerja atau track record yang sudah ada, tapi kalau lobi ke dewan belum tentu. “Maka money politic akan lebih besar dibandingkan dengan masyarakat," ungkap Nelson Pomalingo.

Namun pilkada langsung juga ada sisi negatif yang harus dibenahi. Nelson mengungkapkan untuk membenahi pilkada langsung harus dilakukan pada tingkat partai politik. Paling tidak, partai politik bisa diberikan insentif sehingga pengkaderan berjalan dengan baik. Karena dari partai politik lahir kepala daerah yang mandiri dan baik serta tidak hanya berorientasi pada uang melainkan kinerja.

Lalu edukasi masyarakat agar memilih pemimpin yang benar-benar transparan kinerja dan track record-nya. Kemudian kriteria institusi pelaksana dari pilkada juga harus punya kapasitas yang baik.

“Terus terang saja, KPU dan Bawaslu kadang kala mereka main juga. Kalau wasit jadi pemain, itu susah. Saya incumbent. Orang incumbent jadi sasaran tembak selalu. Disanalah wasit sangat menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Maka institusi dalam pengelolaan pilkada harus dibenahi,” tegas Nelson Pomalingo.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Rapat dengan Komisi I DPR Prabowo Akan Jelaskan Pengadaan Alpalhankam Rp 1.760 Triliun

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mendatangi Kompleks Parlemen Jakarta untuk menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (2/6/2021)

POLITIK | 2 Juni 2021

Komisi I Tegaskan Tak Ada Wacana Panggil Paksa Menhan Prabowo

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra di Komisi I DPR, Sugiono menegaskan, Komisi I tidak pernah mewacanakan memanggil paksa Menhan Prabowo Subianto

POLITIK | 2 Juni 2021

Pagi Ini Prabowo Hadiri RDP dengan Komisi I DPR

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bakal memenuhi undangan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR.

POLITIK | 2 Juni 2021

Wakil Ketua Komisi I DPR: Kisruh PT TMI Ulah Broker dan Makelar Alutsista yang Mulai Terusik

Publik dihebohkan terkait beredarnya dokumen milik Kemhan yang berencana membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI sehargga Rp 1,760 triliun

POLITIK | 2 Juni 2021

Bupati Bekasi: Jadikan Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Tingkah Laku

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengajak masyarakat menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bertingkah laku.

POLITIK | 1 Juni 2021

Kutip Dasasila Bandung, Rachmawati: Bangsa Korea Berhak Hidup Berdampingan secara Damai

Masyarakat internasional diajak untuk terus memberikan dukungan pada proses reunifikasi damai di Semenanjung Korea

POLITIK | 1 Juni 2021

Menkominfo: Bumikan Pancasila dengan Manfaatkan Konektivitas Teknologi 5G

Menkominfo menegaskan salah satu cara untuk membumikan Pancasila adalah memanfaatkan konektivitas teknologi 5G.

POLITIK | 1 Juni 2021

Ziarah ke Makam Bung Karno, Muzani: Soekarno Milik Kita Bersama

Ahmad Muzani menegaskan bahwa Bung Karno yang menjadi penggali Pancasila serta nilai-nilai luhur di dalamnya merupakan milik bersama bangsa Indonesia.

POLITIK | 1 Juni 2021

Peluang Puan-Anies pada Pilpres 2024, Direktur IPS: Menarik

Peluang Puan Maharani dan Anies Baswedan berpasangan pada Pilpres 2024 merupakan sesuatu yang menarik.

POLITIK | 1 Juni 2021

Zulkifli Hasan: Suatu kehormatan PAN Diajak Koalisi Bersama PDIP

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan suatu kehormatan apabila PDI Perjuangan (PDIP) membuka peluang untuk berkoalisi dengan PAN.

POLITIK | 1 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS