Sebut Presidential Threshold Kebiri Kedaulatan Rakyat, La Nyalla Dorong Amendemen UUD 1945
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Sebut Presidential Threshold Kebiri Kedaulatan Rakyat, La Nyalla Dorong Amendemen UUD 1945

Sabtu, 5 Juni 2021 | 19:13 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Yogyakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendorong MPR mengamendemen UUD 1945. La Nyalla menegaskan amendemen merupakan momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa.

Menurut LaNyalla, perjalanan amendemen pertama hingga keempat dari tahun 1999 hingga 2002, berbuntut negatif terhadap kedaulatan rakyat. La Nyalla menilai banyak frasa kalimat dan norma yang harus dikoreksi dari hasil amendemen konstitusi.

La Nyalla menyatakan akibat amendemen tersebut, lahir sejumlah undang-undang (UU) yang merugikan bangsa. Misalnya, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur soal presidential threshold atau ambang batas partai politik (parpol) mengajukan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden (wapres).

La Nyalla menyatakan presidential threshold telah mengebiri kedaulatan rakyat, karena membatasi calon-calon pemimpin terbaik untuk mendapat hak yang sama bisa tampil pada pemilu presiden dan wapres (pilpres).

Hal itu dikemukakan La Nyalla saat menjadi pembicara kunci dalam focus group discussion (FGD) bertajuk “Presidential Threshold: Antara Manfaat dan Mudarat” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sabtu (5/6/2021).

“Saya menggulirkan wacana amendemen kelima sebagai momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa, sehingga kita harus mendorong MPR RI untuk bersidang dengan agenda amendemen,” tegas La Nyalla.

La Nyalla menyatakan UUD hasil amendemen di Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wapres diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian Pasal 6A Ayat (2) menyebutkan paslon presiden dan wapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu, sebelum pelaksanaan pemilu.

“Nah, perintah membuat syarat-syarat melalui undang-undang di Pasal 6 Ayat (2) dan frasa kalimat sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang tertuang di Pasal 6A ayat (2) menyebabkan lahirnya undang-undang tentang pemilu, yang memberi syarat ambang batas atau presidential threshold dan memberikan kewenangan kepada partai politik peserta pemilu sebelumnya atau periode yang lalu untuk mengajukan usulan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres),” kata La Nyalla.

Menurut La Nyalla, para pelaku amendemen menegaskan kalimat “sebelum pelaksanaan pemilu”, normanya adalah parpol peserta pemilu saat itu. Artinya, parpol yang telah lulus verifikasi sebagai peserta pemilu ketika itu.

Disebutkan juga, frasa kalimat “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” bermakna paslon presiden dan wapres sudah diajukan parpol, sebelum pilpres dilaksanakan. Sebab, pilpres dilaksanakan melalui pemilu, maka pada amendemen dituliskan dengan frasa tersebut.

“Frasa tersebut juga mengandung norma bahwa pileg (pemilu legislatif) dan pilpres tidak dilakukan serentak. Kalaupun dilakukan serentak, tetap saja pengajuan nama capres dan cawapres dilakukan oleh partai politik peserta pemilu tahun itu juga, yaitu partai politik yang sudah dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU sebagai peserta pemilu, bukan partai politik periode pemilu sebelumnya atau partai politik lima tahun sebelumnya,” tegas La Nyalla.

La Nyalla juga menilai presidential threshold memiliki dampak negatif lain di tengah-tengah masyarakat. Terbukti saat Pilpres 2019, muncul dua kubu yang menimbulkan pembelahan politik dan polarisasi begitu kuat di akar rumput.

“Polarisasi ini bahkan tak kunjung mereda, meski elite telah rekonsiliasi. Akibatnya, dengung kebencian merajalela, dan itu masih kita rasakan hingga detik ini,” ujar La Nyalla.

La Nyalla menambahkan amendemen keempat UUD 1945 juga menyebabkan capres dan cawapres non-partisan tidak bisa berlaga pada pilpres. Hal ini setelah dihapuskannya utusan golongan dan diubahnya utusan daerah menjadi DPD, sehingga hanya perwakilan dari partai yang bisa mengusung capres dan cawapres.

“Padahal DPD ini jelmaan dari utusan daerah. Tapi kewenangannya untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden ikut dihilangkan, dan ini merugikan putra putri terbaik bangsa dari luar partai politik untuk maju sebagai calon di pilpres. Ini yang sedang kami perjuangkan, agar DPD bisa menjadi sarana bagi calon-calon non-partisan maju sebagai capres maupun cawapres,” ucap La Nyalla.

FGD yang dilaksanakan secara luring dan daring melalui aplikasi zoom, dihadiri Rektor UMY, Gunawan Budiyanto dengan pembicara Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, Dosen Imu Pemerintahan UMY Ridho Al-Hamdi, dan Dosen Fakultas Hukum UMY Iwan Satriawan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021

Heboh Penghasilan Anggota DPR, Sahroni: Ada Pertanggungjawaban ke Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan gaji maupun tunjangan yang diterima anggota DPR, wajib dipertanggungjawabkan ke negara.

POLITIK | 17 September 2021

Penambahan Masa Jabatan Presiden, Titi Anggraini: Gagasan Ahistoris

Titi Anggraini menilai penambahan masa jabatan presiden merupakan gagasan ahistoris.

POLITIK | 17 September 2021

Presiden PKS: Duet Anies-Sandi Adalah Keniscayaan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan duet Anies-Sandi adalah sebuah keniscayaan dalam Pilpres 2024.

POLITIK | 17 September 2021

Denny Indrayana: Pandemi Bukan Momentum Tepat Mengubah Konstitusi

Denny Indrayana menegaskan pandemi bukan momentum untuk mengubah konstitusi.

POLITIK | 17 September 2021

Selesaikan Batas Negara RI-Malaysia, Hadi Prabowo Terima Penghargaan

Hadi Prabowo menerima penghargaan dari Menko Polhukam Mahfud MD, karena dianggap berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian batas negara RI-Malaysia.

POLITIK | 17 September 2021

Dukung Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024, M Qodari: Indonesia Akan Maju

M Qodari optimistis Indonesia akan maju apabila Jokowi-Prabowo berpasangan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

POLITIK | 17 September 2021

Saksi Kubu Moeldoko Dukung AHY Sebagai Ketum Partai Demokrat

Saksi dari kubu Moeldoko dihadirkan dalam sidang gugatan terhadap kepengurusan Partai Demokrat dengan ketua umum (ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

POLITIK | 17 September 2021

Pilkades Serentak di Kabupaten Tangerang Akan Digelar 10 Oktober 2021

Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan digelar pada 10 Oktober 2021.

POLITIK | 17 September 2021

Gabung Partai Emas, Sonny Tulung Dipercaya Jadi Wakil Ketua Umum

Sonny Tulung dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Emas.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
Tenggelam di Perairan Nusakambangan, Kapal Kemkumham Angkut 2 Truk Proyek

Tenggelam di Perairan Nusakambangan, Kapal Kemkumham Angkut 2 Truk Proyek

NASIONAL | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings