Revisi UU Otsus Papua, KPPOD Soroti 2 Pasal Krusial Ini
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Revisi UU Otsus Papua, KPPOD Soroti 2 Pasal Krusial Ini

Selasa, 8 Juni 2021 | 18:07 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti dua pasal krusial yang harus diperhatikan pemerintah, termasuk panitia khusus (pansus) otonomi khusus (otsus) DPR dan pemangku kepentingan lainnya dalam membahas revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi khusus bagi Papua.

Acting Director KPPOD Armand Suparman mengatakan, pembahasan revisi UU Otsus Papua memang sudah seharusnya dilakukan, mengingat pemberian dana otsus Papua akan berakhir pada tahun 2021 ini. Untuk menjamin keberlanjutan pemberian dana otsus tersebut diperlukan revisi dari UU 21/2001.

“Dari sisi momen, memang tahun 2021 ini susah saatnya UU 21/2001 harus direvisi. Karena kalau kita lihat durasi untuk dana otsus sendiri sudah sampai pada tahun ini, sehingga harus direvisi,” kata Armand Suparman, kepada Beritasatu.com, Selasa (8/6/2021).

Armand mengungkapkan, ada dua pasal krusial yang harus benar-benar diperhatikan pansus Otsus Papua DPR dan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.



Pertama, terkait Pasal 76 tentang pemekaran. Dalam revisi ini, Pasal 76 diubah menjadi pemekaran daerah provinsi menjadi provinsi-provinsi dapat dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Lalu pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita menyoroti soal pemekaran. Kalau kita membaca draft revisi UU Otsus ini, sepertinya orang-orang yang menyusun rencana ini melihat inisiatif pemekaran sebagai satu-satunya jalan bagi kesejahteraan Papua,” ujar Armand Suparman.

Namun KPPOD melihat, pemekaran tidak serta merta menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Jangankan untuk Papua, daerah-daerah di luar Papua dan Papua Barat yang dilakukan pemekaran tidak ada jaminan kesejahteraan datang dengan sendirinya.

“Apalagi konteks Papua yang memiliki masalah kompleks, baik dari sisi budaya, politik dan juga kebijakan. Sehingga menurut kami, itu (pemekaran) tidak efektif kalau daerah sekarang akan dimekarkan kembali baik di level provinsi dan kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat,” terang Armand Suparman.



Kedua, lanjut Armand, pasal terkait dana otsus. Dalam revisi UU Otsus ada wacana akan menaikkan dana otsus dari awalnya 2% menjadi 2,25%. Hal itu tertuang dalam Pasal 34 Ayat 3 huruf e. Kenaikan terdiri dari penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan setara 1,25% dari plafon DAU nasional.

“Upaya peningkatan dana otsus untuk meningkatkan kesejahteraan perlu dipertimbangkan lagi,” tegas Armand Suparman.

Karena, dana otsus yang sudah digulirkan sejak tahun 2001 hingga tahun ini sudah ribuan triliunan rupiah. Namun dampak terhadap persoalan terkait pendidikan kesehatan di Papua dan Papua Barat belum terlihat.

“Dua bidang ini menjadi fokus digulirkan dana otsus. IPM Papua mungkin naik setiap tahun, tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain, IPM Papua masih dibawah. Belum lagi kalau kita melihat ada persoalan terkait gizi buruk. Disini kita melihat apakah dana otsus itu efektif atau tidak untuk mengatasi persoalan tersebut,” tutur Armand Suparman.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Romo Benny: Pancasila Belum Terinternalisasi dalam Nilai Kehidupan

Antonius Benny Susetyo atau disapa Romo Benny menyatakan Pancasila belum terinternalisasi dalam nilai kehidupan.

POLITIK | 20 September 2021

Gus Jazil: Pancasila Merupakan Azimat yang Ditemukan Pendiri Bangsa

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid atau disapa Gus Jazil menyebut Pancasila merupakan azimat yang ditemukan para pendiri bangsa.

POLITIK | 20 September 2021

Teras Narang: Jangan Berhenti Membumikan Pancasila

Anggota MPR Agustin Teras Narang menegaskan upaya membumikan Pancasila tidak boleh berhenti.

POLITIK | 20 September 2021

Kode Inisiatif Usulkan 3 Tahapan Pemilu 2024 Diperpendek

Kode Inisiatif mengusulkan tiga tahapan Pemilu 2024 diperpendek untuk efektivitas dan efisiensi Pemilu.

POLITIK | 20 September 2021

Pemerintah RI Bantu US$ 200.000 untuk Penanganan Covid-19 di Myanmar

Pemerintah Republik Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar U$ 200.000 kepada Myanmar untuk penanggulangan Covid-19.

NASIONAL | 20 September 2021

Bamsoet Kutuk Tindakan Biadab KKB terhadap Nakes di Papua

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang disapa Bamsoet mengutuk keras serangan KKB terhadap nakes di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

KKB Serang Nakes di Papua, Politikus PKS: Bentuk Penghinaan terhadap Kemanusiaan

Politikus PKS Netty Prasetiyani Aher menyebut aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Kiwirok, Papua.

POLITIK | 19 September 2021

Haji Lulung: Waspada Propaganda yang Benturkan Agama dan Pancasila

Haji Lulung mengingatkan masyarakat mewaspadai propaganda yang membentukan agama dan Pancasila.

POLITIK | 19 September 2021

Jalan Pagi dengan Jan Ethes, Jokowi: Rasanya Baru Kemarin Saya Timang-timang

Jokowi membagikan video momen jalan pagi dan bersepeda dengan sang cucu Jan Ethes Srinarendra di Istana Yogyakarta.

POLITIK | 19 September 2021

Partai Demokrat Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Hilangkan Presidential Threshold

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong Presiden Jokowi menerbitkan perppu untuk menghilangkan presidential threshold.

POLITIK | 19 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

MEGAPOLITAN | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings