Logo BeritaSatu

DPD Wacanakan Amendemen Ke-5 UUD 1945

Selasa, 8 Juni 2021 | 20:29 WIB
Oleh : Rozi Amrozi / WM

Surabaya, Beritasatu.com - Ketua DPD, La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, DPD mewacanakan amendemen ke-5 UUD 1945, yang merupakan sebuah ikhtiar untuk mengembalikan atau memulihkan hak konstitusional DPD dalam mengajukan pasangan capres-cawapres. Pasalnya, akibat amendemen yang terjadi sejak 1999 hingga 2002, DPD sebagai lembaga non-partisan menjadi kehilangan hak untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres.

“Hilangnya hak DPD untuk mengajukan kandidat capres-cawapres adalah kecelakaan hukum yang harus dibenahi,” tutur La Nyalla, dalam FGD bertajuk "Gagasan Amendemen V UUD NRI 1945: Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Membuka Peluang Calon Presiden Perseorangan," di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (8/6/2021).

La Nyalla menjelaskan, sebelum amendemen UUD 1945 terdahulu, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu terdiri atas DPR dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan. Artinya, baik DPR selaku Anggota MPR maupun Anggota MPR dari unsur Utusan Daerah sama-sama memiliki hak mengajukan calon. Kemudian pada amendemen ketiga UUD 1945, DPD lahir menggantikan utusan daerah dan utusan golongan dihilangkan.

“DPD lahir melalui amendemen ketiga, menggantikan Utusan Daerah. Maka, hak-hak untuk menentukan tata kelembagaan di Indonesia seharusnya tidak dikebiri. Termasuk hak mengajukan capres-cawapres,” ujarnya.

Lagi pula, sambung La Nyalla, DPD memiliki legitimasi yang kuat. Bola Utusan Daerah dipilih secara eksklusif oleh anggota DPRD Provinsi, maka anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.

“Ini menjadikan DPD sebagai lembaga legislatif nonpartisan yang memiliki akar legitimasi kuat. Sehingga hak DPD untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah rasional,” tegas La Nyalla.

Bila partai politik yang direpresentasikan melalui DPR dapat mengajukan pasangan capres-cawapres, maka DPD sebagai representasi daerah idealnya juga mendapat kesempatan yang sama untuk mengusung. Misalnya hak mengajukan satu pasangan capres-cawapres perseorangan dalam gelanggang pemilihan presiden dan wakil presiden, sebagai perwakilan daerah.

“Ingat loh, anggota DPD itu sebanyak 136 orang, yang untuk duduk di Senayan juga dipilih, dengan dapil provinsi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, La Nyalla juga menyampaikan, dalam konstitusi tidak ada perintah ambang batas pencalonan presiden, yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar sebagaimana diatur dalam UUD hasil amendemen Pasal 6a Ayat 3 dan 4.

Di Pasal 6a Ayat 3 ditulis pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Adapun di ayat 4 berbunyi, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih rakyat secara langsung dan pasangan terpilih dengan suara terbanyak dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

“Ayat 3 dan 4 itu jelas berbicara tentang ambang batas keterpilihan bukan pencalonan, sedangkan terkait pencalonan undang-undang dasar hanya hasil amandemen. Jelas dikatakan, tidak ada ambang batas karena dalam Pasal 6a Ayat 2 disebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang normanya adalah setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres, dan pencalonan itu diajukan sebelum dilaksanakan. Tetapi kemudian lahir tentang pemilu undang-undang pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan yaitu UU 7/2017 tentang pemilu yang merupakan perubahan dari UU 2/2008," kata La Nyalla.

Menurut dia, dalam UU tersebut di Pasal 222 disebutkan pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari mana, dan ditentukan oleh siapa di pasal tersebut juga terdapat kalimat pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dimana kemudian menjadikan komposisi perolehan suara partai secara nasional atau kursi DPR diambil dari komposisi yang lama atau periode 5 tahun sebelumnya. Jelas di pasal dalam undang-undang pemilu tersebut bukan dari hasil Pasal 6a UUD hasil amendemen, karena pasal tersebut tidak ada ambang batas pencalonan.

"Sungguh pasal yang aneh dan menyalahi UUD apalagi menggunakan basis hasil suara yang sudah basi," kata La Nyalla.

Selama UU itu berlaku maka Pilpres 2024 mendatang, selain masih menggunakan ambang batas pencalonan juga menggunakan basis suara pemilih tahun 2019 kemarin. Padahal di 2024 kemungkinan ada calon baru yang lulus verifikasi KPU dan ditetapkan menjadi peserta pemilu.

"Lantas apakah mereka tidak bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres? Padahal amanat konstitusi jelas memberikan hak pengusung pada partai politik peserta pemilu," kata La Nyalla.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hadiah Kursi Roda dari Puan Bahagiakan Ibu dari Anak Penderita Polio

Petani bunga di Badung, Bali, Ni Ketut Ratko sangat gembira menerima bantuan kursi roda untuk anaknya yang menderita polio.

NEWS | 30 September 2022

DKI: Pembangunan Rusun di Pulau G Akan Dilakukan Swasta

Pemprov DKI Jakarta mengatakan, pembangunan rusun (rumah susun) di Pulau G kemungkinan akan dilakukan oleh pihak swasta.

NEWS | 30 September 2022

Ali Ibrahim Undang Presiden Jokowi Buka Sail Tidore 2022

Ali Ibrahim mengundang dan meminta secara khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dan membuka acara Puncak Sail Tidore pada November 2022.

NEWS | 29 September 2022

DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi

DPR siap menjadi tuan rumah perhelatan The 8th G-20 Parliamentary Speaker Summit (P-20) yang akan diselenggarakan pekan depan.

NEWS | 29 September 2022

UBK Kerja Sama dengan Persatuan Alumni GMNI

UBK melakukan kerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

NEWS | 29 September 2022

Moeldoko Dorong Swasta Terlibat Percepatan Vaksinasi Covid-19

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong keterlibatan pihak swasta dalam percepatan vaksinasi Covid-19.

NEWS | 29 September 2022

Komnas HAM Harap Jaksa Maksimal Dakwa Ferdy Sambo Cs

Komnas HAM berharap jaksa bisa menyusun dakwaan terhadap para tersangka secara maksimal.

NEWS | 29 September 2022

Peraturan Menkumham, Masa Berlaku Paspor Menjadi 10 Tahun

Masa berlaku paspor dari semula lima tahun diubah menjadi 10 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 18 Tahun 2022.

NEWS | 29 September 2022

Polri Kirim Surat Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Polri telah mengirim berkas putusan pemecatan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo ke Sekretariat Militer (Sekmil) Presiden.

NEWS | 29 September 2022

Soal Mobil Dinas Listrik, Pemprov DKI Punya 2 Pilihan

Pemprov DKI akan melakukan 2 pilihan terkait mobil dinas listrik. Dua pilihan itu, adalah memodifikasi kendaraan dinas lama dan membeli mobil listrik.

NEWS | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
DKI: Pembangunan Rusun di Pulau G Akan Dilakukan Swasta

DKI: Pembangunan Rusun di Pulau G Akan Dilakukan Swasta

NEWS | 2 jam yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings