DPD Wacanakan Amendemen Ke-5 UUD 1945
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPD Wacanakan Amendemen Ke-5 UUD 1945

Selasa, 8 Juni 2021 | 20:29 WIB
Oleh : Rozi Amrozi / WM

Surabaya, Beritasatu.com - Ketua DPD, La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, DPD mewacanakan amendemen ke-5 UUD 1945, yang merupakan sebuah ikhtiar untuk mengembalikan atau memulihkan hak konstitusional DPD dalam mengajukan pasangan capres-cawapres. Pasalnya, akibat amendemen yang terjadi sejak 1999 hingga 2002, DPD sebagai lembaga non-partisan menjadi kehilangan hak untuk mencalonkan pasangan capres-cawapres.

“Hilangnya hak DPD untuk mengajukan kandidat capres-cawapres adalah kecelakaan hukum yang harus dibenahi,” tutur La Nyalla, dalam FGD bertajuk "Gagasan Amendemen V UUD NRI 1945: Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Membuka Peluang Calon Presiden Perseorangan," di Universitas Airlangga, Surabaya, Selasa (8/6/2021).

La Nyalla menjelaskan, sebelum amendemen UUD 1945 terdahulu, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu terdiri atas DPR dan Utusan Daerah serta Utusan Golongan. Artinya, baik DPR selaku Anggota MPR maupun Anggota MPR dari unsur Utusan Daerah sama-sama memiliki hak mengajukan calon. Kemudian pada amendemen ketiga UUD 1945, DPD lahir menggantikan utusan daerah dan utusan golongan dihilangkan.

“DPD lahir melalui amendemen ketiga, menggantikan Utusan Daerah. Maka, hak-hak untuk menentukan tata kelembagaan di Indonesia seharusnya tidak dikebiri. Termasuk hak mengajukan capres-cawapres,” ujarnya.

Lagi pula, sambung La Nyalla, DPD memiliki legitimasi yang kuat. Bola Utusan Daerah dipilih secara eksklusif oleh anggota DPRD Provinsi, maka anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat.

“Ini menjadikan DPD sebagai lembaga legislatif nonpartisan yang memiliki akar legitimasi kuat. Sehingga hak DPD untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah rasional,” tegas La Nyalla.

Bila partai politik yang direpresentasikan melalui DPR dapat mengajukan pasangan capres-cawapres, maka DPD sebagai representasi daerah idealnya juga mendapat kesempatan yang sama untuk mengusung. Misalnya hak mengajukan satu pasangan capres-cawapres perseorangan dalam gelanggang pemilihan presiden dan wakil presiden, sebagai perwakilan daerah.

“Ingat loh, anggota DPD itu sebanyak 136 orang, yang untuk duduk di Senayan juga dipilih, dengan dapil provinsi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, La Nyalla juga menyampaikan, dalam konstitusi tidak ada perintah ambang batas pencalonan presiden, yang ada adalah ambang batas keterpilihan presiden untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar sebagaimana diatur dalam UUD hasil amendemen Pasal 6a Ayat 3 dan 4.

Di Pasal 6a Ayat 3 ditulis pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Adapun di ayat 4 berbunyi, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih rakyat secara langsung dan pasangan terpilih dengan suara terbanyak dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

“Ayat 3 dan 4 itu jelas berbicara tentang ambang batas keterpilihan bukan pencalonan, sedangkan terkait pencalonan undang-undang dasar hanya hasil amandemen. Jelas dikatakan, tidak ada ambang batas karena dalam Pasal 6a Ayat 2 disebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum yang normanya adalah setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan pasangan capres dan cawapres, dan pencalonan itu diajukan sebelum dilaksanakan. Tetapi kemudian lahir tentang pemilu undang-undang pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan yaitu UU 7/2017 tentang pemilu yang merupakan perubahan dari UU 2/2008," kata La Nyalla.

Menurut dia, dalam UU tersebut di Pasal 222 disebutkan pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Selain memberi ambang batas yang angkanya entah dari mana, dan ditentukan oleh siapa di pasal tersebut juga terdapat kalimat pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dimana kemudian menjadikan komposisi perolehan suara partai secara nasional atau kursi DPR diambil dari komposisi yang lama atau periode 5 tahun sebelumnya. Jelas di pasal dalam undang-undang pemilu tersebut bukan dari hasil Pasal 6a UUD hasil amendemen, karena pasal tersebut tidak ada ambang batas pencalonan.

"Sungguh pasal yang aneh dan menyalahi UUD apalagi menggunakan basis hasil suara yang sudah basi," kata La Nyalla.

Selama UU itu berlaku maka Pilpres 2024 mendatang, selain masih menggunakan ambang batas pencalonan juga menggunakan basis suara pemilih tahun 2019 kemarin. Padahal di 2024 kemungkinan ada calon baru yang lulus verifikasi KPU dan ditetapkan menjadi peserta pemilu.

"Lantas apakah mereka tidak bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres? Padahal amanat konstitusi jelas memberikan hak pengusung pada partai politik peserta pemilu," kata La Nyalla.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Politikus PDIP Tepis Kabar Puan Maharani Harus Jadi Cawapres

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menepis kabar bahwa Ketua DPR Puan Maharani harus menjadi calon wakil presiden.

POLITIK | 8 Juni 2021

Pilgub Kalsel, Pj Gubernur: Seluruh TPS Telah Siap Laksanakan PSU

Seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di tiga daerah, siap melaksanakan pemungutan suara ulang Pilgub Kalsel.

POLITIK | 8 Juni 2021

Pilgub Kalsel, Ketua KPU: Semoga Tidak Ada PSU Lagi

Ketua KPU berharap tidak ada lagi pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilgub Kalsel.

POLITIK | 8 Juni 2021

Arus Survei Indonesia: Elektabilitas PDIP Teratas, tetapi di Bawah 20%

Arus Survei Indonesia menyebutkan PDIP berada di puncak pimpinan partai politik dengan elektabilitas tertinggi jika Pemilu 2024 digelar hari ini.

POLITIK | 8 Juni 2021

Survei: Sandiaga Uno Jadi Menteri Paling Populer Pada Pilpres 2024

Menteri Sandiaga Uno menjadi menteri paling populer pada Pilpres 2024 dalam survei yang dirilis Arus Survei Indonesia, Selasa (8/6/2021).

POLITIK | 8 Juni 2021

3 Partai Ini Dipastikan Lolos Parliamentary Threshold

Dari 16 parpol yang dimasukkan dalam survei tersebut, hanya terdapat tujuh parpol yang elektabilitasnya sudah melewati ambang batas parlemen

POLITIK | 8 Juni 2021

2 Jenderal Purnawirawan Polisi Ini Masuk Bursa Capres 2024

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol Purn Tito Karnavian disebut layak menjadi kandidat Pilpres 2024 dari klaster polisi

POLITIK | 8 Juni 2021

Wasekjen Demokrat Minta Mahfud MD Tak Sudutkan SBY

Wasekjen Partai Demokrat (PD), Irwan meminta Menko Polhukam Mahfud MD agar tidak menyudutkan SBY.

POLITIK | 8 Juni 2021

Revisi UU Otsus Papua, KPPOD Soroti 2 Pasal Krusial Ini

Revisi UU Otsus Papua memang sudah seharusnya dilakukan, mengingat pemberian dana otsus Papua akan berakhir pada tahun 2021 ini

POLITIK | 8 Juni 2021

KPU Diminta Siapkan SDM Hadapi Pemilu 2024

KPU dan Bawaslu diminta untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menghadapi Pemilu 2024.

POLITIK | 8 Juni 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS