Ini Pandangan Gerindra tentang Rencana PPN Sembako
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Pandangan Gerindra tentang Rencana PPN Sembako

Minggu, 13 Juni 2021 | 15:41 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Terkait rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ketua Fraksi Partai GerindraDPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa pihaknya memahami bahwa saat ini beban keuangan negara semakin berat. Gerindra menyadari bahwa penerimaan negara mengalami defisit, termasuk penerimaan pajak pun tidak bisa mencapai target yang ditetapkan.

Namun, menurut Muzani, sebaiknya pemerintah berpikir ulang untuk mengenakan pajak terhadap barang-barang kebutuhan pokok rakyat. Termasuk rencana penerapan pajak terhadap jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan beberapa sembako. Karena hal itu justru semakin membuat rakyat susah.

"Kami sangat mengerti situasi keuangan negara yang sedang berat, apalagi dalam situasi seperti pandemi sekarang ini yang menyebabkan target pajak tidak tercapai, sehingga penerimaan negara defisit," kata Muzani dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).

Seperti diketahui pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Termasuk penyedia atau pelayanan kesehatan dan pendidikan yang juga akan dikenakan PPN. Rencana pengenaan pajak itu tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar di tengah masyarakat.

"Tapi kalau jalan keluarmya adalah memajaki barang-barang kebutuhan pokok rakyat dan kegiatan-kegiatan riil masyarakat, seperti beras, gula, garam, ikan, daging, sayur mayur dan juga pelayanan kesehatan dan pendidikan itu justru semakin membebani rakyat. Sehingga upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat," tambah Muzani.

Oleh karena itu, Muzani menyarankan agar pemerintah sebaiknya menerapkan objek pajak baru terhadap kegiatan-kegiatan atau barang-barang yang bukan menjadi prioritas kebutuhan rakyat. Misalnya, kata dia, menerapkan objek pajak terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan, dan korporasi lainnya.

"Terhadap upaya untuk meringankan beban keuangan negara dan juga meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, Gerindra menyarankan penerapan objek pajak baru itu lebih baik diterapkan kepada barang-barang atau jasa dari hasil aktivitas atau kegiatan pertambangan dan perkebunan, termasuk kegiatan korporasi lainnya," jelas Muzani.

Kemudian, Muzani juga mengingatkan agar pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap setiap pembiayaan kebutuhan negara agar tidak terjadi pemborosan. Selain itu, menutup kemungkinan adanya kebocoran anggaran negara di setiap pembiayaannya.

"Kemudian, terhadap beban keuangan yang semakin berat, Gerindra menyarankan agar pemerintah memperketat pembiayaan-pembiayaan yang dianggap pemborosan, termasuk menutup kemumgkinan kebocoran anggaran, dan memangkas biaya-biaya yang dianggap tidak perlu," tutup Muzani.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok dan juga jasa pelayanan fasilitas pendidikan dan kesehatan

Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Barang kebutuhan pokok yang akan dikenakan pajak antara lain, beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Fahri Hamzah Minta Komnas HAM Hentikan Kasus TWK

Mantan pimpinan DPR Fahri Hamzah meminta Komnas HAM menghentikan kasus tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK

POLITIK | 12 Juni 2021

Presidential Threshold Buat Ruang Gerak Politik Tak Leluasa

Ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% dinilai membuat ruang gerak politik menjadi terkunci dan tidak leluasa.

POLITIK | 12 Juni 2021

Siapa Capres yang Akan Didukung Partai Gelora, Ini Jawaban Fahri Hamzah

Wakil Ketua Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah ditanya perihal calon presiden (capres) yang akan diusung partainya pada Pilpres 2024.

POLITIK | 12 Juni 2021

Pilpres 2024 Bakal Ada Tiga Poros, Menakar Kemungkinan Pasangan Prabowo-Puan

Pangi Syarwi Chaniago memprediksi bakal ada tiga poros pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

POLITIK | 12 Juni 2021

Fahri Hamzah Harap Kader Partai Gelora Capai Tembus 1 Juta pada Oktober 2021

Fahri Hamzah berharap kader Partai Gelora menembus angka 1 juta orang pada Oktober 2021.

POLITIK | 12 Juni 2021

Cegah Konflik, Voxpol Dorong 3 Paslon di Pilpres 2024

Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, adanya tiga paslon akan menjadikan pilpres 2024 lebih berkelas dibandingkan pilpres di tahun-tahun sebelumnya

POLITIK | 12 Juni 2021

Presiden Minta Relawan Seknas Jokowi Tak Buru-buru Tentukan Sikap Soal Pilpres 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara virtual Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) relawan Seknas Jokowi dari Istana Negara Jakarta, Sabtu (12/6/2021)

POLITIK | 12 Juni 2021

AHY Sampaikan Dukacita Mendalam Atas Meninggalnya Istri Menkumham Yasonna

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya istri Menkumham.

POLITIK | 12 Juni 2021

Nasdem Tolak Rencana Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan tarif PPN dinilai menambah beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum normal akibat pandemi covid-19.

POLITIK | 12 Juni 2021

Turut Hadiri Pemakaman Istri Menkumham, Hasnaeni Sampaikan Duka Cita

Hasnaeni berharap Menteri Yasonna tabah atas kepergian pasangan hidupnya itu.

POLITIK | 12 Juni 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Semen Grobogan Resmi Jadi Pelanggan Listrik Tegangan Tinggi PLN

NASIONAL | 5 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS