Watubun: Tak Benar PDIP Bolehkan Ganjar Maju Pilpres dari Parpol Lain
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Watubun: Tak Benar PDIP Bolehkan Ganjar Maju Pilpres dari Parpol Lain

Jumat, 18 Juni 2021 | 09:10 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun mengatakan tak benar bila partainya mempersilakan Ganjar Pranowo boleh mencalonkan diri di Pilpres 2024 dari partai lain.

Komaruddin juga mengatakan bahwa partai akan memberi sanksi tegas pada kader yang bicara isu pilpres mengatasnamakan partai.

"Enggak, enggak ada keputusan (Ganjar boleh maju dari parpol lain, red) itu. Ini saya sudah kau pancing saya lalu tanya Ganjar lagi," kata Komaruddin Watubun, menjawab wartawan, Kamis (17/6/2021).

"Tidak ada itu. Itu bukan keputusan partai. Masak partai mau menyuruh kadernya untuk dicalonkan dari partai lain? Itu partai apa itu?," lanjut Watubun.

Bagi Watubun, kalau ada pernyataan demikian, pastilah pendapat pribadi. Karena PDIP secara institusi masih belum membuat keputusan apapun menyangkut Pilpres 2024.

Watubun menjelaskan bahwa PDIP memiliki mekanisme dalam membuat keputusan. Bahwa ada kewenangan khusus diberikan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menentukan sikap akhir.

"Hak prerogatif bahasa kerennya. Siapa yang memberikan hak itu? Seluruh peserta kongres partai dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan putusan kongres, memberikan kewenangan ke ketum (ketua umum) untuk memutuskan hal yang bersifat penting dan strategis untuk kepentingan bangsa dan bernegara," urai Watubun.

Dikatakan Watubun, keputusan pencalonan presiden itu penting, sehingga sikap akhir ada di tangan Megawati. Dan Megawati sama sekali belum berbicara mengenainya. Kalau ada di luar Megawati yang berbicara, maka itu adalah pendapat pribadi.

Dan sebagai ketua partai bidang penegakan disiplin, Komarudin memberi warning kepada seluruh kader. Bahwa berbicara harus sesuai koridor peraturan partai.

"Supaya tidak ada atau membangun prokontra terhadap kader sendiri-sendiri," kata Watubun.

"Mulai dari sekarang saya sudah kasih warning agar bicara sesuai aturan organisasi. Tidak boleh orang per orang bicara atas nama partai," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wakil Ketua DPR Sebut Negara Lain Sedang Teliti Vaksin Mirip Vaksin Nusantara

Beberapa negara lain justru sedang melakukan penelitian vaksin yang cara kerja serta teknologinya sama dengan vaksin Nusantara.

POLITIK | 18 Juni 2021

DPR Kemungkinan Akan Hentikan Rapat Fisik Mulai Pekan Depan

Diharapkan, dengan tingkat kehadiran fisik yang sangat kecil, di mana rapat dilakukan sebagian besar virtual, bisa mengantisipasi penyebaran Covid-19 di DPR.

POLITIK | 18 Juni 2021

Covid-19 Meningkat, Bamus DPR Sepakat Kunker ke Luar dan Dalam Negeri Dilarang

Maka komisi-komisi di DPR tidak diperkenankan untuk mengadakan kunjungan.

POLITIK | 18 Juni 2021

Survei LSI Denny JA: Belum Ada Capres Premium

Capres premium adalah capres yang elektabilitasnya di atas 25%, yang menunjukkan kandidat yang kuat.

POLITIK | 17 Juni 2021

Sutiyoso Bergabung dengan Nasdem

Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutiyoso akhirnya bergabung dengan Partai Nasdem

POLITIK | 16 Juni 2021

Politikus Gerindra Tegaskan RUU KUP Belum Dibahas

Politikus Partai Gerindra, Kamrussamad menegaskan RUU KUP ama sekali belum dibahas.

POLITIK | 16 Juni 2021

Ibas Dorong RAPBN 2022 Sentuh Seluruh Lapisan Masyarakat

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas mendorong RAPBN dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

POLITIK | 16 Juni 2021

Pembangunan Jadi Kebutuhan, Junjung Harkat Martabat Orang Asli Papua

Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Wataubun, menilai evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan kebutuhan.

NASIONAL | 16 Juni 2021

Simpang Siur RUU KUP, Fraksi PKB Harap Pemerintah Beri Penjelasan ke Publik

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Cucun Ahmad Syamsurizal berharap pemerintah memberi penjelasan kepada publik terkait kesimpangsiuran RUU KUP.

POLITIK | 16 Juni 2021

Dilantik Presiden Jokowi, Pasangan Rusdi-Ma’mun Sah sebagai Gubernur-Wagub Sulteng

Sesuai tradisi yang dibangun Presiden Jokowi, prosesi upacara pelantikan dimulai dari Ruang Kredensial, Istana Merdeka.

POLITIK | 16 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS