Rencana Peleburan Lembaga Litbangjirap, Ini Pandangan Anggota DPR
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Rencana Peleburan Lembaga Litbangjirap, Ini Pandangan Anggota DPR

Sabtu, 19 Juni 2021 | 11:17 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana melebur lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan sebuah kemunduran dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di Tanah Air. Hal tersebut diutarakan oleh Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris, Sabtu (19/6/2021).

Menurutnya hasil inovasi lembaga litbangjirap seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi(BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sudah dirasakan manfaatnya.

Inovasi litbangjirap selama ini sudah dirasakan. BPPT, misalnya, berhasil membuat drone kombatan, membuat rapid tes antigen pertama, mendukung Genose, dan sebagainya.

"BPPT juga memberikan penerimaan negara bukan pajak yang cukup lumayan. Karena hasil-hasil rekayasa mereka digunakan industri. Jangan sampai ada kemunduran (karena peleburan) dan ada pihak-pihak yang akan tertawa ketika kita mengalami kemunduran dalam bidang inovasi," ujar Andi dalam diskusi virtual Alinea Forum ‘Model Integrasi BRIN’.

Rencana peleburan bertiup kencang setelah Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN, 28 April lalu. Berbekal Perpres itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memastikan, tidak ada integrasi tanpa peleburan. Yang dilebur, kata dia, entitasnya, bukan tugas dan fungsi lembaga.

Hasil positif, kata Yuliani, juga dicapai Lapan. Salah satunya, Lapan sukses membuat alih teknologi untuk mengetahui kondisi cuaca. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak tidak salah mengartikan bahwa BRIN adalah lembaga yang meleburkan seluruh lembaga litbangjirap.

"Saya tidak tahu apakah Pak Jokowi bisa melihat dampak dari peleburan ini. Bagi saya, BPPT, LAPAN, LIPI sudah semakin baik. Dan tentu juga dipikirkan bagaimana nasib teman-teman peneliti, perekayasa dan lainnya," tegas politikus PAN itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek), kata dia, BRIN bukan lembaga litbangjirap. Dalam Pasal 14 dan Pasal 42 UU Sisnas Iptek, menyebutkan soal penyelenggara dan kelembagaan Iptek.
Penyelenggara Iptek, jelas Yuliani, mencakup lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pengembangan, lembaga pengkajian, dan lembaga penerapan. Sementara itu, kelembagaan Iptek meliputi kelembagaan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, kelembagaan pengkajian dan penyerapan, kelembagaan perguruan tinggi, kelembagaan badan usaha, dan kelembagaan penunjang.

Adapun BRIN, lanjut Yuliani, diatur di Pasal 48. BRIN hanya menyinergikan dan mengarahkan. "Intinya, BRIN bukan pelaksana dalam konteks Pasal 14 dan Pasal 42. BRIN hanya mengoordinasikan perencanaan dan anggaran. Bukan pelaksana litbangjirap," kata dia.

Oleh karena itu, menurut Yuliani, peleburan litbangjirap ke dalam BRIN bertentangan dengan Pasal 14 dan Pasal 42 UU Sisnas Iptek Tahun 2019. Makanya, Perpres tentang BRIN seharusnya dapat digugurkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Atau presiden yang mencabut sendiri perpes itu. Bukan tidak mungkin Jokowi menyadari ada kesalahan. Karena perpres ini memengaruhi kinerja peneliti dan perekayasa," kata dia.

Sementara Wakil Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Sofian Effendi menuturkan pembubaran Kemenristek merupakan inkonsistensi kebijakan Iptek dalam implementasi UU Sisnas Iptek. BRIN tidak dapat menggantikan kedudukan Kemenristek. Anggaran BRIN juga kecil. Pembubaran Kemenristek merupakan kemunduran.

Di sisi lain, infrastruktur Iptek cukup lengkap dan pegawainya masih bergairah bekerja. Makanya, dia mengusulkan sebaiknya BRIN fokus menjadi lembaga pemerintah yang otonom untuk pemrograman, perencanaan, dan pengalokasian anggaran untuk pengembangan Iptek, jirap, invensi, dan inovasi.

"Itu artinya pembinaan dan pengembangan Iptek oleh organisasi pelaksana ristek dan jirap milik kementerian, lembaga, BUMN, dan pemda diintegrasikan oleh BRIN sebagai steering, bukan dilaksanakan atau driving oleh BRIN," papar dia.

BRI, kata dia, sebaiknya memulai saja sebagai lembaga otoritas riset di bidang teknologi dan inovasi untuk mendukung pembangunan industri strategis. Baik di bidang hankam/alutsista ataupun pemanfaatan sumber daya hayati (pangan dan obat).

Itu artinya BRIN menjadi otoritas riset dan pengembangan teknologi baru. Misalnya teknologi new metals, agroindustri, food industry, marine-industry, dan teknologi informasi pada smart city. "Kalau itu berhasil dilakukan pasti sangat besar manfaatnya bagi pengembangan ekonomi nasional," ucap dia.

Sementara Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 1998-2006 Azyumardi Azra menilai, rencana peleburan empat lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) sebagai petaka. Tidak ada yang bisa diharapkan dari peleburan LPNK. Peleburan empat LPNK tersebut merupakan degradasi (kemunduran/kemerosotan) di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Saya melihat tidak banyak peluang BRIN bisa berkembang dengan baik dalam waktu yang praktis cuma 1,5 tahun menjelang pemilu (2024). Kerja mungkin (mulai) 2022 dan setelah itu sibuk dengan urusan pemilu. Jadi, tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu empat LPNK yang dibubarkan kemudian dikonsolidasikan,” ucapnya.

Konsolidasi baik anggaran maupun nomenklatur membutuhkan waktu. Ia meminta pegawai di empat LPNK mengantisipasi hal-hal terburuk jika peleburan jadi dieksekusi.

Karena, kata dia, BRIN tidak memiliki posisi tawar kuat. BRIN bukan anggota sidang kabinet. Kalaupun diundang dalam sidang kabinet, posisi BRIN tidak setara kementerian. Imbasnya, BRIN bakal sulit mengajukan anggaran untuk pengembangan Iptek.

“Kalau pun mau dipertahankan, BRIN harus menjadi lembaga koordinasi dan lembaga sinergi. Cari uang sebanyak-banyaknya, walaupun posisi tawarnya rendah. BRIN bukan pada posisi yang pas untuk berbicara sama tinggi dengan menteri,” tutur Azyumardi.

Terkait itu, mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo mengakui anggaran pengembangan Iptek, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan para peneliti/perekayasa masih rendah. Tanpa membenahi dua hal itu, kata dia, mimpi Presiden Jokowi agar Indonesia menjadi negara maju pada 2045 sulit terwujud.

Kemajuan suatu negara, kata dia, tak bisa dipisahkan dari investasi di bidang riset dan inovasi. "Kalau tidak mau berinvestasi di bidang riset dan inovasi, juga SDM, rasanya berat. Kita akan begini-begini saja. Tumbuh pelan-pelan, untuk konsumsi lagi, bayar utang lagi. Hanya bisa begitu," kata dia.

Indroyono mengajak berkaca pada negara-negara maju yang riset dan inovasinya jadi penopang ekonomi. Di Jepang, China, Korsel, Amerika atau Jerman, ada tiga bagian penting terkait riset dan inovasi. Yakni kebijakan, pelaksana, dan pendanaan.

"Di negara-negara maju, kebijakan dibuat pemerintah, pelaksananya lembaga pemerintah, universitas, lembaga swasta, dan industri. (Untuk pendanaannya) Di negara maju itu pemerintah hanya 30%, sisanya swasta. Di Korea 80% swasta, 20% pemerintah," ujarnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Deklarasi Seknas Jokowi-Prabowo, Politikus Gerindra: Aneh

Kemunculan sekretariat pemenangan merupakan hal lumrah. Namun, politikus Gerindra menegaskan pembentukan Seknas Jokpro merupakan suatu keanehan.

POLITIK | 18 Juni 2021

Didukung, Sikap Airlangga Hartarto Tetap Fokus Tangani Pandemi

Sikap Menteri Koordinator (menko) Perekonomian Airlangga Hartarto yang memilih fokus menangani pandemi Covid-19, menuai dukungan.

POLITIK | 18 Juni 2021

Jokowi Dinilai Tak Bisa Tolak Bila PDIP Minta Maju Kembali di Pilpres 2024

Jokowi tidak bisa menolak bila PDIP memintanya kembali maju sebagai calon presiden (capres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Menteri Tito: Sekwan Harus Jadi Jembatan Komunikasi Internal Legislatif dan Eksekutif

Mendagri mengharapkan Sekwan dapat menjadi penghubung komunikasi di internal legislatif dan eksekutif di daerah

POLITIK | 18 Juni 2021

Tito Karnavian: DPRD Berperan Penting Tangani Covid-19

Tito Karnavian menyebut peran DPRD sangat krusial dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN)

POLITIK | 18 Juni 2021

Kader Nasdem Diduga Terkait Pemasok Senjata KKB, Ahmad Ali: Jika Terbukti, Kami Pecat

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Ahmad Ali menyatakan, partainya bakal bertindak tegas jika ada kader yang mendukung pergerakan KKB di Papua

POLITIK | 18 Juni 2021

Temui Akbar Tandjung, Henry Indraguna Optimistis Tatap Dapil Solo

Silaturahmi kepada tokoh Golkar menjadi kebutuhan Henry Indraguna untuk mendapatkan wejangan maupun arahan bagaimana cara membesarkan dan memenangkan partai.

POLITIK | 18 Juni 2021

Kapolri Kukuhkan Evita Nursanty Jadi Ketua Umum KBPP Polri 2021-2026

KBPP Polri proaktif dalam membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19, antara lain dengan melakukan sosialisasi protokol kesehatan

POLITIK | 18 Juni 2021

Watubun: Tak Benar PDIP Bolehkan Ganjar Maju Pilpres dari Parpol Lain

Komaruddin juga mengatakan bahwa partai akan memberi sanksi tegas pada kader yang bicara isu pilpres mengatasnamakan partai.

POLITIK | 18 Juni 2021

Wakil Ketua DPR Sebut Negara Lain Sedang Teliti Vaksin Mirip Vaksin Nusantara

Beberapa negara lain justru sedang melakukan penelitian vaksin yang cara kerja serta teknologinya sama dengan vaksin Nusantara.

POLITIK | 18 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS