Survei SMRC: Mayoritas Rakyat Indonesia Ingin Jabatan Presiden Hanya 2 Periode
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Survei SMRC: Mayoritas Rakyat Indonesia Ingin Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Minggu, 20 Juni 2021 | 15:48 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas rakyat Indonesia ingin masa jabatan presiden selama dua periode tetap dipertahankan. Artinya, hasil survei ini mematahkan wacana yang dihembuskan akhir-akhir ini terkait masa jabatan presiden tiga periode.

Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando mengatakan mayoritas warga Indonesia menganggap ketetapan bahwa presiden hanya bisa menjabat dua periode seperti yang termuat dalam UUD 1945 harus dipertahankan.

“Sekitar 74% warga menghendaki agar ketetapan tentang masa jabatan presiden hanya dua kali harus dipertahankan. Yang ingin masa jabatan Presiden diubah hanya 13%, dan yang tidak punya sikap 13%,” kata Ade Armando dalam webinar peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen Presidensialisme dan DPD” yang dilakukan secara daring, Minggu (20/6/2021).

Menurut Ade, temuan ini menunjukkan narasi yang diusung kelompok-kelompok tertentu agar Presiden Jokowi bisa kembali bertarung dalam Pilpres 2024 dengan mengubah ketetapan UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden ditolak oleh mayoritas warga Indonesia.

Walaupun dukungan terhadap Jokowi tinggi, namun hampir 75% warga menyatakan tidak perlu ada perubahan dalam pembatasan masa jabatan presiden.

“Ini menunjukkan adanya komitmen yang tinggi dari rakyat Indonesia mengenai perlunya pembatasan kekuasaan bagi seorang presiden,” ujar Ade Armando.

Ade menekankan survei SMRC ini juga menunjukkan bahwa 68,2% warga menganggap Pancasila dan UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah. Selain itu, sekitar 15% warga menganggap, walaupun Pancasila dan UUD 1945 mungkin mengandung kekurangan, namun sejauh ini keduanya paling tepat bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik.

Ade menjelaskan, survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling). Margin of error penelitian sekitar 3,05%.

Seperti diketahui, Para pentolan atau tokoh utama Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 berkumpul di Jakarta, Sabtu (19/6/2021).

Ketua Umum Jokpro 2024, Baron Danardono, mengatakan, pihaknya disatukan cara berpikir dan cara pandangan bersama yang ingin Indonesia ke depan lebih baik. Agar menjadi lebih baik, harus ada keamanan dan kedamaian.

Dia ingin membawa para relawan kelompoknya untuk membangun jaringan kepengurusan di seluruh Indonesia. "Saya tak mau banyak bicara. Kami hanya berharap kerja kita bersama dan doa dari kita semua. Insyaallah 4-5 bulan lagi kita akan lakukan deklarasi ketika kepengurusan kita ada di 34 provinsi dan minimum 300 kabupaten kota. Mohon doa restunya," kata Baron.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hindari Polarisasi, Jokpro Dorong Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024

Salah satu alasan mendorong Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024 adalah kekhawatiran terjadinya polarisasi ekstrem.

POLITIK | 19 Juni 2021

Tony Hasibuan Ajak Anak Muda Berkarya

Partai Berkarya mengajak anak muda Indonesia untuk turut berkarya membangun bangsa.

POLITIK | 19 Juni 2021

Tidar Gelar Tunas III Gerindra, Prioritaskan Rekrutmen Generasi Milenial

Tidar diminta kreatif untuk sebanyak-banyak menjaring milenial untuk kemudian memilih Partai Gerindra.

POLITIK | 19 Juni 2021

Rencana Peleburan Lembaga Litbangjirap, Ini Pandangan Anggota DPR

Rencana peleburan Litbangjirap ke dalam BRIN dianggap suatu kemunduran.

POLITIK | 19 Juni 2021

Deklarasi Seknas Jokowi-Prabowo, Politikus Gerindra: Aneh

Kemunculan sekretariat pemenangan merupakan hal lumrah. Namun, politikus Gerindra menegaskan pembentukan Seknas Jokpro merupakan suatu keanehan.

POLITIK | 18 Juni 2021

Didukung, Sikap Airlangga Hartarto Tetap Fokus Tangani Pandemi

Sikap Menteri Koordinator (menko) Perekonomian Airlangga Hartarto yang memilih fokus menangani pandemi Covid-19, menuai dukungan.

POLITIK | 18 Juni 2021

Jokowi Dinilai Tak Bisa Tolak Bila PDIP Minta Maju Kembali di Pilpres 2024

Jokowi tidak bisa menolak bila PDIP memintanya kembali maju sebagai calon presiden (capres) dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

NASIONAL | 18 Juni 2021

Menteri Tito: Sekwan Harus Jadi Jembatan Komunikasi Internal Legislatif dan Eksekutif

Mendagri mengharapkan Sekwan dapat menjadi penghubung komunikasi di internal legislatif dan eksekutif di daerah

POLITIK | 18 Juni 2021

Tito Karnavian: DPRD Berperan Penting Tangani Covid-19

Tito Karnavian menyebut peran DPRD sangat krusial dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN)

POLITIK | 18 Juni 2021

Kader Nasdem Diduga Terkait Pemasok Senjata KKB, Ahmad Ali: Jika Terbukti, Kami Pecat

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Ahmad Ali menyatakan, partainya bakal bertindak tegas jika ada kader yang mendukung pergerakan KKB di Papua

POLITIK | 18 Juni 2021


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Semen Grobogan Resmi Jadi Pelanggan Listrik Tegangan Tinggi PLN

NASIONAL | 5 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS