Denny Indrayana Bawa 308 Bukti Kecurangan PSU Pilgub Kalsel
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Denny Indrayana Bawa 308 Bukti Kecurangan PSU Pilgub Kalsel

Rabu, 23 Juni 2021 | 19:49 WIB
Oleh : Fana F Suparman / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Calon Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) nomor urut 2, Denny Indrayana melengkapi permohonan perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Kalsel di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/6/2021). Sebelumnya, Denny telah mengajukan pendaftaran awal secara daring pada Senin (21/6/2021).

Selain melengkapi permohonan, Denny Indrayana yang didampingi tim kuasa hukumnya, seperti Bambang Widjojanto, Heru Widodo, Febri Diansyah, Donal Faridz, M Raziv Barokah dan lainnya juga menyampaikan alat bukti. Tak kurang dari 308 bukti yang disampaikan kubu Denny Indrayana kepada MK.

“Akan terus bertambah,” kata Raziv dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (23/6/2021).

Dari seluruh bukti tersebut, 157 di antaranya merupakan rekaman video yang membuktikan adanya politik uang yang sangat terorganisir dan makin terang benderang dilakukan oleh pasangan calon (paslon) Sahbirin Noor-Muhidin. Sisanya adalah rekaman suara, komunikasi perencanaan dan eksekusi kecurangan.

“Termasuk beberapa alat komunikasi yang berhasil didapatkan oleh tim hukum dan investigasi Haji Denny-Difri (Denny Indrayana-Difriadi Drajat), paslon 2 calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel,” katanya.

Dalam perbaikan permohonannya ke MK, Denny-Difri atau H2D menegaskan amanat kedaulatan rakyat yang ditegaskan oleh UUD 1945, termasuk melalui pelaksanaan prinsip-prinsip pemilu langsung, umum, jujur dan adil, serta demokratis, terus mendapatkan tantangan dan hambatan. Hal yang paling menantang adalah ketika daulat rakyat atau demokrasi berhadap-hadapan dengan godaan kekuatan duit atau duitokrasi.

Dengan berbagai modus kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan, kekuatan uang akhirnya mampu menyuap dan membeli seluruh sistem pemilu, dan akhirnya menghasilkan pemenang semu suara pemilih, karena semata-mata bersandarkan pada praktik politik uang dan pemilu curang.

“Pasangan calon Haji Denny-Difri sedari awal sadar bahwa kompetisi ini tidak akan pernah mudah. Kami sangat sadar berhadapan dengan pasangan calon nomor urut 1 (Sahbirin-Muhidin) yang merupakan bagian dari kekuatan penambang utama batubara di Kalsel,” ujarnya.

“Sahbirin adalah gubernur petahana yang disokong penuh oleh kerabatnya, salah satu pemodal terkuat bukan hanya di Kalsel, tetapi juga di Indonesia; yang berpasangan dengan Muhidin, juga penambang yang kekayaannya secara resmi dinobatkan sebagai calon kepala daerah terkaya nomor satu senusantara, dengan LHKPN hampir mencapai Rp 700 miliar,” ujar Raziv.

Raziv dan tim kuasa hukum pasangan H2D menilai seluruh proses dan tahapan PSU Pilgub Kalsel yang berujung dengan pemungutan suara pada 9 Juni 2021, dipenuhi dengan pelanggaran dan kecurangan yang mencederai prinsip konstitusional pemilu.

Dikatakan, bukan hanya paslon 1 yang terlibat kecurangan tersebut. Namun, penyelenggara, dan birokrasi pemerintahan pun terindikasi kuat bahkan terbukti menjadi bagian skenario yang melegitimasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Sahbirin-Muhidin.

Modus kecurangan yang terjadi nyaris sempurna, seperti politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif di tujuh kecamatan yang menggelar PSU dengan membagikan uang dan barang, baik secara terang-benderang ataupun sembunyi-sembunyi; pengerahan aparat birokrasi dengan menjadikannya sebagai tim sukses, termasuk pada level desa di seluruh kecamatan tempat pelaksanaan PSU.

“Pada bagian ini oknum kepala desa dan RT mendapatkan politik uang berupa gaji bulanan, dan menjadi bagian utama strategi politik uang dan kecurangan pemenangan paslon 1. Termasuk ada bukti dokumen yang menunjukkan adanya pembaiatan atau ikrar janji bagi para oknum RT untuk menyediakan suara pasti bagi pemenangan paslon 1, tentu lagi-lagi dengan imbalan uang alias jual-beli suara,” ujar Raziv.

Selain itu, paslon 1 melalui timnya diduga mengintimidasi dan melakukan praktik premanisme, termasuk dalam hal ini melakukan ancaman bahkan penjemputan paksa kepada pemilih untuk hadir dan mencoblos Sahbirin-Muhidin 1 di TPS pada 9 Juni. Kubu H2D juga menemukan penegakan hukum di Bawaslu yang tidak berjalan, tidak independen, tidak Imparsial, tidak netral, dan tidak profesional.

“Hal ini karena sedari proses awal perekrutan, Bawaslu Provinsi Kalsel sudah disiapkan untuk menjadi bagian tim pemenangan Gubernur petahana Sahbirin Noor,” kata Raziv.

Kubu Denny Indrayana menilai KPU berpihak kepada paslon 1. Tak hanya dengan mengulur waktu pelantikan KPPS, dan masih menggunakan KPPS yang lama, KPU juga menerbitkan surat edaran syarat memilih yang melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pilkada, dan menguntungkan paslon 1.

Paslon nomor urut 1 disebut telah melakukan mobilisasi pemilih untuk membuat KTP di hari-hari akhir menjelang 9 Juni 2021. Selain itu, DPT sengaja dikacaukan oleh KPU demi menghalangi pemilih sah paslon 2 atau membuat pemilih kehilangan hak pilihnya dan meloloskan pemilih tidak sah paslon 1 agar tetap dapat memilih.

“Seluruh modus kecurangan itu dilakukan secara kasat-mata dan terang benderang. Calon gubernur paslon 1 Sahbirin Noor, bahkan dengan sangat percaya diri membagikan uang dan barang kepada pemilih di wilayah PSU, sebelum pencoblosan 9 Juni 2021,” ucap Raziv.

“Sahbirin tahu benar bahwa itu salah, karenanya warga yang mencoba memvideokan, selalu dilarang dan handphone-nya dirampas paksa, atau file videonya dihapus. Alhamdulillah, ada saja beberapa video yang berhasil merekam praktik curang politik uang tersebut, tentu secara diam-diam, dan menjadi bukti tak terbantahkan dalam permohonan ini,” imbuh Raziv.

Modus kecurangan politik uang juga dilakukan dengan memberikan uang bukan saja pada pemilih di seluruh desa wilayah PSU. Namun, ada politik uang berupa gaji bulanan kepada oknum kepala desa sebesar Rp 5 juta/bulan, oknum ketua RT sebesar Rp 2,5 juta/bulan dan oknum relawan RT sebesar Rp 2,5 juta/bulan selama waktu pelaksanaan PSU, di seluruh wilayah PSU.

Dengan praktik curang politik uang yang sangat terbuka demikian, menurut Raziv, Bawaslu Kalsel tetap dengan naifnya mengatakan tidak ada politik uang dalam PSU. Dalam laporan paslon 2 atas politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Bawaslu Kalsel memutuskan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat masif, karena terjadi di kurang dari tujuh kabupaten/kota.

“Bagaimana mungkin ada pembagian uang di minimal tujuh Kabupaten/Kota, sedangkan PSU hanya dilaksanakan di 3 kabupaten/kota? Pemahaman Bawaslu yang tidak logis dan tidak rasional demikian, didasarkan pada Perbawaslu 9/2020 yang tentu saja bertentangan dengan UU Pilkada,” ucap Raziv.

“Atas pemahaman dan peraturan Bawaslu yang tidak akan pernah menjerat praktik politik uang yang masif demikian, Haji Denny-Difri meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan konstitusional dengan mendiskualifikasi paslon 1 Sahbirin-Muhidin,” tegas Raziv.

Menurut Raziv, modus kecurangan semakin sempurna ketika banyak NIK surat undangan yang tidak sama dengan KTP, menyebabkan banyak pemilih paslon 2 secara sengaja dihilangkan hak pilihnya. Atau, kecurangan yang nyata-nyata terbukti dengan tidak samanya jumlah pemilih dalam daftar hadir dengan jumlah pemilih dalam formulir C hasil yang mengindikasikan kuat adanya mobilisasi pemilih tidak sah dari paslon 1.

Dikatakan seluruh modus dan kecurangan tersebut menunjukkan pelaksanaan PSU secara nyata tidak menghormati putusan MK yang mengamanatkan Pilgub Kalsel dilaksanakan dengan menghargai setiap suara pemilih. Sebaliknya, kubu H2D menilai pelaksanaan PSU justru melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

“Dengan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan demikian, dan demi menegakkan amanat konstitusi, maka kepada Mahkamah Konstitusi dimohonkan untuk memeriksa hingga akhir permohonan sengketa Pilgub Kalsel, serta memutuskan paslon 1 dibatalkan atau diskualifikasi, atau paling tidak dinihilkan suara PSU-nya,” demikian Raziv.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ma'ruf Amin Ajak Akademisi dan Cendekiawan Selesaikan Masalah Bangsa

Ma'ruf Amin mengajak para akademisi dan cendekiawan mengambil peran besar dalam mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi bangsa.

POLITIK | 23 Juni 2021

Diperpanjang, Masa Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Masa pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) diperpanjang.

POLITIK | 22 Juni 2021

Covid-19 Mengganas, Anggota DPR Minta Masyarakat Kurangi Kegiatan

Pemerintah harus memastikan bahwa pembatasan ruang publik benar-benar terjadi.

POLITIK | 22 Juni 2021

Nasdem: Satpol PP Saja Tak Cukup Awasi Masyarakat, Polisi Juga Turun Tangan

Politisi Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan, kebijakan boleh terlihat sangat bagus. Namun hasilnya tidak akan terlihat bila tidak bisa diimplementasikan.

POLITIK | 22 Juni 2021

Kementerian Investasi Jadi Mitra Komisi VI, Kemperin ke Komisi VII

Rapat paripurna DPR mengesahkan penetapan perubahan mitra kerja sejumlah komisi, sebagai dampak dari perubahan nomenklatur sejumlah kementerian.

POLITIK | 22 Juni 2021

Megawati Ingin Populerkan "Salam Pancasila" untuk Jaga Persatuan Bangsa

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengatakan, dirinya akan mempopulerkan salam Pancasila demi mengingatkan rakyat Indonesia akan pentingnya persatuan

POLITIK | 21 Juni 2021

Waspada Peningkatan Covid-19, Megawati Ajak Masyarakat Perkuat Kedisiplinan

Megawati Soekarnoputri mengajak rakyat untuk memperkuat gotong royong dan kedisiplinan diri dalam menghadapi pandemi Covid-19

POLITIK | 21 Juni 2021

Ketua Banggar Pastikan RUU KUP Dibahas Komprehensif

Proses pembahasan RUU KUP dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder agar memiliki resonansi yang sama

POLITIK | 21 Juni 2021

Jokowi-Prabowo di 2024 Bukan Mimpi di Siang Bolong, Ini Alasan Qodari

Bagi Qodari, survei tersebut membuktikan bahwa dirinya dan pentolan Jokpro 2024 bukanlah tipikal orang yang gede rasa alias GR.

POLITIK | 21 Juni 2021

Pastikan RUU Cerminkan Pancasila, DPR Teken MoU dengan BPIP

Ketua DPR Puan Maharani melakukan penandatanganan MoU antara DPR RI dengan BPIP RI, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (21/6/2021).

NASIONAL | 21 Juni 2021


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS