Wacana Presiden Dipilih MPR Layu Sebelum Berkembang
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Wacana Presiden Dipilih MPR Layu Sebelum Berkembang

Sabtu, 26 Juni 2021 | 18:12 WIB
Oleh : Tim Beritasatu.com / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Wacana presiden dan wakil presiden (wapres) dipilih oleh MPR tampaknya layu sebelum berkembang. Amendemen UUD 1945 hanya bersifat terbatas, yaitu agar MPR dapat menetapkan pokok-pokok haluan negara (PPHN). Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) MPR menolak apabila amendemen melebar, khususnya menyangkut perubahan masa jabatan presiden dan wapres, termasuk pemilihan presiden (pilpres) di MPR.

“Sama sekali kita tidak pernah membahas presiden dipilih oleh MPR. Sikap PDIP ini adalah amendemen terbatas. Artinya tidak mau melebar ke mana-mana. Hanya menambah satu ayat di Pasal 3 UUD 1945 yaitu MPR diberikan wewenang untuk menetapkan haluan negara dan haluan pembangunan nasional,” kata Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah, Sabtu (26/6/2021).

Ketua Fraksi PDIP MPR tersebut menegaskan Fraksi PDIP akan menarik diri jika amendemen mengarah kepada perubahan masa jabatan presiden. Basarah optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah berpikir untuk kembali menjabat presiden tiga periode. Jokowi disebut berkali-kali telah menolak gagasan tiga periode.

“Dalam ungkapan satire, Presiden Jokowi menganggap orang-orang yang memunculkan gagasan tiga periode, 'mau cari muka, mau nampar muka saya dan ingin menjerumuskan saya'. Jadi, kalau subjeknya saja sudah tidak mau, saya kira sangat tidak elok konstitusi kita dipermainkan hanya kepentingan orang per orang saja,” ucap Basarah.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) telah mengadakan survei terkait tanggung jawab presiden tetap kepada rakyat atau MPR. Ternyata, hasil survei menunjukkan 74,7% rakyat Indonesia berpendapat presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat. Kenapa? Karena presiden dipilih oleh rakyat. Hanya 18,4% yang berpendapat presiden seharusnya bertanggung jawab pada MPR.

“84,3% rakyat Indonesia ingin pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat bukan oleh MPR. Hanya 8,4% warga yang setuju presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh MPR,” ucap peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando di Jakarta, belum lama ini.

Survei SMRC dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat. Angka margin of error penelitian sekitar 3,05%, pada tingkat kepercayaan 95%.

Polarisasi
Pilpres langsung dianggap sebagian kalangan rentan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Contohnya sebagaimana terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.

“Pemilihan langsung presiden dan wakil presiden sangat rentan terhadap terjadinya polarisasi dimasyarakat,” kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan B Najamudin.

Dampak polarisasi masyarakat dinilai sangat menganggu agenda pembangunan. Energi bangsa terkuras habis, bahkan presiden terpilih harus melakukan rekonsiliasi agar penyatuan masyarakat dapat kembali terjadi. Hal itu memakan waktu lama dengan sumber daya yang besar. Argumen yang disampaikan Sultan seperti ada benarnya.

Sultan juga menuturkan presiden terpilih yang mendapat dukungan mayoritas dari pemilih, ternyata belum tentu didukung oleh mayoritas suara di DPR. Koalisi taktis dilakukan antar partai politik (parpol) pendukung presiden terpilih dengan partai lain yang memiliki kursi di DPR.

“Atas kondisi tersebut, sering kali terjadi di mana legitimasi suara dari rakyat melalui pemilihan umum dalam menentukan presiden bersama wakil presiden, dalam ekspektasi independensi suatu kebijakan justru sering kali terdistorsi oleh kepentingan para kelompok elite politik,” kata Sultan.

Oleh karena itu, Sultan mendorong agar presiden dan wapres dapat dipilih oleh MPR. Di sisi lain, Sultan juga mendukung adanya PPHN.

“Jadi pemilihan presiden tetap dilakukan oleh MPR sebagaimana wujud penjelmaan perwakilan seluruh rakyat Indonesia,” kata Sultan.

Sekadar diketahui, MPR memang pernah menjadi lembaga tertinggi negara pada era Orde Baru. Tak hanya itu, ketika zaman Orde Lama, Pasal 1 ayat UUD 1945 (sebelum diamendemen) menyebut MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Rakyat tidak memiliki hak untuk memilih langsung presiden dan wapres. Pilpres langsung baru digelar pada 2004. Sebelum itu, pemilu hanya untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini sudah berlangsung sejak pemilu pertama pada 1955. Hingga saat ini, Pilpres 2024 tetap akan digelar secara langsung sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021

Heboh Penghasilan Anggota DPR, Sahroni: Ada Pertanggungjawaban ke Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan gaji maupun tunjangan yang diterima anggota DPR, wajib dipertanggungjawabkan ke negara.

POLITIK | 17 September 2021

Penambahan Masa Jabatan Presiden, Titi Anggraini: Gagasan Ahistoris

Titi Anggraini menilai penambahan masa jabatan presiden merupakan gagasan ahistoris.

POLITIK | 17 September 2021

Presiden PKS: Duet Anies-Sandi Adalah Keniscayaan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan duet Anies-Sandi adalah sebuah keniscayaan dalam Pilpres 2024.

POLITIK | 17 September 2021

Denny Indrayana: Pandemi Bukan Momentum Tepat Mengubah Konstitusi

Denny Indrayana menegaskan pandemi bukan momentum untuk mengubah konstitusi.

POLITIK | 17 September 2021

Selesaikan Batas Negara RI-Malaysia, Hadi Prabowo Terima Penghargaan

Hadi Prabowo menerima penghargaan dari Menko Polhukam Mahfud MD, karena dianggap berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian batas negara RI-Malaysia.

POLITIK | 17 September 2021

Dukung Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024, M Qodari: Indonesia Akan Maju

M Qodari optimistis Indonesia akan maju apabila Jokowi-Prabowo berpasangan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024.

POLITIK | 17 September 2021

Saksi Kubu Moeldoko Dukung AHY Sebagai Ketum Partai Demokrat

Saksi dari kubu Moeldoko dihadirkan dalam sidang gugatan terhadap kepengurusan Partai Demokrat dengan ketua umum (ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

POLITIK | 17 September 2021

Pilkades Serentak di Kabupaten Tangerang Akan Digelar 10 Oktober 2021

Pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan digelar pada 10 Oktober 2021.

POLITIK | 17 September 2021

Gabung Partai Emas, Sonny Tulung Dipercaya Jadi Wakil Ketua Umum

Sonny Tulung dipercaya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Emas.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

Maman: Beragama dan Bernegara dalam Satu Napas NKRI untuk Lawan Ideologi Transnasional

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings