Awasi Politisasi Birokrasi, Keberadaan KASN Dipandang Masih Diperlukan
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Awasi Politisasi Birokrasi, Keberadaan KASN Dipandang Masih Diperlukan

Rabu, 30 Juni 2021 | 21:57 WIB
Oleh : CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dipandang masih diperlukan. Salah satunya untuk mengawasi praktik politisasi birokrasi di tingkat pusat dan daerah. Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR Yanuar Prihatin, Rabu (30/6/2021).

“Keberadaan KASN diperlukan untuk pengawasan super ketat terkait politisasi birokrasi. Ini harus ada yang mengawasi bagaimana proses politisasi birokrasi yang terjadi, tidak saja di level pusat namun di daerah sangat kental sekali apalagi setelah pilkada,” kata Yanuar.

Yanuar mengatakan hampir di semua tradisi pemilihan kepala daerah (pilkada), setelah pelaksanaan usai pasti berpengaruh pada kondisi birokrasi daerah. Kepala daerah terpilih, kata Yanuar, kerap mengambil tindakan untuk mengacak-acak sistem birokrasi.

“Tindakan seperti itu siapa yang akan mengawasinya. Kita harus memiliki lembaga khusus yang menjamin terjadinya mobilitas vertical horizontal ASN berdasarkan kriteria yang objektif, profesional, berdasarkan sistem merit, dan teruji,” ujar Yanuar.

Yanuar menilai untuk mewujudkan sistem merit dalam birokrasi yang terpola dan objektif harus ada lembaga pengawas. Menurut Yanuar, KASN jauh lebih tepat ketimbang diserahkan ke internal birokrasi.

“Karena di era digital berbasis kompetensi dan era persaingan yang kuat, pada sisi lain di internal birokrasi masih feodal, konservatif, dan penghargaan terhadap prestasi belum begitu kuat, nepotisme lebih menonjol. Harus ada siapa yang secara khusus memberikan perhatian pada isu-isu tersebut,” ucap Yanuar.

Yanuar menilai kalau pengawasan birokrasi dilakukan secara internal, maka dikhawatirkan tidak cukup memadai. Yanuar mencontohkan di birokrasi butuh ahli berbagai bidang. Misalnya dalam informasi teknologi (IT), perdagangan, keuangan, akuntasi, pariwisata, dan kewirausahaan.

“Bagaimana supaya bisa membangun dan membentuknya, perlu ada sistem dan pola untuk orang-orang hebat gun memberikan peran di tubuh birokrasi. Dalam kaitan ini KASN diperlukan, tidak bisa lembaga itu dibubarkan,” kata Yanuar.

Yanuar mendorong penguatan KASN. Sebab, KASN saat ini baru diberikan kewenangan untuk merekomendasikan tindakan terhadap suatu bentuk pelanggaran atau penyimpangan, tetapi tidak bisa memberikan sanksi.

Menurut Yanuar, rekomendasi tersebut diberikan kepada pejabat berwenang dan pihak yang memberikan sanksi adalah atasan langsung ASN atau pejabat pembina kepegawaian.

“Namun dalam praktiknya apakah itu berjalan atau tidak. Karena status rekomendasi yang disampaikan KASN itu cenderung longgar, bisa saja dijalankan atau tidak oleh pemda,” kata Yanuar.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA


BERITA LAINNYA

Mahfud MD dan Tito Bahas Simulasi Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi membahas simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

POLITIK | 23 September 2021

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan argumenn untuk mengajukan uji materi terkait AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

POLITIK | 23 September 2021

Puan: Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Akhir Tahun, Percepat Vaksinasi

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan Covid-19

POLITIK | 23 September 2021

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021

Bawaslu Rekomendasikan Regulasi Kampanye Virtual

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merekomendasikan regulasi kampanye virtual.

POLITIK | 23 September 2021

MIPI Usulkan Penerapan E-Voting

MIPI menilai e-voting menjadi salah satu cara agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak terhambat situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 September 2021

Penting, Kepastian Tanggal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai penting untuk segera ditetapkan.

POLITIK | 23 September 2021

Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terkendala Regulasi

Inovasi penyelenggaraan pemilu selama ini dinilai kerap terkendala regulasi kepemiluan.

POLITIK | 23 September 2021

KPU Diminta Minimalisasi Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi anggaran Pemilu 2024.

POLITIK | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings