Komisi IX Minta Pemerintah Batalkan Program Vaksinasi Berbayar
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Komisi IX Minta Pemerintah Batalkan Program Vaksinasi Berbayar

Senin, 12 Juli 2021 | 14:42 WIB
Oleh : Maria Fatima Bona / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar pemerintah membatalkan program vaksinasi gotong royong individu berbayar.

Saleh mengatakan, sebaiknya pemerintah merevisi Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi yakni mengadakan program vaksinasi gratis kepada masyarakat.

“Tidak ada salahnya jika PMK Nomor 19 Tahun 2021 direvisi dan dikembalikan kepada semangat awal vaksinasi gratis. Dengan begitu, setiap anggota masyarakat memiliki akses yang sama dalam memperoleh vaksinasi,” kata Saleh dalam keterangan pers diterima Beritasatu.com, Senin (12/7/2021).

Salah mengatakan, apabila hal tersebut dilakukan, maka masyarakat akan mendukung dan menerima program tersebut, "Saya yakin masyarakat akan mendukung jika program itu tidak hanya ditunda, tetapi dibatalkan. Bagaimana pun juga, vaksinasi gratis pasti akan lebih populis dan mudah diterima daripada vaksinasi berbayar," ucapnya.

Oleh karena itu, Saleh mengapresiasi keputusan pemerintah menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu berbayar. “Itu artinya, pemerintah mendengar dan menyahuti suara dan aspirasi masyarakat. Apalagi, kegiatan ini sempat menyita perhatian dan tanggapan publik,” kata Saleh.

Saleh juga mengatakan, penundaan kegiatan vaksinasi gotong royong individu ini, memberi pemerintah waktu untuk bisa menghitung kembali untung dan rugi penerapan vaksin berbayar individu.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR ini melanjutkan, bahwa meski menolak program vaksinasi gotong royong individu berbayar, pihaknya mendukung juga program vaksinasi gotong royong untuk para pekerja tetap dilakukan. Sebab, program tersebut tidak memberatkan para pekerja karena dibebankan kepada badan hukum/badan usaha/pengusaha.

“Format seperti inilah sebetulnya yang dimaksud gotong royong. Ada pihak yang secara sadar dan sukarela membantu pemerintah dalam program vaksinasi nasional,” ucapnya.

Saleh juga mendesak pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Sebagaimana target yang disampaikan presiden, akhir 2021 ini diharapkan sudah dilaksanakan vaksinasi sebanyak 70% jumlah penduduk.

“Itu setara dengan 181,5 juta orang. Jika dosis yang diberikan 2 kali, jumlah vaksin yang dibutuhkan adalah 363 juta dosis. Ini harus segera dikejar. Sebab, suntikan ketiga sudah menanti. Terutama bagi para tenaga kesehatan yang berdiri di barisan terdepan,” pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Survei: Elektabilitas PDIP-PSI Unggul di DKI, PKS Terancam

Lembaga survei Jakarta Research Center (JRC) menyebutkan, elektabilitas PDIP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduduki posisi teratas di DKI Jakarta

POLITIK | 18 September 2021

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Menurut Karyudi, jika eksekutif periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode, mengapa tidak dengan legislatif yakni DPR/DPRD juga demikian.

POLITIK | 18 September 2021

Imelda Sari Klaim Kinerja Anggota DPR dari Demokrat Efektif Serap Aspirasi

Politikus Partai Demokrat, Imelda Sari mengeklaim kinerja anggota DPR dari Fraksi Demokrat efektif, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.

POLITIK | 18 September 2021

Jufry Lumintang Beberkan Syarat UMKM Bangkit Lebih Cepat

Menurut Jufri terdapat dua syarat agar UMKM dapat kembali segera bangkit setelah kasus aktif Covid-19 menurun selama beberapa pekan terakhir.

POLITIK | 18 September 2021

Ahmad Riza Patria Bakal Jadi Kuda Hitam di Pilgub DKI 2024

Survei JRC menyebutkan, Risma, Anies Baswedan, dan Ahmad Riza Patria bakal bersaing di Pilgub DKI 2024 namun Ariza dipredikasi jadi kuda hitam

POLITIK | 18 September 2021

Formappi Apresiasi Krisdayanti Beberkan Gaji Anggota DPR

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengapresiasi Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Krisdayanti yang membeberkan gaji anggota DPR senilai ratusan juta rupiah.

POLITIK | 18 September 2021

Masinton Bantah Krisdayanti Ditegur Fraksi PDIP Soal Blak-blakan Gaji Anggota DPR

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu membantah fraksinya menegur Krisdayanti yang blak-blakan soal gaji anggota DPR. Fraksi PDIP justru apresiasi.

POLITIK | 18 September 2021

PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sudah lama mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI.

POLITIK | 18 September 2021

Pengamat: Pengerahan Massa AHY di PTUN Adalah Tindakan Primitif

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pengerahan massa AHY ke PTUN merupakan tindakan yang primitif.

POLITIK | 18 September 2021


TAG POPULER

# Napoleon Bonaparte


# Ali Kalora


# Ancaman Keamanan Bangsa


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Pengelola Pantai Legian Bali Luncurkan Sistem QR Code PeduliLindungi bagi Wisatawan

Pengelola Pantai Legian Bali Luncurkan Sistem QR Code PeduliLindungi bagi Wisatawan

NASIONAL | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings