Koalisi #SaveBPK Serahkan Rekam Jejak Calon Anggota BPK ke Komisi XI
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Koalisi #SaveBPK Serahkan Rekam Jejak Calon Anggota BPK ke Komisi XI

Rabu, 14 Juli 2021 | 19:48 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - DPR RI telah mengumumkan nama-nama calon anggota BPK RI Kamis (8/7/ 2021). Masyarakat diminta untuk memberikan masukan kepada Komisi XI tentang rekam jejak 16 calon dari tanggal 8 Juli sampai 15 Juli 2021. Koalisi #SaveBPK menyerahkan rekam jejak calon anggota BPK ke Komisi XI sebagai salah satu upaya pengawasan dari publik. Koordinator Koalisi #SaveBPK, Abdulloh Hilmi menyebutkan koalisi tersebut merupakan gabungan kelompok masyarakat sipil yang telah memberikan masukan kepada Komisi XI DPR pada 14 Juli 2021.

Ia meminta publik dapat ikut andil mengawasi proses seleksi Calon Anggota BPK RI yang akan dipilih Komisi XI pada awal September 2021.

"Keterlibatan publik sangat penting agar Komisi Keuangan DPR memilih calon yang benar-benar memiliki integritas, kapasitas, kapabilitas dan profesional di bidang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara," ujar Abdulloh, melalui keterangan, Rabu (14/7/2021).

Koalisi #SaveBPK meminta Komisi XI DPR lebih teliti dalam memeriksa berkas administrasi Calon Anggota BPK.

"Indikasinya, terdapat calon yang secara administratif tidak memenuhi salah satu persyaratan yang digariskan oleh UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK (Pasal 13 huruf j). Akan tetapi, calon tersebut masuk dalam pengumuman resmi dan akan mengikuti pelaksanaan fit and proper test," kata Abdulloh.

Persyaratan formil calon Anggota BPK yang dimaksud telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 13 huruf j. Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi 11 syarat. Pada syarat ke-10 berbunyi: “paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.”

Calon Anggota BPK yang dimaksud yang tidak memenuhi persyaratan formil adalah Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z. Soeratin.

Berdasarkan CV Nyoman Adhi Suryadnyana, pada periode 3-10-2017 sampai 20-12-2019 yang bersangkutan adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manado (Kepala Satker Eselon III), yang notabene adalah pengelola keuangan negara (KPA). Sehingga apabila dihitung mundur sejak 20 Desember 2019 sampai dengan Juli 2021, ia belum dua tahun meninggalkan jabatannya sebagai KPA.

Sementara itu, nama calon Harry Z. Soeratin pada Juli 2020 lalu dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang nota bene merupakan jabatan KPA.

Sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf j UU Nomor 15 Tahun 2006 seharusnya Komisi XI tidak mengikutkan kedua nama tersebut dalam proses fit and proper test.

"Oleh sebab itu kedua calon telah gugur demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat dari 11 syarat yang ditetapkan undang-undang. Apabila tetap memaksakan, sudah barang tentu Komisi XI terindikasi melanggar UU," jelas Abdulloh Hilmi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Respons Loyalis AHY terhadap Yusril, Ini Pandangan Pengamat

Serangan terhadap pribadi Yusril dianggap tidak pantas dan seolah ingin membatasi ruang gerak Yusril selaku kuasa hukum.

POLITIK | 27 September 2021

Pemerintah Usulkan Pemungutan Suara Pemilu 2024 Tanggal 15 Mei

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk mengusulkan tanggal 15 Mei 2024 sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2024.

POLITIK | 27 September 2021

Tak Masalah Perwira TNI-Polri Jabat Penjabat Kepala Daerah, Dasco: Dikomunikasikan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak mempermasalahkan wacana menempatkan perwira tinggi TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.

POLITIK | 27 September 2021

Lodewijk Gantikan Azis Syamsuddin Sebagai Wakil Ketua DPR, Adies Jabat Waketum

Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menggantikan Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR.

POLITIK | 27 September 2021

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Belum Terima Surat dari Golkar

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima surat soal penggantian Azis Syamsudin sebagai pimpinan dewan.

NASIONAL | 27 September 2021

Lodewijk Calon Terkuat Gantikan Azis Syamsudin Jadi Wakil Ketua DPR

Selain Lodewijk, beberapa nama lain disebut-sebut sebagai calon pengganti Azis Syamsuddin, di antaranya adalah Ahmad Doli Kurnia dan Adies Kadir.

POLITIK | 27 September 2021

Reshuffle Kabinet Diprediksi Bulan Depan

Politikus senior PKB Jazilul Fawaid mengakui bahwa hingga saat ini, pihaknya belum membaca ada ‘kode’ bahwa reshuffle kabinet segera terjadi.

POLITIK | 27 September 2021

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, tidak boleh ada lagi pungutan liar (pungli), perizinan berbelit-berbelit, dll.

POLITIK | 27 September 2021

Diapresiasi, Gaya Komunikasi Politik Airlangga Hartarto

Gaya komunikasi politik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuai apresiasi.

POLITIK | 26 September 2021

Presiden Jokowi Ajak Karang Taruna Perangi Ideologi Radikal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak kader Karang Taruna memerangi ideologi radikal.

POLITIK | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# SBY


# PKI



TERKINI
SAI Indonesia Terus Bertumbuh Kembangkan Bisnis Produk Kecantikan

SAI Indonesia Terus Bertumbuh Kembangkan Bisnis Produk Kecantikan

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings