Dirjen Otda Prihatin dan Geram terhadap Perilaku Buruk Kepala Daerah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Dirjen Otda Prihatin dan Geram terhadap Perilaku Buruk Kepala Daerah

Kamis, 2 September 2021 | 21:45 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Akmal Malik mengaku geram dan merasa prihatin terhadap perilaku buruk sejumlah kepala daerah, di tengah pemerintah bekerja keras mengendalikan pandemi Covid-19. Padahal, pembekalan kepada kepala daerah atau pemimpin daerah sudah dilakukan berhari-hari, ternyata semua wawasan yang diberikan dalam pembekalan tidak menempel di kepala mereka.

“Kita juga sangat, sangat membenci dan geram dengan kondisi-kondisi seperti ini,” kata Akmal dalam diskusi publik bertema “Krisis Kepemimpinan Daerah di Tengah Pandemi Covid-19” yang digelar KPPOD secara virtual, Kamis (2/9/2021).

“Ya untuk memerangi perilaku buruk itu, kita harus bersama-sama bergerak untuk mengatasi pandemi ini. Semua orang terdampak. Jangan dikira cuma anggaran pemerintah daerah saja yang dilakukan rasionalisasi, semua juga melakukan itu. Tapi kita harus bekerja sama dalam kondisi krisis seperti ini,” ujar Akmal.

Akmal mengungkapkan sistem kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah di Indonesia saat ini sedang diuji oleh pandemi Covid-19. Sebab, penanganan pandemi ini membutuhkan gerakan dan langkah bersama, serta kesamaan cara pandang.

Apalagi, lanjutnya, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah melibatkan banyak sekali stakeholder dengan presiden sebagai penanggung jawab terakhir penyelenggaraan pemerintah. Stakeholder itu terdiri dari 34 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota, lalu 7.230 camat, 8.400 lurah dan 74.000 kepala desa. Mereka semua harus menyamakan frekuensi, langkah dan tindakan agar bersama-sama bisa menyelesaikan pandemi ini.

“Dalam kondisi banyak aktor, memang tidak mudah untuk menyamakan persepsi. Aturan sudah sangat jelas, mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Tetapi tidak semua stakeholder memahami betapa pandemi ini menimbulkan dampak yang luar biasa bagi tata kelola pemerintahan kita,” kata Akmal.

Oleh karena itu, Akmal mengapresiasi seluruh masyarakat sipil yang terus mengawasi para kepala daerah, dan menjadi aktor penyelenggaraan pemerintahan dalam bekerja. Akmal, bahkan mengapresiasi media yang memberitakan perilaku tidak baik kepala daerah.

“Kami sangat mengapresiasi media yang terus memberitakan perilaku-perilaku tidak baik, karena merupakan sanksi yang luar biasa bagi mereka yang melakukannya. Ini bagus bagi kami pemerintah. Ini vitamin bagi kami. Kritik dalam nuansa demokrasi adalah vitamin bagi kami untuk memperbaiki diri,” papar Akmal.

Dalam beberapa pemberitaan, ungkapnya, publik diberitahukan perilaku tidak baik kepala daerah yang tidak sesuai dengan norma kepatutan. Diakuinya, dalam kondisi seperti ini memang bukan hal yang mudah untuk membuat para kepala daerah bekerja sesuai dengan kesepakatan.

“Dalam kondisi normal saja, kita masih menemukan banyak sekali pihak-pihak yang bekerja yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat. Di sinilah leadership seseorang diuji,” papar Akmal.

Melalui pemberitaan, kata Akmal, merupakan bukti masyarakat dan media melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja kepala daerah. Dengan begitu, ketika ada kebijakan atau perilaku yang tidak sesuai norma kepatutan dalam menjalankan pemerintahan, pemberitaan dapat menjadi sanksi bagi pelaku sekaligus pengingat bagi kepala daerah lainnya.

“Kalau kami, memberikan sanksi paling hanya teguran. Sudah sangat banyak teguran, surat cinta yang kami berikan kepada kepala daerah. Kami tidak bisa melakukan pemberhentian, karena kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi, pemberitaan merupakan sanksi yang luar biasa,” tegas Akmal.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Puan Maharani Tugaskan Sekjen DPR Serahkan UU IKN kepada Kemsetneg

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyerahkan naskah UU IKN kepada Kementerian Sekretariat Negara.

POLITIK | 27 Januari 2022

Didukung Nahdliyin, Erick Thohir Punya Kualifikasi Sebagai Pemimpin Masa Depan

Erick Thohir mempunyai peluang yang sangat besar dalam menggaet massa pemilih dari warga nahdliyin pada Pilpres 2024.

POLITIK | 27 Januari 2022

Masa Kampanye Pemilu 2024 Diusulkan 120 Hari, Ini Penjelasan KPU

KPU mengusulkan waktu kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan 120 hari, begini alasannya.

POLITIK | 27 Januari 2022

DPR Ingatkan Kejagung Soal Bahaya Kerja Sama Mafia Tanah di BPN dan Pemda

Kejaksaan Agung (Kejagung) diingatkan soal potensi bahaya bila oknum mafia tanah di BPN bekerja sama dengan oknum di pemerintah daerah

POLITIK | 27 Januari 2022

Begini Respons Prabowo Saat Ditanya Soal Deklarasi Capres 2024

Prabowo Subianto enggan memberikan jawaban atas pertanyaan soal kepastian dirinya menjadi calon presiden (capres) 2024

POLITIK | 27 Januari 2022

DPR Setuju Prabowo Jual 2 Kapal Perang Indonesia

DPR menyetujui usul Menhan Prabowo Subianto untuk menjual 2 kapal perang, yakni KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513, karena sudah tak layak pakai

POLITIK | 27 Januari 2022

Dukung Pencapresan Airlangga, Golkar Sudah Saatnya Kembali Pimpin Indonesia

Partai Golkar mulai menghidupkan mesin partainya untuk mendukung Airlangga Hartarto maju sebagai Capres dalam Pilpres 2024.

POLITIK | 27 Januari 2022

Gatot Nurmantyo Siapkan 3 Argumen Kontra Putusan MK Soal Presidential Threshold

Refly Harun, kuasa hukum Gatot Nurmantyo telah menyiapkan tiga kontra argumen untuk melawan putusan MK terdahulu soal presidential threshold 20%. 

POLITIK | 26 Januari 2022

Gatot: Presidential Threshold, Kudeta Terselubung terhadap Demokrasi

Gatot Nurmantyo menilai presidential threshold atau batas ambang pencalonan presiden, bentuk kudeta terselubung terhadap demokrasi.

POLITIK | 26 Januari 2022

Refly: Aturan Pres-T Dirancang untuk Cegah SBY Berkuasa 2 Periode

Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dibuat untuk mencegah SBY berkuasa dua periode pada 2009.

POLITIK | 26 Januari 2022


TAG POPULER

# Edy Mulyadi


# JKN-KIS


# Presidential Threshold


# Omicron


# Wiyanto Halim



TERKINI
Penularan Covid-19 di 15 Sekolah, PTM 100% Kota Depok Jalan Terus

Penularan Covid-19 di 15 Sekolah, PTM 100% Kota Depok Jalan Terus

MEGAPOLITAN | 1 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings