Pemerintah Diminta Permudah Syarat Gunakan Transportasi Publik
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Diminta Permudah Syarat Gunakan Transportasi Publik

Jumat, 10 September 2021 | 15:41 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Politisi Partai GerindraBambang Haryo Soekartono (BHS) mengklaim bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tidak efektif. Menurutnya, saat kebijakan PPKM darurat dilakukan selama kurang lebih 3 minggu, penularan Covid-19 malah naik 1-2 kali, bahkan jumlah kematian naik hampir 2 sampai dengan 3 kali berdasarkan data pada 3 Juli sampai 26 Juli 2021. Justru saat PPKM dilonggarkan dari level 4 hingga ke level 2 jumlah kasus baru malah menurun tajam.

“Ini bukti bahwa beban masyarakat menjadi berkurang, sehingga imunitasnya bertambah. Ini yang saya lihat yang terjadi di seluruh Indonesia seperti itu, termasuk di Surabaya dan di Sidoarjo, dari sini Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan kepada masyarakat yang menggunakan transportasi publik, karena masyarakat yang menggunakan transportasi publik terutama jarak jauh, baik dengan pesawat maupun kapal laut dan kereta api, merupakan kegiatan yang sesaat dan singkat bagi seluruh kegiatan masyarakat itu sendiri,” kata BHS melalui keterangan tertulis, Jumat (10/9/2021).

Sebetulnya, sambung BHS, Pemerintah tidak perlu membuat kebijakan dengan berbagai persyaratan yang diklaimnya tumpang tindih. BHS menyatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi publik tidak menggunakan transportasi pribadi yang sulit dipantau. Sehingga dengan tranportasi publik pergerakan masyarakat bisa dipantau lebih maksimal, karena identitas KTP terdata di transportasi publik. Jadi persyaratan tumpang tindih antara vaksin 2 kali maupun syarat tes PCR atau antigen dapat ditinjau kembali.

“Bila vaksin dari pemerintah ini bisa dipercaya dan bagus efikasinya, seharusnya tidak perlu dengan persyaratan lainnya, antigen atapun PCR. Yang terpenting di tranportasi publik syarat protokol kesehatan Covid-19, jaga jarak, pakai masker tetap dilakukan," tegas BHS, yang juga Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Dikatakan BHS, Persyaratan menggunakan transportasi publik dengan antigen dan PCR yang berlaku satu hari atau dua hari sebelum bepergian tidak menjamin bahwa mereka bebas dari paparan Covid-19. Karena selama setelah melaksanakan tes Antigen dan PCR masyarakat masih menunggu hasilnya, antara satu jam sampai dengan satu hari.

Selama mereka menunggu hasil satu hari apakah tidak bisa tertular virus corona, selama dalam perjalanan di darat. Karena, bisa saja mereka tertular justru setelah menjalani tes. Kemudian, selama perjalanan di darat apakah ada jaminan untuk tidak tertular. BHS mengklaim bahwa tidak ada alasan bagi para pengguna transportasi publik harus menjalani tes antigen atau PCR.

“Tes antigen dan PCR hanyalah syarat formalitas, tapi bukan untuk kepentingan pencegahan, lebih baik ini dihilangkan, karena masyarakat sangat terbebani dan sulit ekonominya,” tandas BHS.

BHS menyatakan bahwa, seperti negara-negara seluruh dunia, masyarakat yang menggunakan transportasi publik domestik tidak ada persyaratan vaksin dan tes antigen maupun PCR melainkan hanya menggunakan thermo test (cek suhu tubuh), hanya di Indonesialah yang memiliki kebijakan persyaratan tumpang tindih. Kecuali, bila biaya antigen atau PCR dibebankan kepada pemerintah. Tetapi ini pasti akan membebani APBN negara yang bersumber dari uang rakyat.

Terutama pada transportasi laut yang ujung tombak dari transportasi antar pulau karena negara kita adalah negara kelautan yg terdiri dari ribuan pulau, dan masyarakat yangg menggunakan transportasi laut adalah masyarakat kelompok sangat bawah sekali. Persyaratan antigen dan PCR sangat membebani masyarakat yang menggunakan transportasi publik tersebut, dan beban antigen maupun PCR kadang jauh lebih besar daripada harga tiket transportasi publiknya," pungkas Bambang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Akbar Tandjung: Pengalaman Politik Jadi Pembeda Golkar Dibanding Parpol Lain

Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menyebutkan pengalaman politik yang panjang menjadi pembeda Partai Golkar dibanding parpol lain.

POLITIK | 16 Oktober 2021

Akbar Tanjung: Golkar Ingin Antarkan Airlangga Jadi Presiden

Akbar Tanjung meminta agar kader Golkar untuk berjuang sesuai dengan aspirasi rakyat dan memenangkan Pemilu 2024 mendatang.

POLITIK | 16 Oktober 2021

Akbar Tandjung Jagokan Airlangga Hartarto Menangi Pilpres 2024

Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan Partai Golkar mengusung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi calon presiden.

POLITIK | 16 Oktober 2021

Pemerhati Pangan Nilai Bapanas Tidak Efektif

Irma Suryani Chaniago menganggap pembentukan Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) dinilai tidak efektif.

POLITIK | 16 Oktober 2021

Akbar Tanjung Minta Golkar Siapkan Diri untuk Menangkan Pemilu 2024

Politisi Golkar Akbar Tandjung meminta seluruh kader Partai Golkar dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar dapat menangi Pemilu 2024.

POLITIK | 16 Oktober 2021

Ketua DPP PPP: Airlangga-Suharso, Konfigurasi Jawa dan Luar Jawa pada Pilpres 2024

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi menilai Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa merupakan pasangan yang mewakili Jawa dan non-Jawa di Pilpres 2024.

POLITIK | 15 Oktober 2021

Survei SMRC: Publik Tak Setuju Jokowi Maju Capres Ketiga Kali

Survei SMRC menyebut mayoritas masyarakat tidak setuju atau sangat tidak setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencalonkan presiden untuk ketiga kalinya

POLITIK | 15 Oktober 2021

Tak Hanya Sumbogo, DPP PDIP Juga Panggil Anggota DPR yang Jarang Rapat

DPP PDIP tidak hanya memanggil Albertus Sumbogo untuk diklarifikasi. DPP PDIP juga memanggil sejumlah anggota DPR yang jarang rapat.

POLITIK | 15 Oktober 2021

Survei SMRC: Presiden Harus Dipilih Rakyat Bukan MPR

Hasil survei SMRC menyebut, sebanyak 87% responden yang menyatakan presiden harus dipilih rakyat bukan MPR

POLITIK | 15 Oktober 2021

Jaga Independensi, Timsel Anggota KPU-Bawaslu Teken Pakta Integritas

Timsel akan menandatangani pakta integritas untuk menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugas menyeleksi bakal calon anggota KPU dan Bawaslu

POLITIK | 15 Oktober 2021


TAG POPULER

# Hoegeng Iman Santoso


# Dodi Reza Alex Noerdin


# Direktur TV Penyebar Hoax


# Pinjol Ilegal


# Anthony Ginting



TERKINI
Kondisinya Membaik, Mahasiswa yang Dibanting Polisi Diizinkan Pulang dari Rumah Sakit

Kondisinya Membaik, Mahasiswa yang Dibanting Polisi Diizinkan Pulang dari Rumah Sakit

MEGAPOLITAN | 10 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings