Politikus Demokrat: GBHN Tidak Sesuai dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Politikus Demokrat: GBHN Tidak Sesuai dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sabtu, 11 September 2021 | 19:34 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR, Benny K Harman menegaskan garis-garis besar haluan negara (GBHN) yang rencananya dihidupkan kembali, tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Benny pun mempertanyakan ide menghidupkan kembali GBHN atau istilah yang berkembang, yakni pokok-pokok haluan negara (PPHN).

“Mengenai PPHN, mengapa muncul tiba-tiba ide ini? Padahal GBHN ini tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan kita. Apakah kekacauan pembangunan ini, akibat tidak adanya GBHN, atau leadershipnya yang tidak jalan?,” kata Benny dalam Forum Diskusi Salemba ke-61 bertajuk “Menimbang Urgensi Amendemen UUD 1945 Edisi Kelima: Perlukah?”, Sabtu (11/9/2021).

Diskusi yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau Iluni UI ini menghadirkan para narasumber yang merupakan alumni UI. Selain Benny, pembicara lainnya, yaitu Mohammad Jibriel Avessina (Ketua Policy Center ILUNI UI), Fadli Zon (anggota DPR), Viva Yoga Mauladi (anggota DPR), dan Bivitri Susanti (ahli hukum tata negara).

Benny menolak wacana amendemen UUD 1945. Sebab, tidak ada permasalahan yang mendesak secara sistemik. Misalnya, checks and balances pelaksanaan sistem presidensial untuk dilakukan perubahan, sejak amendemen konstitusi keempat pada 2002. Benny menyatakan amendemen adalah sebuah sikap hasil evaluasi.

“Jadi, tidak bisa dilakukan begitu saja. Apakah ada masalah, apakah checks and balances tidak jalan, apakah ada hambatan pelaksanaan kekuasaan kekuasaan yang ada dalam konstitusi, ataukah konstitusi yang ada saat ini mendukung pelaksanaan sistem presidensil dan multipartai yang efektif? Ini semua harus dibuktikan secara komprehensif,” ujar Benny.

Hal senada disampaikan Fadli Zon. Dikatakan, polemik persoalan amendemen tidak ada urgensinya. “Jangan nanti rakyat di-faith accomply untuk sebuah keputusan majelis yang tidak melibatkan rakyat,” kata Fadli.

Fadli meminta amendemen harus melibatkan rakyat, yakni melalui referendum. Hal ini dinilai penting untuk mengetahui kehendak publik dalam wacana amendemen. “Kalau misalkan mau amendemen sekarang, ya referendum saja,” ujar politikus Partai Gerindra ini.

Sementara itu, Viva Yoga Mauladi menegaskan konstitusi bukan kitab suci, maka proses amendemen dapat dilakukan sesuai Pasal 37 UUD 1945. Namun, kata Viva, amendemen tidak tepat dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

“Saya rasa tidak tepat untuk saat ini proses perubahan konstitusi UUD 1945, meskipun bisa dilakukan. Tapi, di saat ada pandemi Covid-19, di saat masyarakat masih menderita, pemulihan ekonomi masih berkembang, saya rasa tidak tepat pada hari ini, pada tahun ini,” kata Viva.

Bivitri mengatakan wacana memasukkan PPHN dalam amendemen kelima tidak kompatibel dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

“MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, MPR tidak memilih presiden dan wakil presiden sehingga tidak dapat memberi mandat seperti GBHN dan tidak dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden karena melanggar GBHN,” ucap Bivitri.

Bivitri menegaskan perubahan konstitusi sewajarnya terjadi, karena munculnya momentum konstitusional untuk melakukan perubahan, bukan karena kehendak elite politik. “Perubahan konstitusi harus ada momentum, bukan hanya angan angan elite politik,” kata Bivitri.

Mohammad Jibriel Avessina juga menolak rencana amendemen kelima. Ditegaskan, tidak ada urgensi memasukan PPHN dalam amendemen kelima. Sebab ,tidak kompatibel atas sistem ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia.

Jibriel mengingatkan publik untuk selalu mengawasi proses politik wacana amendemen kelima ke depan. “Tidak ada urgensinya, PPHN masuk dalam amendemen kelima. PPHN tidak kompatibel dengan sistem ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia saat ini,” kata Jibriel.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jhoni Allen Beberkan Alasan Berseberangan dengan Kubu SBY-AHY

Sekjen Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang, Jhoni Allen Marbun membeberkan alasannya berseberangan dengan kubu SBY dan AHY.

POLITIK | 18 Oktober 2021

Ketua MPR: Wacana Menghidupkan Utusan Golongan Perlu Lebih Dielaborasi

Bambang Soesatyo yang populer dengan nama Bamsoet, mendorong ruang diskusi menghidupkan Utusan Golongan sebagai anggota MPR perlu diperbanyak.

POLITIK | 18 Oktober 2021

Bamsoet: Kadang Pertanyaan Survei Bisa Menjebak

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet menyebut pernyataan dalam survei terkadang dapat menjebak responden.

POLITIK | 18 Oktober 2021

Golkar Targetkan 20% Lebih Suara Pileg

Partai Golkar menargetkan 20 persen suara pada Pileg 2024. Sementara untuk Pilkada Serentak Nasional, targetnya sebesar 60%.

POLITIK | 18 Oktober 2021

Pemerintah Dinilai Membutuhkan Perencanaan Pembangunan Nasional

Diani Sadiawati menegaskan pemerintah sangat membutuhkan perencanaan dalam melaksanakan pembangunan nasional.

POLITIK | 18 Oktober 2021

Ungkap Tema HUT Ke-57 Golkar, Jerry Sambuaga: Bersatu untuk Menang

Jerry Sambuaga menyatakan tema HUT ke-57 Partai Golkar pada 20 Oktober 2021, yakni “Bersatu untuk Menang”.

POLITIK | 18 Oktober 2021

Muhaimin Nyatakan Siap Maju Capres 2024

Seluruh kader PKB bertekad menjadikan Gus Muhaimin sebagai capres di Pemilu 2024.

POLITIK | 18 Oktober 2021

PAN Kepincut Usung Ganjar di Pilpres 2024

PAN berkeinginan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.

POLITIK | 18 Oktober 2021

Pusako Beri 4 Catatan Penting untuk Timsel KPU dan Bawaslu

Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari memberikan empat catatan pentinu bagi Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

POLITIK | 17 Oktober 2021

Jelang Sumpah Pemuda, Ini Pesan Basuki Tjahaja Purnama untuk Generasi Muda

BTP pun berpesan kepada generasi sekarang agar tidak berhenti menolong orang karena menolong orang adalah sebuah kesempatan yang belum tentu dapat terulang.

POLITIK | 17 Oktober 2021


TAG POPULER

# Merah Putih


# Penembakan Laskar FPI


# Cuaca Ekstrem


# Pasien Covid-19


# Ganjar Pranowo



TERKINI
OTT KPK di Riau, Satgas Periksa Pejabat

OTT KPK di Riau, Satgas Periksa Pejabat

NASIONAL | 24 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings