MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Jumat, 17 September 2021 | 20:31 WIB
Oleh : FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terkait rencana amendemen UUD 1945 terbatas yang bertujuan menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo mengatakan, PPHN sangat mendasar dan mendesak karena diperlukan sebagai "bintang" panduan arah dan strategi pembangunan nasional.

Hal itu dikatakan Bamsoet saat Sosialisasi Empat Pilar MPR di Universitas Pendidikan Nasional Bali secara luring dan daring, Jumat (17/9/2021).

"Selain itu PPHN untuk memastikan bahwa proses pembangunan nasional merupakan manifestasi dan implementasi dari ideologi negara dan falsafah bangsa, yaitu Pancasila," kata Bamsoet dalam keterangannya.

Bamsoet juga menegaskan, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan atas rencana amendemen terbatas untuk menghadirkan kembali PPHN. Bamsoet menilai kecil kemungkinan ada "penumpang gelap" untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 terkait periodesasi masa jabatan Presiden.

Hal itu menurutnya, karena mekanismenya diatur ketat di dalam Pasal 37 UUD 1945, terutama saat ini semua partai politik telah bersiap menghadapi Pemilu 2024.

"Sementara keberadaan PPHN mengisyaratkan pesan penting, bahwa pembangunan nasional diselenggarakan dalam kerangka menjaga dan memperkuat ideologi negara agar tetap menjadi karakter dan jiwa bangsa," ujarnya.

Menurut dia, ke depannya berbagai tantangan kebangsaan akan semakin kompleks dan dinamis sehingga perlu dibangun "benteng" ideologi dan penguatan karakter bangsa melalui pembangunan wawasan kebangsaan.

Bamsoet menjelaskan pasca-perubahan UUD 1945, fungsi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025.

Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) disusun berlandaskan visi dan misi calon presiden dan wakil presiden terpilih.

"Dalam implementasinya, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai kecenderungan yang bersifat eksekutif sentris dan menyisakan beragam potensi persoalan," ucap dia.

Menurut dia, beragam potensi persoalan tersebut antara lain implementasi RPJPN secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan dan ketidakselarasan antara sistem perencanaan pembangunan nasional serta sistem perencanaan pembangunan daerah.

Hal tersebut menurut dia berpotensi menghasilkan program pembangunan yang tidak saling mendukung, bahkan mungkin saling menegasikan antara satu dengan yang lain.

"Dengan adanya ketidakpastian kesinambungan kebijakan dan program pembangunan nasional, pada akhirnya mendorong lahirnya wacana publik yang membawa arus balik kesadaran untuk menghidupkan kembali haluan negara 'model GBHN' atau hadirnya PPHN," ujarnya.

Dia menilai gagasan untuk mereformulasikan sistem perencanaan pembangunan nasional telah direkomendasikan MPR periode 2009-2014 dan ditindaklanjuti oleh MPR periode 2014-2019 dengan memunculkan gagasan melakukan perubahan terbatas terhadap UUD 1945 guna mengembalikan wewenang MPR menetapkan pedoman pembangunan nasional atau PPHN.

Bamsoet menilai, untuk menghadirkan PPHN diperlukan amandemen terbatas UUD NRI 1945, hanya akan dilakukan pada dua pasal yaitu Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN. Selain itu, Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan Presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN.

"Secara substansi, PPHN hanya akan memuat kebijakan strategis yang akan menjadi rujukan atau arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah. PPHN harus dapat menggambarkan wajah Indonesia untuk 25 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun yang akan datang," tuturnya.

Dia menilai, PPHN juga harus mampu menjawab kebutuhan Indonesia di era milenial serta mampu memberikan arahan untuk menjawab berbagai tantangan dan dinamika pembangunan yang bersifat domestik maupun global.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

LAN Terbitkan Indeks Kualitas Kebijakan sebagai Instrumen Penilaian Reformasi Birokrasi

Dalam rangka meningkatkan indeks daya saing saat ini, salah satu tantangan yang dihadapi adalah Reformasi Birokrasi (RB) harus bisa berjalan berkesinambungan

POLITIK | 19 Oktober 2021

Martin Manurung: Pembenahan dan Perubahan BUMN Terus Berjalan

Martin Manurung menilai pembenahan dan perubahan di Kementerian BUMN terus berjalan

POLITIK | 19 Oktober 2021

Bicara 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, Ali Mochtar Ngabalin: Terus Tumbuh Gapai Cita-cita Bangsa

Ali Mochtar Ngabalin berbicara mengenai dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ngabalin mengajak seluruh masyarakat untuk terus menggapai cita-cita bangsa.

POLITIK | 19 Oktober 2021

DPR Dorong Fasilitas Kredit dengan Bunga Rendah untuk Cegah Pinjol Ilegal

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mendorong fasilitas kredit dengan bunga rendah untuk mengatasi bertumbuhnya pinjol.

POLITIK | 19 Oktober 2021

Politikus PDIP: Presiden Jokowi Tidak Mungkin Terpikir untuk Bubarkan Kementerian BUMN

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut Presiden Jokowi tidak mungkin terpikir untuk membubarkan Kementerian BUMN.

POLITIK | 19 Oktober 2021

Tiba di Tana Tidung, Presiden Jokowi Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar

Prosesi adat tepung tawar menyambut kedatangan Presiden Jokowi setibanya di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kaltara.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Moeldoko: Sebagai Nakhoda, Jokowi Beri Arahan Jelas dan Tegas untuk Lalui Krisis

Moeldoko mengaku, selama dua tahun terakhir ini Jokowi memberikan arahan yang jelas dan tegas sehingga Indonesia keluar dari krisis.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Survei SMRC Sebut 68,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

SMRC mengeluarkan rilis survei yang menyatakan sebanyak 68,5% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo Jokowi.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

SMRC: Mayoritas Warga Optimistis Ekonomi Membaik Tahun Depan

Survei SMRC menunjukkan, mayoritas masyarakat optimistis kondisi ekonomi akan membaik pada tahun depan

POLITIK | 19 Oktober 2021

Survei SMRC: 2 Tahun Terakhir, Tren Kondisi Politik Nasional Cenderung Memburuk

SMRC merilis survei yang menemukan tren kondisi politik nasional selama dua tahun terakhir mengalami penurunan atau agak memburuk

POLITIK | 19 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Liga Champions


# Singapura


# PPKM



TERKINI
Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

NASIONAL | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings