Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Sabtu, 18 September 2021 | 18:55 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Analis politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) Karyudi Sutajah Putra mengusulkan agar periode jabatan anggota DPR RI/DPRD dibatasi hanya 2 atau 3 periode saja.

"Kalau periode jabatan eksekutif dibatasi, mengapa legislatif tidak?" ujar KSP, panggilan akrabnya, di Jakarta, Sabtu (18/9/2021).

Eksekutif, kata KSP, baik Presiden, Gubernur maupun Bupati/Walikota, periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode.

"Bahkan jabatan kepala desa pun dibatasi sampai tiga periode saja," tegasnya.

Dijelaskannya, periode jabatan Presiden/Wakil Presiden daitur dalam Pasal 7 UUD 1945, Gubernur/Bupati/Walikota diatur dalam Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta kepala desa diatur dalam Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Usulannya itu, kata KSP, di satu sisi berangkat dari adagium Lord Acton (1834-1902), "The power tends corrupt, absolute power corrupt absolutly" atau kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut cenderung absolut pula korupsinya.

Di sisi lain, kata KSP, dilandasi fakta empirik bahwa kinerja anggota DPR tidak sebanding dengan pendapatannya. “Pendapatan setinggi langit, pencapaian setinggi bukit,” tukasnya.

Ia lalu merujuk contoh testimoni anggota DPR dari PDIP Krisdayanti terkait penghasilannya sebagai wakil rakyat yang jika diakumulasi mulai dari gaji, tunjangan, uang reses, hingga fasilitas ini-itu totalnya mencapai sekitar Rp 350 juta per bulan per anggota.

“Uang reses memang hak konstituen, tetapi siapa yang bisa menjamin tidak masuk kantong pribadi?” tanya KSP yang juga seorang penulis.

"Itu saja masih banyak anggota DPR dan DPRD yang korupsi," sambung KSP sambil merujuk data sejak 2004 hingga kini sudah lebih dari 100 anggota DPR RI dan 3.650 anggota DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang masuk penjara karena korupsi.

Kinerja legislatif dalam tugas pokok dan fungsinya, yakni pengawasan, budgeting (menyusun anggaran) dan legislasi (membuat undang-undang), menurut KSP, selalu jeblok dari tahun ke tahun. "Setiap tahun produk legislasi bahkan tak sampai 30 persen dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Mereka beralibi tidak mengejar kuantitas, tapi kualitas, dan DPR bukan pabrik undang-undang," cetus KSP.

Akibat tak adanya pembatasan periode jabatan anggota DPR, kata KSP, maka di parlemen dan partai politik terjadi oligarki, yakni kekuasaan politik yang hanya dipegang oleh sekelompok kecil elite.

Dengan adanya pembatasan periode jabatan DPR, tutur KSP, maka potensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oknum-oknum anggota DPR bisa ditekan. “Kalau terlalu lama di DPR, mereka tahu celah-celah korupsi, termasuk menjadi calo anggaran dan makelar kasus. Kalau anggota DPR banyak yang new comer, baru orientasi saja, mereka sudah berganti,” terangnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

19 DPC Dukung Anton Suratto Pimpin Partai Demokrat Jabar

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Anton Sukartono Suratto digadang-gadang menjadi kandidat terkuat ketua DPD Partai Demokrat Jabar.

POLITIK | 22 Oktober 2021

Hari Santri, Ahmad Muzani Silaturahmi ke Ponpes Tebuireng

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memperingati Hari Santri Nasional pada hari ini, Jumat (22/10/2021) dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Tebuireng.

POLITIK | 22 Oktober 2021

Moeldoko Terima Demo Mahasiswa, Bukti Jokowi Terima Kritik

Moeldoko yang menemui langsung para pendemo menunjukkan bahwa Pemerintahan Joko Widodo tidak anti kritik.

POLITIK | 22 Oktober 2021

Nurul Arifin Harap Tahapan Pemilu Tidak Ganggu Persiapan G20 di Indonesia

Waketum Partai Golkar, Nurul Arifin berharap tahapan pemilu 2024, baik Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak mengganggu jalannya Presidensi G20 Indonesia 2022.

POLITIK | 21 Oktober 2021

Nurul Arifin Sebut 3 Persoalan Besar Harus Diselesaikan di Pemilu 2024

“Oleh karena itu, ketiga problematik ini harus kita lihat dari hasil evaluasi Pemilu 2019 untuk perbaikan Pemilu 2024,” ujar Nurul Arifin.

POLITIK | 21 Oktober 2021

PDIP Bangga Kepemimpinan Jokowi Tangani Covid-19 Diakui Dunia

PDIP mengaku bangga atas apresiasi dan pengakuan dunia terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19.

POLITIK | 21 Oktober 2021

Muzani: Semangat dan Loyalitas Santri pada Kiai Patut Dicontoh

Ahmad Muzani menyatakan bahwa semangat serta loyalitas santri telah terbukti dalam catatan sejarah Indonesia.

POLITIK | 21 Oktober 2021

PDIP Ajak Para Kades Bangun Desa Wisata Mandiri

PDIP mengajak para kepala desa untuk membangun desa wisata mandiri. Indonesia memiliki banyak desa yang berpotensi menjadi desa wisata.

POLITIK | 21 Oktober 2021

Gelorakan Pembangunan Desa, PDIP Dorong BRIN Riset di Pedesaan

PDIP ingin menggelorakan pembangunan desa. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan para kader untuk bergerak bersama warga desa.

POLITIK | 21 Oktober 2021

Anies Dideklarasikan Jadi Capres, Riza Patria: Kami Usung Prabowo Subianto Lagi

Menurut Riza Patria dukungan berbagai kelompok yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres adalah hal wajar.

POLITIK | 21 Oktober 2021


TAG POPULER

# Aipda Ambarita


# WhatsApp


# Tes PCR


# Denmark Terbuka


# Antidoping



TERKINI
3.356 Balita di Batam Alami Stunting

3.356 Balita di Batam Alami Stunting

KESEHATAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings