Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Kamis, 23 September 2021 | 22:36 WIB
Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan Yuri Kemal Fadlullah membenarkan kantor hukum mereka, Ihza & Ihza Law Firm menjadi kuasa hukum bagi empat mantan kader Partai Demokrat untuk mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Judicial review itu meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham Yasonna H Laoly pada 18 Mei 2020.

"Membenarkan bahwa Yusril dan Yuri mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung," kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (23/9/2021).

Sebagai pihak termohon dalam gugatan ini, yakni Menkumham Yasonna. Hal ini lantaran AD/ART sebuah parpol baru dinyatakan sah dan belaku setelah disahkan Menkumham. Yusril menjelaskan, langkah menguji formil dan materil AD/ART Parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan Mahkamah Agung berwenang untuk menguji AD/ART Parpol karena AD/ART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan Undang-Undang Partai Politik.

"Kalau AD/ART Parpol itu ternyata prosedur pembentukannya dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan UUD 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?," katanya.

Menurutnya, terdapat kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mahkamah partai yang merupakan quasi peradilan internal partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Begitu juga pengadilan negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol yang tidak dapat diselesaikan oleh mahkamah partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Sementara PTUN dinilai tidak berwenang mengadili hal itu karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

"Karena itu saya menyusun argumen -yang insya Allah- cukup meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli hukum antara lain Dr. Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Ahli Hukum Tata Negara dan Konstitusi Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. yang pada hakikatnya bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak. Sebab penyusunan AD/ART tidaklah sembarangan karena dia dibentuk atas dasar perintah dan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh undang-undang," katanya.

Yusril mengatakan kedudukan parpol sangatlah mendasar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara Indonesia. Setidaknya terdapat enam kali kata partai politik disebutkan di dalam UUD 1945, dan puluhan kali partai politik disebut di dalam undang-undang. Bahkan, terdapat undang-undang khusus yang mengatur partai politik, seperti yang sekarang berlaku yakni UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan perubahan-perubahannya. Sementara, lembaga-lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi malah tidak satu kali pun disebut di dalam UUD 1945.

Di dalam UUD 1945 disebutkan antara lain bahwa hanya partai politik yang boleh ikut dalam Pemilu Legislatif (Pileg), hanya partai politik yang boleh mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Usai Pemilu, fraksi-fraksi partai politik memainkan peranan besar dalam mengajukan dan membahas RUU, membahas calon duta besar, Panglima TNI dan Kapolri, Gubernur BI, BPK, KPK dan seterusnya. Di daerah, sebelum ada calon independen, hanya partai politik yang bisa mencalonkan Kepala Daerah dan Wakilnya. Begitu partai politik didirikan dan disahkan, partai tersebut tidak bisa dibubarkan oleh siapapun, termasuk oleh Presiden. Partai politik hanya bisa dibubarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

"Mengingat peran partai yang begitu besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, bisakah sebuah partai sesuka hatinya membuat AD/ART? Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator, padahal partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi?," katanya.

Selain itu, Yusril mengingatkan partai-partai yang memiliki wakil di DPR juga mendapat bantuan keuangan yang berasal dari APBN yang berarti dibiayai dengan uang rakyat. Untuk itu, Yusril berpendapat partai tidak boleh dibentuk dan dikelola "suka-suka" oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting di dalamnya yang dilegitimasi oleh AD/ART yang ternyata bertentangan dengan undang-undang dan bahkan UUD 1945.

Untuk itu, Yusril menilai Mahkamah Agung harus melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020.

"Apakah bertentangan dengan undang-undang atau tidak? Apakah perubahan AD/ART dan pembentukan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang atau tidak? Apakah materi pengaturannya, seperti kewenangan majelis tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat, sesuai tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik?. Apakah wewenang mahkamah partai dalam AD/ART yang putusannya hanya bersifat rekomendasi, bukan putusan yang final dan mengikat sesuai tidak dengan UU Partai Politik? Apakah keinginan 2/3 cabang Partai Demokrat yang meminta supaya dilaksanakan KLB baru bisa dilaksanakan jika Majelis Tinggi setuju, sesuai dengan asas kedaulatan anggota dan demokrasi yang diatur oleh UU Parpol atau tidak? Demikian seterusnya sebagaimana kami kemukakan dalam permohonan uji formil dan materil ke Mahkamah Agung," paparnya.

Dalam kesempatan ini, Yusril mengakui, Menkumham diberi kewenangan untuk mengesahkan AD/ART partai politik ketika partai itu didirikan dan mengesahkan perubahan-perubahannya. Namun, kata Yusril, sebagai pejabat yang hanya bertugas untuk mengesahkan, Menkumham dalam posisi "tidak enak" untuk memeriksa terlalu jauh materi pengaturan AD/ART partai politik yang diajukan kepadanya. Apalagi menteri tersebut juga berasal dari partai politik tertentu.

"Menkumham tidak boleh punya kepentingan terhadap AD/ART sebuah partai yang diminta untuk disahkan. Jadi urusan prosedur pembentukan dan materi pengaturannya memang lebih baik diuji formil dan materil oleh Mahkamah Agung. Sehingga jika seandainya Mahkamah Agung memutuskan AD/ART itu bertentangan dengan UU, maka Menkumham sebagai termohon tinggal melaksanakan saja amar putusan Mahkamah Agung, dengan mencabut Keputusan Pengesahan AD/ART partai tersebut," katanya.

Yusril menilai gugatan AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita. Hal ini lantaran tidak tertutup kemungkinan terdapat kader partai lain yang tidak puas dengan AD/ART partainya dan ingin mengajukan uji formil maupun materil ke MA.

"Silakan saja. Sebagai advokat, kami bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di negara ini sesuai ketentuan UU Advokat. Bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikai, kami tidak mencampuri urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat. Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PAN Kepincut Usung Ganjar di Pilpres 2024

PAN berkeinginan mengusung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.

POLITIK | 18 Oktober 2021

Pusako Beri 4 Catatan Penting untuk Timsel KPU dan Bawaslu

Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari memberikan empat catatan pentinu bagi Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu.

POLITIK | 17 Oktober 2021

Jelang Sumpah Pemuda, Ini Pesan Basuki Tjahaja Purnama untuk Generasi Muda

BTP pun berpesan kepada generasi sekarang agar tidak berhenti menolong orang karena menolong orang adalah sebuah kesempatan yang belum tentu dapat terulang.

POLITIK | 17 Oktober 2021

Dave Laksono: Kosgoro 1957 Siap Menangkan Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024

Dave Laksono menegaskan Kosgoro 1957 mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto maju sebagai capres pada Pilpres 2024.

POLITIK | 17 Oktober 2021

Sahabat Ganjar Gelar Aksi Kemanusiaan di 4 Kota di Jabar

Sahabat Ganjar, relawan pendukung Ganjar Pranowo menggelar aksi kemanusiaan di 4 kota di Jawa Barat, yakni Kuningan, Cirebon, Indramayu dan Karawang.

POLITIK | 17 Oktober 2021

Sekjen Partai Gelora: Kultur Umat Islam Indonesia Sejatinya Moderat

Sekjen Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik mengatakan, kultur umat Islam Indonesia adalah moderat, namun, politik kerap memicu ekstremisme pemikiran.

POLITIK | 17 Oktober 2021

PDIP: Rocky Gerung Bodohi Diri Sendiri

Ketua DPC PDIP Kota Tangsel Wanto Sugito menanggapi enteng tuduhan Rocky Gerung yang mengatakan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo itu bodoh

POLITIK | 17 Oktober 2021

Junimart Sarankan Rocky Gerung Segera Cuci Muka

Politikus PDIP, Junimart Girsang, menyarankan agar Rocky Gerung segera bangun dari mimpinya lalu cuci muka dan memperhatikan kondisi di sekitarnya.

POLITIK | 17 Oktober 2021

Tidar Gelorakan Suara Milenial Gerindra Menang 2024

Tunas Indonesia Raya menggelorakan semangat memenangkan Partai Gerindra pada Pemilu 2024 mendatang.

POLITIK | 17 Oktober 2021

Ketum Partai Emas Konsolidasi dengan Kader di Jawa Timur

Konsolidasi bersama para kader digelar Ketua Umum Partai Emas Hasnaeni di Jawa Timur (Jatim).

POLITIK | 17 Oktober 2021


TAG POPULER

# Kasus Covid-19


# Piala Thomas


# Kereta Cepat


# Merah Putih


# Formula E



TERKINI
Insiden di Piala Thomas, LADI Menolak Disalahkan Sepenuhnya

Insiden di Piala Thomas, LADI Menolak Disalahkan Sepenuhnya

OLAHRAGA | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings