Pengajuan Judicial Review ke MA Murni Inisiatif 4 Kader Partai Demokrat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pengajuan Judicial Review ke MA Murni Inisiatif 4 Kader Partai Demokrat

Sabtu, 25 September 2021 | 18:58 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Empat kader Partai Demokrat kini melangkah ke Makhamah Agung guna mengajukan judicial review AD/ART Partai Demokrat era AHY tahun 2020 dengan menjadikan Prof. Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum.

Kepala Departemen Komunikasi Informatika DPP Partai Demokrat KLB yang diwawancarai secara teleconference mengatakan pengajuan judicial review yang dilakukan Yusril Ihza tidak ada kaitannya sama sekali dengan Partai Demokrat KLB ataupun dengan Moeldoko.

"Saya tidak tahu, karena penunjukan Prof Yusril Ihza Mahendra tidak ada kaitannya sama sekali dengan DPP Partai Demokrat hasil KLB, tidak ada kaitannya dengan pak Moeldoko seperti yang dituduhkan oleh Didik dari kelompok AHY," ungkap Saiful dalam keterangannya, Jum'at (24/9/21).

"Mungkin, karena teman-teman keempat kader tahu Prof Yusril mengetahui banyak tentang hal ini sehingga ditunjuklah prof yusril sebagai kuasa hukum mereka," imbuhnya.

Saiful menilai keempat kader yang mengajukan judicial review tersebut murni ingin menggugat AD/ART dari partai demokrat tahun 2020 dibawah pimpinan AHY yang bertentangan dengan UU Partai Politik.

Ia juga membeberkan beberapa kejanggalan dari AD/ART 2020 seperti adanya kewenangan yang penuh pada Majelis Tinggi Partai yang dipimpin oleh AHY yang menyerupai menjadikan AHY sebagai raja. Saiful berpendapat Itu sangat bertentangan dengan demokrasi yang ada di Indonesia.

"Lalu adanya penguasaan trio Yudhoyono terhadap Partai Demokrat. AD/ART juga tidak diputuskan oleh kongres partai Demokrat yang ke-5 tahun 2020 di Jakarta, tetapi tiba-tiba ada AD/ARTnya. Yang berarti sama sekali tidak menyerap aspirasi dari para peserta Kongres Partai Demokrat pada saat itu," tutur Saiful.

"Hal-hal yang seperti inilah yang membuat teman-teman kader Partai Demokrat meminta bang Yusril untuk menjadi kuasa hukumnya dan mengajukan judicial review ke Makhamah Agung," tambahnya.

Saiful juga mengomentari ucapan Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto yang menganggap dengan mengambil Yusrl Ihza Mahendra menunjukan bahwa kubu Moeldoko sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan upaya begal politik.

"Saya pikir apa yang dikatakan oleh Didik itu ngawur banget. Karena judicial review yang diajukan oleh Mas Yusril Ihza Mahendra sama sekali tidak ada kaitannya dengan DPP Partai Demokrat hasil KLB pimpinan pak Moeldoko Hal itu juga tidak ada hubungannya soal dukung mendukung siapa calon atau siapa ketua umum Partai Demokrat," tegas Saiful.

"Mas Yusril mengajukan judicial review sebagai kuasa hukum dari keempat kader Partai Demokrat yang menolak AD/ART partai demokrat pimpinan AHY tahun 2020. Karena dalam AD/ART itu banyak yang bertentangan dalam Undang-Undang Partai Politik, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945," jelasnya.

Pernyataan Didik yang membuat kesan Yusril pandai memutarbalikkan fakta juga tidak dibenarkan oleh SHE dan menganggap itu adalah hal yang sudah biasa dilakukan kubu AHY sejak awal.

"Kubu AHY memang selalu begitu, enggak tahu karena dilanda kepanikan terus menerus sehingga main tuduh. Sebetulnya yang selalu memutar balikan fakta yaitu dari kubu mereka. Seperti kemarin saat kesaksian dari 3 saksi kami di putarbalikkan faktanya oleh mereka," pungkasnya.

Saiful mengatakan judicial review memang hal yang baru dan belum pernah terjadi. Karena menurut Saiful, sengketa partai politik harus diselesaikan oleh Makhamah Partai, tetapi menurut penjelasannya makhamah partai demokrat tidak mungkin melakukan itu karena semuanya harus ada persetujuan dari ketua Majelis Tinggi Partai yaitu SBY (Susilo Bambang Yudhoyono).

"Bayangkan jika ada kader yang ingin menggugat AHY, menolak kepemimpinan AHY dan AD/ART lalu kemudian ribut dan pecah kemudian minta di selesaikan oleh makhamah partai tetapi Ketua Majelis Tinggi partai tidak memperbolehkan, maka tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Oleh karena itu judicial review yang diajukan ke MA oleh bang Yusril saya pikir sangat tepat sekali," ucap Saiful.

Diketahui sebelumnya Partai Demokrat hasil KLB Deliserdang menginginkan AD/ART dikembalikan lagi ke 2015. Karena pasalnya AD/ART 2020 dinilai anti demokrasi yang dibuat tanpa keputusan bersama dan tiba-tiba semua harus sepakat untuk memilih AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Tentu ini berbeda dengan KLB yang di laksanakan di Sibolangit pada 5 Maret 2021 lalu. Disana ada pembahasan tata tertib pemilihan, semuanya diatur dalam sebuah mekanisme. Jadi sebenarnya yang abal-abal itu mereka, bukan kami," katanya.

Saiful pun berpesan kepada SBY dan AHY untuk lebih banyak belajar lagi dalam memipin partai yang baik, ia berpesan jangan sampai ada perilaku seenaknya yang bertentangan dengan undang-undang Partai Politik.

"SBY dan AHY harus belajar demokrasi yang benar itu seperti apa, berpartai yang benar itu bagaimana, tidak boleh membuat partai kemudian seenaknya sendiri, membuat AD/ART seenaknya sendiri yang bertentangan dengan Undang-undang Partai Politik," tutupnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jerry Sambuaga: Puncak HUT Ke-57 Golkar Dilaksanakan Sesuai Protokol Kesehatan Ketat

Ketua Penyelenggara HUT Golkar, Jerry Sambuaga, menyatakan pelaksanaan puncak HUT Partai Golkar dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

POLITIK | 23 Oktober 2021

Hasto: PDIP Yakini Tolok Ukur Calon Pemimpin Tak Semata dari Hasil Survei

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya meyakini tolok ukur untuk memutuskan calon pemimpin tidak semata hanya berdasar hasil survei.

POLITIK | 23 Oktober 2021

Riza Patria Pastikan Kader Gerindra DKI Dukung Prabowo Jadi Capres 2024

Sebagai kader, seluruh kader Indonesia ya, Partai Gerindra, tentu ingin ketua umumnya tampil di berbagai perhelatan politik.

NASIONAL | 23 Oktober 2021

Pengamat Ungkap 3 Kendala Mendasar Anies Baswedan untuk Jadi Capres 2024

Menurut Ujang, parpol pengusung merupakan syarat mutlak dan pokok yang harus dipenuhi. Anies merupakan tokoh yang tidak berada di salah satu parpol.

NASIONAL | 23 Oktober 2021

Hasto: Kepemimpinan Jokowi di Tengah Pandemi Sudah Teruji

Hasto menyatakan bahwa kepemimpinan Jokowi di tengah pandemi Covid-19 sudah terbukti di mana lembaga internasional dan dunia telah mengakui hal tersebut.

POLITIK | 23 Oktober 2021

Soal Capres PDIP, Ini Kata Hasto

Hasto menekankan berdasarkan Kongres PDIP, keputusan kandidat Pilpres 2024 berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri

POLITIK | 23 Oktober 2021

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Jokpro: Selamat Tinggal Jurang Resesi

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh KSP berjudul 'Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021', penyelamatan ekonomi Indonesia dari resesi mulai terlihat.

POLITIK | 23 Oktober 2021

Mahfud MD Yakin Timsel KPU-Bawaslu Berintegritas dan Tak Bisa Diintervensi

Menko Polhukam, Mahfud MD meyakini 11 anggota Timsel KPU dan Bawaslu merupakan orang-orang yang berintegritas dan tak bisa diintervensi.

POLITIK | 23 Oktober 2021


Peringati Hari Santri, Sahabat Ganjar Gelar Gerebek Pondok Pesantren

Sahabat Ganjar, kelompok relawan Ganjar Pranowo menggelar kegiatan gerebek pondok pesantren (ponpes) untuk memperingati Hari Santri Nasional 2021.

POLITIK | 22 Oktober 2021


TAG POPULER

# Alec Baldwin


# Angkutan Sungai dan Danau


# LADI


# Kapal Van Der Wijck


# Pinjol Ilegal



TERKINI
Jokowi Minta Kader Golkar Turun ke Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi Minta Kader Golkar Turun ke Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19

POLITIK | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings