Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi Pungli
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP Tegaskan Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 13:51 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan, tidak boleh ada lagi pungutan liar (pungli), perizinan berbelit-berbelit, dan laporan aduan yang tidak ditanggapi dalam birokrasi Pemerintah Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Moeldoko, menanggapi kenaikan skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia oleh Bank Dunia.

“Upaya pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan efektifitas kinerja harus terus dilakukan secara serius oleh seluruh jajaran pemerintah pusat, khususnya di daerah," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha Jakarta, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/9/2021).

Berdasarkan rilis Bank Dunia, skor Indeks Efektivitas Pemerintah Indonesia naik dari tahun sebelumnya, yakni 60.1 menjadi 65.3 dalam skala 100. Kenaikan skor tersebut sekaligus memperbaiki peringkat Indonesia, dari posisi 84 menjadi 73. Capaian ini merupakan peningkatan tertinggi sejak 1996.

Indeks Efektivitas Pemerintah (Government Effectiveness Index) oleh Bank Dunia, merupakan alat ukur efektivitas kinerja birokrasi di 214 negara di dunia. Parameternya yakni kualitas layanan publik, derajat independensi birokrasi terhadap intervensi politik, kualitas formulasi kebijakan, dan kredibilitas pemerintah.

Menurut Moeldoko, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pandemi harus mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Berbagai kebijakan dalam penanganan pandemi melalui refocusing anggaran, penyederhanaan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, dan penguatan tata kelola sistem yang bisa menutup celah korupsi, akan terus dilaksanakan secara konsisten dan berintegritas.

“Pemerintah sudah membuat berbagai upaya dengan OSS berbasis risiko, dan penguatan kanal pengaduan LAPOR, serta implementasi saber pungli. Semuanya harus bisa dimanfaatkan oleh publik dengan optimal,” ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) bersama dengan KPK, Kemendagri, Bappenas, Kemen PAN/RB, dan Masyarakat Sipil, agar semua kebijakan yang mengarah pada penyederhanaan birokrasi dan penguatan sistem merit dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah.

Sementara itu, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, upaya reformasi birokrasi sampai saat ini masih menghadapi banyak tantangan baik internal maupun eksternal.

“Hambatan internal yang terjadi diantaranya, rendahnya komitmen pimpinan daerah, orientasi kerja birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pelayanan, serta masih adanya jual beli jabatan,” kata Jaleswari Pramodhawardani.

Tantangan eksternal, kata Jaleswari, adanya revisi UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi mengubah secara fundamental implementasi sistem merit. “Semua tantangan ini tidak bisa tidak harus dicegah, karena akan berdampak buruk bagi capaian reformasi birokrasi yang saat ini sudah berada dalam jalur yang tepat,” ujar Jaleswari Pramodhawardani.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jelang Sumpah Pemuda, Ini Pesan Basuki Tjahaja Purnama untuk Generasi Muda

BTP pun berpesan kepada generasi sekarang agar tidak berhenti menolong orang karena menolong orang adalah sebuah kesempatan yang belum tentu dapat terulang.

POLITIK | 17 Oktober 2021

Dave Laksono: Kosgoro 1957 Siap Menangkan Airlangga Hartarto pada Pilpres 2024

Dave Laksono menegaskan Kosgoro 1957 mendukung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto maju sebagai capres pada Pilpres 2024.

POLITIK | 17 Oktober 2021

Sahabat Ganjar Gelar Aksi Kemanusiaan di 4 Kota di Jabar

Sahabat Ganjar, relawan pendukung Ganjar Pranowo menggelar aksi kemanusiaan di 4 kota di Jawa Barat, yakni Kuningan, Cirebon, Indramayu dan Karawang.

POLITIK | 17 Oktober 2021

Sekjen Partai Gelora: Kultur Umat Islam Indonesia Sejatinya Moderat

Sekjen Partai Gelora Indonesia, Mahfuz Sidik mengatakan, kultur umat Islam Indonesia adalah moderat, namun, politik kerap memicu ekstremisme pemikiran.

POLITIK | 17 Oktober 2021

PDIP: Rocky Gerung Bodohi Diri Sendiri

Ketua DPC PDIP Kota Tangsel Wanto Sugito menanggapi enteng tuduhan Rocky Gerung yang mengatakan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo itu bodoh

POLITIK | 17 Oktober 2021

Junimart Sarankan Rocky Gerung Segera Cuci Muka

Politikus PDIP, Junimart Girsang, menyarankan agar Rocky Gerung segera bangun dari mimpinya lalu cuci muka dan memperhatikan kondisi di sekitarnya.

POLITIK | 17 Oktober 2021

Tidar Gelorakan Suara Milenial Gerindra Menang 2024

Tunas Indonesia Raya menggelorakan semangat memenangkan Partai Gerindra pada Pemilu 2024 mendatang.

POLITIK | 17 Oktober 2021

Ketum Partai Emas Konsolidasi dengan Kader di Jawa Timur

Konsolidasi bersama para kader digelar Ketua Umum Partai Emas Hasnaeni di Jawa Timur (Jatim).

POLITIK | 17 Oktober 2021

Ketua DPR: Jangan Ada Kompromi untuk Prokes Karantina

Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar aturan karantina bagi siapa pun yang baru datang dari luar negeri dijalankan secara tegas

POLITIK | 16 Oktober 2021

2 Calon Ketua DPD Demokrat NTT Akan Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan

Dua calon ketua DPD Partai Demokrat (PD) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPP

POLITIK | 16 Oktober 2021


TAG POPULER

# Guru Honorer


# Kereta Cepat


# Kasus Covid-19


# Piala Thomas


# Dodi Reza Alex Noerdin



TERKINI
Wagub Riza Patria Minta Partisipasi Publik Cegah Terjadinya Kebakaran di Jakarta

Wagub Riza Patria Minta Partisipasi Publik Cegah Terjadinya Kebakaran di Jakarta

MEGAPOLITAN | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings