Bawaslu Sampaikan 7 Isu Krusial Pemilu 2024
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bawaslu Sampaikan 7 Isu Krusial Pemilu 2024

Selasa, 28 September 2021 | 14:57 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan ada sejumlah isu krusial yang perlu diperhatikan demi memastikan sukses dan lebih baiknya penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19, yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Selasa (28/9/2021).

Yang pertama adalah soal pembentukan badan ad hoc pengawasan, di mana ada batasan usia tertentu (25 tahun). "Ini yang menyulitkan penjaringan petugas," imbuh Bagja.

Kedua, pemutakhiran data pemilih yang terkait validitas dan keterbukaan akses data pemilih.

Ketiga, di proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, yakni dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan masih perlunya KPU membuka ruang pemeriksaan secara manual.

"Di dalam UU tak ada aturan dan tak diwajibkan. Tapi apakah dalam pelaksanaan, boleh mewajibkannya? Masalah itu terjadi di awal tahun 2019 saat pendaftaran peserta pemilu 2019," bebernya.

Keempat, terkait pencalonan calon mantan terpidana korupsi di mana perlu penegasan regulasi dan antisipasi persepsi publik. "Apakah perlu melihat kembali untuk memastikan tujuan pemilu untuk menciptakan pemimpin antikorupsi?' ujar Bagja.

Kelima, sisi logistik, di mana pihaknya menilai perlu ada pemberian akses ke Bawaslu dalam perencanaan pengadaan dan pendistribusian logistik. Pengalaman pemilu sebelumnya, akses ini menjadi polemik dalam hal teknis.

Isu lainnya adalah desain sistem penegakan hukum pemilu dan pilkada, di mana sistem saat ini sangat rumit, berlapis, dan saling mengunci, sehingga sering menghasilkan bottleneck. Kerap penegak hukum berhenti, namun yang disalahkan hanyalah Bawaslu.

Lalu ada dominasi pendekatan sanksi pidana. Bahwa sanksi pidana yang pada dasarnya ultimum remedium justru diposisikan sebagai alat utama mengancam pihak yang melanggar, bahkan termasuk untuk penyelenggara pemilu.

"Ultimum remedium itu sebenarnya artinya upaya hukum terakhir. Akhirnya penyelenggara kan memiliki ketakutan sendiri sehingga kerap serba salah untuk bertindak," ulasnya.

Ketujuh adalah isu krusial kewenangan seperti batas waktu penanganan pelanggaran pemilu yang 7 plus 7 hari kerja. Sementara untuk pilkada hanya 3 plus 2 hari kalender. Sehingga disparitasnya jauh. Begitupun soal hukum acara dan persidangan. Dalam pemilu, ada aturan soal objek dugaan pelanggaran administrasi TSM, sementara di turan pilkada itu hanya terkait perilaku seperti politik uang.

"Jadi penting diperjelas apakah nanti disamakan antara pemilu dan pilkada," pungkasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

LAN Terbitkan Indeks Kualitas Kebijakan sebagai Instrumen Penilaian Reformasi Birokrasi

Dalam rangka meningkatkan indeks daya saing saat ini, salah satu tantangan yang dihadapi adalah Reformasi Birokrasi (RB) harus bisa berjalan berkesinambungan

POLITIK | 19 Oktober 2021

Martin Manurung: Pembenahan dan Perubahan BUMN Terus Berjalan

Martin Manurung menilai pembenahan dan perubahan di Kementerian BUMN terus berjalan

POLITIK | 19 Oktober 2021

Bicara 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, Ali Mochtar Ngabalin: Terus Tumbuh Gapai Cita-cita Bangsa

Ali Mochtar Ngabalin berbicara mengenai dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ngabalin mengajak seluruh masyarakat untuk terus menggapai cita-cita bangsa.

POLITIK | 19 Oktober 2021

DPR Dorong Fasilitas Kredit dengan Bunga Rendah untuk Cegah Pinjol Ilegal

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mendorong fasilitas kredit dengan bunga rendah untuk mengatasi bertumbuhnya pinjol.

POLITIK | 19 Oktober 2021

Politikus PDIP: Presiden Jokowi Tidak Mungkin Terpikir untuk Bubarkan Kementerian BUMN

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut Presiden Jokowi tidak mungkin terpikir untuk membubarkan Kementerian BUMN.

POLITIK | 19 Oktober 2021

Tiba di Tana Tidung, Presiden Jokowi Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar

Prosesi adat tepung tawar menyambut kedatangan Presiden Jokowi setibanya di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kaltara.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Moeldoko: Sebagai Nakhoda, Jokowi Beri Arahan Jelas dan Tegas untuk Lalui Krisis

Moeldoko mengaku, selama dua tahun terakhir ini Jokowi memberikan arahan yang jelas dan tegas sehingga Indonesia keluar dari krisis.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Survei SMRC Sebut 68,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

SMRC mengeluarkan rilis survei yang menyatakan sebanyak 68,5% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo Jokowi.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

SMRC: Mayoritas Warga Optimistis Ekonomi Membaik Tahun Depan

Survei SMRC menunjukkan, mayoritas masyarakat optimistis kondisi ekonomi akan membaik pada tahun depan

POLITIK | 19 Oktober 2021

Survei SMRC: 2 Tahun Terakhir, Tren Kondisi Politik Nasional Cenderung Memburuk

SMRC merilis survei yang menemukan tren kondisi politik nasional selama dua tahun terakhir mengalami penurunan atau agak memburuk

POLITIK | 19 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Liga Champions


# Singapura


# PPKM



TERKINI
Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

Masuk PKPU, Perusahaan Pengembang Apartemen Gayanti

NASIONAL | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings