KPU Ajak Semua Pihak Cegah Praktik Politik Uang
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPU Ajak Semua Pihak Cegah Praktik Politik Uang

Selasa, 5 Oktober 2021 | 20:14 WIB
Oleh : CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajak semua pihak untuk menutup dua potensi praktik politik uang pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan ada dua modus operandi politik uang yang terjadi dalam pemilu.

“Pertama, modus politik uang dapat dilakukan peserta pemilu dengan tim sukses dan pemilih. Jadi, peserta pemilu itu langsung bertransaksi dengan pemilih,” kata Ilham dalam keterangannya, Rabu (5/10/2021).

Hal itu dinilai sering terjadi dan dikemas dengan praktik-praktik yang memang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Nah, yang kedua tentu menjadi catatan kami agar berkaca pada diri sendiri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan, seperti para calon melakukan politik uang kepada penyelenggara pemilu,” katanya.

Ilham menyebutkan sudah banyak kasus sebagai bukti bahwa politik uang dengan melibatkan penyelenggara pemilu terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

“Sudah banyak kasus yang sudah diselesaikan di beberapa tempat di KPU provinsi, KPU, KPU kabupaten/kota. Hal itu tidak bisa kemudian dijadikan contoh,” kata Ilham.

Untuk menutup potensi politik uang terhadap penyelenggara, kata Ilham, KPU menjalin kerja sama dengan KPK.

“Kami berinisiasi, bertekad untuk membersihkan tindakan-tindakan korupsi di internal sendiri. Tentu saya berharap sekali bahwa politik uang ini bisa meminimalkan atau meniadakan sama sekali dalam pelaksanaan anggaran pemilu dan pilkada,” ucapnya.

Soal politik uang yang terjadi antara peserta dan pemilih, Ilham mengatakan bahwa pihaknya berusaha menekan potensi tersebut dengan memberikan pendidikan pemilih lewat program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Baleg DPR: UU Cipta Kerja Masih Berlaku sampai 2 Tahun

Anggota Baleg DPR Christina Aryani menegaskan UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai batas waktu mengubah UU itu berakhir dalam 2 tahun sebagaimana putusan MK.

POLITIK | 27 November 2021

Gerindra: Event Formula E Jangan Timbulkan Pertentangan

Ahmad Muzani meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji benar penyelenggaraan Formula E agar tidak terjadi pertentangan di masyarakat

POLITIK | 27 November 2021

Muzani Minta Kader Gerindra di Banten Terus Berkonsolidasi

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kader Partai Gerindra di Banten terus berkonsolidasi untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

POLITIK | 27 November 2021

3 Desember, Timsel Akan Umumkan 48 Nama Balon KPU-Bawaslu

Timsel akan mengumumkan 48 bakal calon (balon) KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 3 Desember 2021.

NASIONAL | 27 November 2021

PKS Dorong Pemerintah dan DPR Hormati Putusan MK

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Mulyanto mendorong pemerintah dan DPR menghormati putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

POLITIK | 26 November 2021

PD: Kami yang Pertama Tolak UU Cipta kerja

Fraksi Partai Demokrat (PD) menyatakan sebagai fraksi yang pertama kali menolak UU Cipta Kerja sejak awal. Baru kemudian Fraksi PKS mengikuti.

POLITIK | 26 November 2021

PD Setuju Segera Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan mendukung penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR segera memutuskan jadwal Pemilu 2024.

POLITIK | 26 November 2021

DPR-Pemerintah Harus Perbaiki Pembentukan UU Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang (UU) guna memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

POLITIK | 26 November 2021

PAN: DPR dan Pemerintah Harus Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU Cipta Kerja untuk menyikapi putusan MK.

POLITIK | 26 November 2021

Hormati Putusan MK, Baleg Segera Dorong Revisi UU Ciptaker

Baleg DPR segera merespons putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inskonstitusional bersyarat dengan mendorong revisi UU tersebut ke prolegnas prioritas.

POLITIK | 26 November 2021


TAG POPULER

# Indonesia Terbuka


# Bambang Soesatyo


# Pemuda Pancasila


# Penerima Vaksin Covid-19


# Penghinaan Etnis



TERKINI
Kementerian PUPR Percepat Pengembangan Kawasan Perbatasan

Kementerian PUPR Percepat Pengembangan Kawasan Perbatasan

EKONOMI | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings