Logo BeritaSatu

Syahrial Chan: Partai Ummat di Depok Sudah “Karam”

Sabtu, 9 Oktober 2021 | 18:50 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Mayoritas pengurus Partai Ummat Depok, Jawa Barat memutuskan untuk mengundurkan diri. Ada beberapa alasan, utamanya intervensi pengurus pusat Partai Ummat yang tak bisa lagi diterima.

“Ini bukan eksodus lagi. DPD Partai Ummat Depok sudah 'karam'. Hanya tersisa ketua dan wakil bendahara. Mayoritas sudah membubarkan diri. MPP membubarkan diri, DPD-nya, dan 6 kecamatan juga membubarkan diri,” kata mantan Wakil Ketua POK Partai Ummat Depok, Syahrial Chan, Sabtu (9/10/2021).

Ketika ditanya lebih jauh alasan membubarkan diri, Syahrial mengatakan DPP Partai Ummat tidak memiliki pendirian diri yang konkret. Pengurus pusat meminta Partai Ummat Depok untuk mengakomodasi masuknya anggota baru. Tentu mereka bersedia membuka diri sesuai dengan mekanisme yang ada.

Masalahnya, pengurus di Depok ternyata bukan sekadar diminta untuk membuka diri. Namun, mereka justru dipaksa untuk memberikan jabatan kepada orang-orang baru. Tanpa ada kompromi.

“Ini masalah organisasi bukan hanya hal sepele. Apalagi cuma di 1 kabupaten/kota. Dengan intervensi DPP, yang katanya lawan kezaliman, kok justru berlaku zalim ke anggota sendiri? Pusat itu terlalu mengintervensi ke wilayah,” ujarnya.

Pihaknya juga mendapat informasi dari Sekjen DPP Partai Ummat bahwa mereka harus menerima karena Amien Rais sebagai pendiri partai kadung memberi janji.

“Kami sayangkan kenapa sekelompok orang menjanjikan masuk ketika kami sibuk-sibuknya membangun struktur dan melegalisasi kepengurusan kami di tingkat pemda?,” kata Syahrial.

Alasan lainnya, ketua Partai Ummat di Depok kebetulan tak bisa berkoordinasi dengan pengurus di tingkat kabupaten.

“Ini partai mau dijalankan seperti apa kalau begitu? Melihat seperti ini tak beres, intinya kami semua sangat kecewa maka membubarkan diri. Toh kalau kami dipaksa mengakomodasi, kami sudah membuka diri,” tuturnya.

Pihaknya juga mempertanyakan adanya pernyataan salah satu ketua umum Partai Ummat di media massa, yakni ada dualisme kepengurusan Partai Ummat di Depok.

“Kalau dualisme berarti ada dua SK. Ini bisa tambah meledak, maka itu kami kompromi dan kumpul bareng dan kita memutuskan bubar. Waketum itu melakukan kebohongan publik. Kalau dualisme itu dua kepengurusan, padahal itu tak pernah terjadi,” katanya.

Menurut Syahrial, masalah ini sedang terjadi di 11 kabupaten/kota di Jawa Barat. Selain itu, masalah sejenis juga terjadi di setidaknya 7 kepengurusan di Bengkulu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hadiah Kursi Roda dari Puan Bahagiakan Ibu dari Anak Penderita Polio

Petani bunga di Badung, Bali, Ni Ketut Ratko sangat gembira menerima bantuan kursi roda untuk anaknya yang menderita polio.

NEWS | 30 September 2022

DKI: Pembangunan Rusun di Pulau G Akan Dilakukan Swasta

Pemprov DKI Jakarta mengatakan, pembangunan rusun (rumah susun) di Pulau G kemungkinan akan dilakukan oleh pihak swasta.

NEWS | 30 September 2022

Ali Ibrahim Undang Presiden Jokowi Buka Sail Tidore 2022

Ali Ibrahim mengundang dan meminta secara khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dan membuka acara Puncak Sail Tidore pada November 2022.

NEWS | 29 September 2022

DPR Siap Tunjukkan Komitmen Indonesia Kurangi Emisi

DPR siap menjadi tuan rumah perhelatan The 8th G-20 Parliamentary Speaker Summit (P-20) yang akan diselenggarakan pekan depan.

NEWS | 29 September 2022

UBK Kerja Sama dengan Persatuan Alumni GMNI

UBK melakukan kerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

NEWS | 29 September 2022

Moeldoko Dorong Swasta Terlibat Percepatan Vaksinasi Covid-19

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong keterlibatan pihak swasta dalam percepatan vaksinasi Covid-19.

NEWS | 29 September 2022

Komnas HAM Harap Jaksa Maksimal Dakwa Ferdy Sambo Cs

Komnas HAM berharap jaksa bisa menyusun dakwaan terhadap para tersangka secara maksimal.

NEWS | 29 September 2022

Peraturan Menkumham, Masa Berlaku Paspor Menjadi 10 Tahun

Masa berlaku paspor dari semula lima tahun diubah menjadi 10 tahun. Hal ini diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 18 Tahun 2022.

NEWS | 29 September 2022

Polri Kirim Surat Pemecatan Ferdy Sambo ke Sekmil Presiden

Polri telah mengirim berkas putusan pemecatan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo ke Sekretariat Militer (Sekmil) Presiden.

NEWS | 29 September 2022

Soal Mobil Dinas Listrik, Pemprov DKI Punya 2 Pilihan

Pemprov DKI akan melakukan 2 pilihan terkait mobil dinas listrik. Dua pilihan itu, adalah memodifikasi kendaraan dinas lama dan membeli mobil listrik.

NEWS | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Vietnam Open: 9 Wakil Indonesia ke 8 Besar Termasuk Reza/Melati

Vietnam Open: 9 Wakil Indonesia ke 8 Besar Termasuk Reza/Melati

SPORT | 43 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings