Tanggapi Hamdan Zoelva, Yusril: Yang Aneh Justru Permintaan Demokrat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tanggapi Hamdan Zoelva, Yusril: Yang Aneh Justru Permintaan Demokrat

Senin, 11 Oktober 2021 | 16:50 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Yusril Ihza Mahendra merespons pengacara DPP Partai Demokrat (PD) Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Hamdan Zoelva. Hamdan menilai, permohonan judicial review (JR) formil dan materil yang diajukan 4 kader PD yang dipecat adalah permohonan yang aneh.

Yusril merupakan kuasa hukum 4 mantan kader PD itu.

Dijelaskan Yusril, Hamda menyebut keanehan itu terjadi karena pihak yang dijadikan Termohon dalam JR justru Menkumham, bukan PD. Padahal, pihak yang paling signifikan didengar keterangannya dalam uji formil dan materil itu adalah pihak yang membuat peraturan itu. Karenanya, DPP PD kini memohon kepada MA agar menjadi "pihak terkait" dalam perkara itu.

Menanggapi itu, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, aneh atau tidaknya permohonan itu tergantung kedalaman analisis pengacara yang ditunjuk PD untuk menangani perkara itu.

"Kalau analisisnya sambil lalu tentu terlihat aneh. Tetapi kalau dianalisis dalam-dalam justru sebaliknya, tidak ada yang aneh. Yang aneh justru sikap DPP Demokrat sendiri," kata Yusril, Senin (11/10/2021).

Yang diuji, kata Yusril, bukan AD/ART PD ketika berdiri tetapi Aanggaran Dasar (AD) Perubahan Tahun 2020. AD Perubahan itu bukan produk DPP partai manapun termasuk Partai Demokrat. Sebab, sesuai UU Parpol, yang berwenang merubah AD/ART itu adalah lembaga tertinggi dalam struktur partai tersebut. Di PD, lembaga tertinggi itu adalah Kongres. AD Perubahan PD Tahun 2020 bukan produk DPP PD, tetapi produk Kongres PD tahun 2020.

"Memang DPP partai berhak dan berwenang mewakili partai ke luar dan ke dalam, sebagaimana halnya Direksi Perseroan Terbatas berhak melakukan hal yang sama. Namun kewenangan itu tidak menyangkut perubahan anggaran dasar. Di partai kewenangan itu ada pada Kongres atau Muktamar. Sementara dalam perseroan terbatas, kewenangan itu ada pada Rapat Umum Pemegang Saham. Akan terjadi tindakan seenaknya jika DPP partai atau Direksi PT dapat mengubah Anggaran Dasar," beber Yusril.

Dan lebih aneh, menurut Yusril, jika DPP PD minta supaya dijadikan sebagai pihak yang "paling signifikan memberi keterangan" atas permohonan JR. Apalagi menyebut DPP PD sebagai pihak yang membuat AD Perubahan.
"DPP PD hanyalah pihak yang diberi amanat atau mandat oleh kongres untuk mendaftarkan Perubahan AD/ART ke Kemenkumham. Di partai manapun keadaannya sama," tegas Yusril.

"Kalau belum sidang MA sudah mengaku DPP PD sebagai pembuat AD/ART, maka pengakuan tersebut akan menjadi boomerang bagi PD sendiri. AD itu otomatis tidak sah karena dibuat oleh DPP PD sesuai pengakuan tersebut," tambahnya.

Selain itu, Yusril juga menyebut bahwa dalam persidangan MA nanti, surat kuasa yang diberikan DPP PD kepada Hamdan Zoelva juga bisa mereka eksepsi sebagai surat kuasa yang tidak sah. Kuasa itu diberikan bukan oleh "pihak yang membuat" AD/ART. Keterangan yang diberikan bukan oleh pihak yang berwenang memberikan keterangan tidak lebih dari sekadar testimonium de audiu yang tidak punya nilai pembuktian sama sekali.

"Tetapi kalau pengacara DPP PD mau mencobanya, silakan saja," katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Survei: Elektabilitas Airlangga dan Golkar Tertinggi di Kalangan Milenial

Hasil survei terbaru menyebutkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan calon presiden pilihan generasi milenial.

POLITIK | 25 Januari 2022

Audiensi dengan KPU, PKN Konsultasi Teknis Pemilu 2024

Jajaran Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) beraudiensi dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait teknis Pemilu 2024.

POLITIK | 25 Januari 2022

Politikus PDIP: Edy Mulyadi Sangat Menyinggung Perasaan Masyarakat Kalimantan

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Lasarus menegaskan pernyataan Edy Mulyadi sangat menyinggung masyarakat Kalimantan.

POLITIK | 25 Januari 2022

Ini Rancangan Tahapan dan Jadwal Pilpres 2024, Termasuk Putaran Kedua

Rancangan tahapan dan jadwal Pilpres 2024, termasuk pileg telah disusun oleh KPU.

POLITIK | 25 Januari 2022

Ini Skenario Rancangan Jadwal dan Tahapan Pemilu Legislatif 2024

KPU telah menyusun jadwal dan rancangan tahapan Pemilu Legislatif 2024.

POLITIK | 25 Januari 2022

Jokowi Sambut Baik Tercapainya Sejumlah Kesepakatan dengan Singapura

Jokowi menyambut baik tercapainya sejumlah kesepakatan di bidang politik, hukum, dan keamanan antara RI dengan Singapura.

POLITIK | 25 Januari 2022

Pilpres 2024, Bima Arya: Kang Emil Terbaik, Kurangnya Belum Masuk Partai

Setelah datang tawaran bergabung di PKB, kini Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil kembali mendapat sinyal dari PAN.

POLITIK | 25 Januari 2022

Indonesia-Singapura Siap Teken Perjanjian Ekstradisi, MAKI Sambut Positif

MAKI menyambut positif penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dan Singapura.

POLITIK | 25 Januari 2022

Prestasi Khofifah Jadi Miniatur Indonesia Cepat Bangkit

Prestasi kepemimpinan Khofifah di Jawa Timur akan menjadi miniatur Indonesia untuk lebih cepat bangkit dan maju

POLITIK | 25 Januari 2022

Komisi III DPR RI Apresiasi Kinerja BNN 2021

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI memberikan apresiasi terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) atas kinerja sepanjang tahun 2021.

POLITIK | 24 Januari 2022


TAG POPULER

# Nurul Arifin


# Wiyanto Halim


# Sorong


# Rupiah


# Jokowi



TERKINI
Menkominfo: Jangan Sampai Ada Gangguan Layanan 4G di Wilayah 3T

Menkominfo: Jangan Sampai Ada Gangguan Layanan 4G di Wilayah 3T

DIGITAL | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings