Hasil Survei Indikator, Mayoritas Publik Sepakat UUD 1945 Masih Sesuai untuk Indonesia
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hasil Survei Indikator, Mayoritas Publik Sepakat UUD 1945 Masih Sesuai untuk Indonesia

Kamis, 14 Oktober 2021 | 19:30 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil survei Indikator menemukan mayoritas masyarakat bersepakat UUD 1945 masih sesuai untuk Indonesia. Sebanyak 88 persen responden menyatakan UUD 1945 merupakan dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia. Hanya 6,8 persen yang menyatakan perlu diganti. 5,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

“Mayoritas publik, merasa UUD 1945 merupakan dasar negara yang paling sesuai untuk Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi dalam temuan survei Indikator sebagaimana dikutip Beritasatu.com, Kamis (14/10/2021).

Kebanyakan responden juga menilai bahwa UUD 1945 tidak boleh diubah sama sekali, karena mampu memenuhi perkembangan kebutuhan bangsa selamanya. Jumlahnya 49,1 persen. Sementara, sebesar 28,2 persen menyatakan beberapa pasal UUD 1945 boleh diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan bangsa. Lalu, 13,8 persen menyatakan seluruh pasal boleh diubah demi menyesuaikan dengan perkembangan.

Uniknya, survei juga menemukan 62,9 persen responden tak tahu bahwa UUD 1945 sudah diamendemen sebanyak empat kali. Di tataran responden elite, sebanyak 28,1 persen menyatakan sudah saatnya melakukan amendemen UUD 1945. Dibanding publik biasa, hanya 18,8 persen yang menyatakan hal senada.

Sebanyak 69 persen responden elite menyatakan tidak saatnya melakukan amendemen pada saat ini, berbanding 55 persen responden publik. “Mayoritas elite menilai belum saatnya dilakukan kembali perubahan terhadap UUD 1945. Di kalangan Publik mayoritas juga menilai belum saatnya, namun lebih rendah,” demikian hasil survei.

Temuan lainnya, kebanyakan elite dan publik menilai jika perlu dilakukan kembali amendemen, maka dilakukan terhadap pasal/aturan tertentu sesuai kebutuhan. Namun, cukup banyak juga yang menilai tidak bisa dilakukan terhadap satu pasal saja, karena saling terkait dengan pasal yang lain.

Mayoritas publik, atau 70,1 persen menilai amendemen UUD 1945 dapat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi harus mendengar aspirasi warga terlebih dahulu. Ketika spesifik mengenai PPHN, 56,2 persen responden elite menyatakan PPHN diperlukan, berbanding 42,5 persen yang menyatakan tidak diperlukan.

Ketika ditanyakan cara mewujudkan PPHN, 22 persen responden elite, dan 34,5 persen responden publik menyatakan lewat amendemen UUD 1945. Sementara 37,2 persen responden elite dan 32 persen responden publik tetap menyatakan tidak perlu amendemen, tetapi cukup melalui undang-undang (UU) biasa saja.

Dan 31,9 persen responden elite menyatakan PPHN cukup melalui Ketetapan MPR, bersama dengan 23,7 persen responden publik. “Mayoritas atau 86,6 persen responden elite menilai perumusan pokok-pokok haluan negara harus mendengar aspirasi warga terlebih dahulu sebelum dibawa ke sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di kalangan publik juga kebanyakan menilai sama, tetapi lebih rendah yakni 70,7 persen,” demikian rilis survei itu.

Survei publik dilaksanakan pada 2-7 September 2021, dengan jumlah sampel 1.220 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sementara responden survei pemuka opini nasional dan daerah (provinsi) menjangkau 313 orang dari 16 wilayah di Indonesia. Mereka terdiri dari tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum.

Pemilihan responden tidak dilakukan secara random, tetapi secara purposif. Hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi seluruh pemuka opini di Indonesia. Wawancara dilakukan baik secara tatap muka dengan prokes yang ketat maupun melalui Zoom pada 1-30 September 2021.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ketua DPP PPP: Airlangga-Suharso, Konfigurasi Jawa dan Luar Jawa pada Pilpres 2024

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi menilai Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa merupakan pasangan yang mewakili Jawa dan non-Jawa di Pilpres 2024.

POLITIK | 15 Oktober 2021

Survei SMRC: Publik Tak Setuju Jokowi Maju Capres Ketiga Kali

Survei SMRC menyebut mayoritas masyarakat tidak setuju atau sangat tidak setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencalonkan presiden untuk ketiga kalinya

POLITIK | 15 Oktober 2021

Tak Hanya Sumbogo, DPP PDIP Juga Panggil Anggota DPR yang Jarang Rapat

DPP PDIP tidak hanya memanggil Albertus Sumbogo untuk diklarifikasi. DPP PDIP juga memanggil sejumlah anggota DPR yang jarang rapat.

POLITIK | 15 Oktober 2021

Survei SMRC: Presiden Harus Dipilih Rakyat Bukan MPR

Hasil survei SMRC menyebut, sebanyak 87% responden yang menyatakan presiden harus dipilih rakyat bukan MPR

POLITIK | 15 Oktober 2021

Jaga Independensi, Timsel Anggota KPU-Bawaslu Teken Pakta Integritas

Timsel akan menandatangani pakta integritas untuk menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugas menyeleksi bakal calon anggota KPU dan Bawaslu

POLITIK | 15 Oktober 2021

SMRC: Mayoritas Masyarakat Tak Mau Pemilu Diundur ke 2027

Survei SMRC menyebut, sebanyak 82% responden menolak pemilu diundur ke 2027

POLITIK | 15 Oktober 2021

Survei SMRC: 66% Warga Tak Setuju Amendemen UUD 1945 dengan Alasan Apa pun

Hasil survei yang dilakukan SMRC terungkap sebanyak 66% responden menolak atau tidak setuju amendemen UUD 1945 dengan alasan apapun.

POLITIK | 15 Oktober 2021

Ketua DPP PDIP Jelaskan Pemanggilan Sumbogo untuk Klarifikasi

Ketua DPP PDIP bidang kehormatan, Komaruddin Watubun menyatakan pemanggilan Albertus Sumbogo untuk mengklarifikasi kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo.

POLITIK | 15 Oktober 2021

Timsel Anggota KPU dan Bawaslu Buka 3 Jalur Pendaftaran

Tim Seleksi akan membuka 3 jalur pendaftaran bagi warga negara Indonesia yang ingin menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu.

POLITIK | 15 Oktober 2021

Timsel KPU-Bawaslu Pastikan Bekerja Profesional

Tim seleksi (timsel) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan akan bekerja secara profesional dan independen

POLITIK | 15 Oktober 2021


TAG POPULER

# Hoegeng Iman Santoso


# Dodi Reza Alex Noerdin


# Direktur TV Penyebar Hoax


# Pinjol Ilegal


# Anthony Ginting



TERKINI
Ini Satu-satunya Merek Masker Lokal dengan Teknologi Nano Silver dan Stopper

Ini Satu-satunya Merek Masker Lokal dengan Teknologi Nano Silver dan Stopper

KESEHATAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings