Logo BeritaSatu

Temuan Survei Indikator, Mayoritas Publik Tak Setuju Presiden 3 Periode

Kamis, 14 Oktober 2021 | 19:43 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Temuan survei Indikator menyebut mayoritas responden tidak setuju dengan wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden diubah menjadi tiga periode. Responden survei ini dibagi menjadi dua, yakni relite/tokoh publik dan masyarakat umum.

Hasilnya, sebanyak 94,6 persen responden elite menyatakan kurang setuju dan tidak setuju sama sekali dengan wacana presiden tiga periode. Hanya 4,8 persen yang menyatakan sangat setuju dan setuju. Di level responden publik, 71,3 persen menyatakan kurang setuju dan tidak setuju sama sekali. Sementara, 23,9 persen menyatakan sangat setuju dan setuju.

“Terkait dengan masa jabatan presiden, mayoritas di kalangan elite maupun kalangan publik kurang/tidak setuju sama sekali jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun, penolakan di kalangan elite terlihat lebih keras dibanding publik,” demikian hasil survei Indikator yang diperoleh Beritasatu.com, Kamis (14/10/2021).

Ketika ditanya apakah perlu mengubah UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden, mayoritas menolaknya. Sebanyak 89,5 persen responden elite memilih ketentuan saat ini maksimal dua periode dengan lama 10 tahun harus dipertahankan. Sementara, 79,9 persen responden publik juga menyatakan senada.

Hanya 9,9 persen responden elite menyatakan harus diubah, dan 13,6 persen responden publik menyatakan harus diubah.

“Mayoritas elite dan publik menilai Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sampai sekarang masa jabatan presiden maksimal hanya dua kali harus dipertahankan. Di kalangan publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah," demikian temuan survei itu.

Ketika ditanya lebih spesifik mengenai Presiden Joko Widodo maju kembali pada Pilpres 2024, sebanyak 74,8 persen responden elite menyatakan tidak setuju, dan 18,2 persen menyatakan kurang setuju. Di kalangan responden publik, 40,8 persen menyatakan kurang setuju dan 27,9 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.

Hanya 5,4 persen responden elite menyatakan setuju dan sangat setuju. Kemudian, sebanyak 27,5 persen responden publik biasa yang menyatakan setuju dan sangat setuju.

“Kalangan elite maupun publik mayoritas juga tidak setuju jika Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Penolakan di kalangan elite terlihat lebih keras dibanding publik,” demikian rilis Indikator.

Ketika ditanya lebih jauh mengenai kondisi pandemi terhadap pelaksanaan pemilu 2024, mayoritas responden survei juga menyatakan ajang demokrasi lima tahunan itu tetap harus dilaksanakan.

“93,3 persen responden elite dan 64,7 persen responden publik juga menilai pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu tahun 2024 harus tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi,” demikian bunyi temuan Indikator.

Survei publik dilaksanakan pada 2-7 September 2021, dengan jumlah sampel 1.220 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sementara responden survei pemuka opini nasional dan daerah (provinsi) menjangkau 313 orang dari 16 wilayah di Indonesia. Mereka terdiri dari tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum.

Pemilihan responden tidak dilakukan secara random, tetapi secara purposif. Hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi seluruh pemuka opini di Indonesia. Wawancara dilakukan baik secara tatap muka dengan prokes yang ketat maupun melalui Zoom pada 1-30 September 2021.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Pemprov DKI Jakarta Akan Bangun Rusunawa di Pulau Reklamasi

Pemprov DKI Jakarta akan membangun rumah susun sewa atau rusunawa di pulau reklamasi, yaitu Pulau C atau Pantai Kita.

NEWS | 25 September 2022

Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo karena Kelalaian Anggota Polisi

Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo bukan aksi teror melainkan karena kelalaian anggota polisi yang menjadi korban ledakan.

NEWS | 25 September 2022

Ledakan di Asrama Polisi Diduga Berasal dari Bahan Petasan

Ledakan yang terjadi di Asrama Polisi Grogol Indah Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (25/9/2022) diduga berasal dari bahan petasan.

NEWS | 25 September 2022

Mabes Polri Benarkan Ledakan di Asrama Polisi Sukoharjo

Mabes Polri membenarkan telah terjadi ledakan di Asrama Polisi Grogol Indah Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu (25/9/2022).

NEWS | 25 September 2022

Kapolda: Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo Bukan Aksi Teror

Ledakan di Asrama Brimob Sukoharjo ternyata karena kelalaian petugas dan bukan aksi teror yang sengaja ditujukan bagi aparat kepolisian.

NEWS | 25 September 2022

Indonesia Rintis Kerja Sama Lalu Lintas Data dengan Portugal

Indonesia tengah berupaya menjalin kerja sama konektivitas data internasional dengan menggunakan infrastruktur milik Portugal.

NEWS | 25 September 2022

Jelang Akhir Tahun, TECH Masuk Paket Saham ETF State Street

Menjelang akhir tahun 2022 saham PT IndoSterling Technomedia (TECH) berhasil masuk dalam Exchange Trade Fund (ETF).

NEWS | 25 September 2022

Kebakaran di Hutan Gunung Ciremai Berhasil Dipadamkan

Petugas gabungan beserta masyarakat setempat memadamkan kebakaran di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai.

NEWS | 25 September 2022

Pemerintah Pusat Lakukan Pengawasan Sangat Ketat Dana Otsus Papua

Pemerintah pusat akan melakukan pengawasan sangat ketat terkait dana otonomi khusus (otsus) Papua.

NEWS | 25 September 2022

Mahfud Tegaskan KPK Punya Mekanisme soal Pemeriksaan Lukas Enembe

Mahfud MD menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki mekanisme terkait pemeriksaan terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe.

NEWS | 25 September 2022


TAG POPULER

# Iran


# Kudeta Tiongkok


# Guru Besar UGM Tergulung Ombak


# Xi Jinping


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Pemprov DKI Jakarta Akan Bangun Rusunawa di Pulau Reklamasi

Pemprov DKI Jakarta Akan Bangun Rusunawa di Pulau Reklamasi

NEWS | 46 detik yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings