Temuan Survei Indikator, Mayoritas Publik Tak Setuju Presiden 3 Periode
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Temuan Survei Indikator, Mayoritas Publik Tak Setuju Presiden 3 Periode

Kamis, 14 Oktober 2021 | 19:43 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Temuan survei Indikator menyebut mayoritas responden tidak setuju dengan wacana masa jabatan presiden dan wakil presiden diubah menjadi tiga periode. Responden survei ini dibagi menjadi dua, yakni relite/tokoh publik dan masyarakat umum.

Hasilnya, sebanyak 94,6 persen responden elite menyatakan kurang setuju dan tidak setuju sama sekali dengan wacana presiden tiga periode. Hanya 4,8 persen yang menyatakan sangat setuju dan setuju. Di level responden publik, 71,3 persen menyatakan kurang setuju dan tidak setuju sama sekali. Sementara, 23,9 persen menyatakan sangat setuju dan setuju.

“Terkait dengan masa jabatan presiden, mayoritas di kalangan elite maupun kalangan publik kurang/tidak setuju sama sekali jika masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Namun, penolakan di kalangan elite terlihat lebih keras dibanding publik,” demikian hasil survei Indikator yang diperoleh Beritasatu.com, Kamis (14/10/2021).

Ketika ditanya apakah perlu mengubah UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden, mayoritas menolaknya. Sebanyak 89,5 persen responden elite memilih ketentuan saat ini maksimal dua periode dengan lama 10 tahun harus dipertahankan. Sementara, 79,9 persen responden publik juga menyatakan senada.

Hanya 9,9 persen responden elite menyatakan harus diubah, dan 13,6 persen responden publik menyatakan harus diubah.

“Mayoritas elite dan publik menilai Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sampai sekarang masa jabatan presiden maksimal hanya dua kali harus dipertahankan. Di kalangan publik juga kebanyakan menilai sama, namun lebih rendah," demikian temuan survei itu.

Ketika ditanya lebih spesifik mengenai Presiden Joko Widodo maju kembali pada Pilpres 2024, sebanyak 74,8 persen responden elite menyatakan tidak setuju, dan 18,2 persen menyatakan kurang setuju. Di kalangan responden publik, 40,8 persen menyatakan kurang setuju dan 27,9 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.

Hanya 5,4 persen responden elite menyatakan setuju dan sangat setuju. Kemudian, sebanyak 27,5 persen responden publik biasa yang menyatakan setuju dan sangat setuju.

“Kalangan elite maupun publik mayoritas juga tidak setuju jika Joko Widodo harus kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Penolakan di kalangan elite terlihat lebih keras dibanding publik,” demikian rilis Indikator.

Ketika ditanya lebih jauh mengenai kondisi pandemi terhadap pelaksanaan pemilu 2024, mayoritas responden survei juga menyatakan ajang demokrasi lima tahunan itu tetap harus dilaksanakan.

“93,3 persen responden elite dan 64,7 persen responden publik juga menilai pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu tahun 2024 harus tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi,” demikian bunyi temuan Indikator.

Survei publik dilaksanakan pada 2-7 September 2021, dengan jumlah sampel 1.220 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sementara responden survei pemuka opini nasional dan daerah (provinsi) menjangkau 313 orang dari 16 wilayah di Indonesia. Mereka terdiri dari tokoh yang memiliki informasi lebih luas dibandingkan masyarakat umum.

Pemilihan responden tidak dilakukan secara random, tetapi secara purposif. Hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi seluruh pemuka opini di Indonesia. Wawancara dilakukan baik secara tatap muka dengan prokes yang ketat maupun melalui Zoom pada 1-30 September 2021.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ketua DPP PPP: Airlangga-Suharso, Konfigurasi Jawa dan Luar Jawa pada Pilpres 2024

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi menilai Airlangga Hartarto dan Suharso Monoarfa merupakan pasangan yang mewakili Jawa dan non-Jawa di Pilpres 2024.

POLITIK | 15 Oktober 2021

Survei SMRC: Publik Tak Setuju Jokowi Maju Capres Ketiga Kali

Survei SMRC menyebut mayoritas masyarakat tidak setuju atau sangat tidak setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencalonkan presiden untuk ketiga kalinya

POLITIK | 15 Oktober 2021

Tak Hanya Sumbogo, DPP PDIP Juga Panggil Anggota DPR yang Jarang Rapat

DPP PDIP tidak hanya memanggil Albertus Sumbogo untuk diklarifikasi. DPP PDIP juga memanggil sejumlah anggota DPR yang jarang rapat.

POLITIK | 15 Oktober 2021

Survei SMRC: Presiden Harus Dipilih Rakyat Bukan MPR

Hasil survei SMRC menyebut, sebanyak 87% responden yang menyatakan presiden harus dipilih rakyat bukan MPR

POLITIK | 15 Oktober 2021

Jaga Independensi, Timsel Anggota KPU-Bawaslu Teken Pakta Integritas

Timsel akan menandatangani pakta integritas untuk menjaga independensi dan integritas dalam menjalankan tugas menyeleksi bakal calon anggota KPU dan Bawaslu

POLITIK | 15 Oktober 2021

SMRC: Mayoritas Masyarakat Tak Mau Pemilu Diundur ke 2027

Survei SMRC menyebut, sebanyak 82% responden menolak pemilu diundur ke 2027

POLITIK | 15 Oktober 2021

Survei SMRC: 66% Warga Tak Setuju Amendemen UUD 1945 dengan Alasan Apa pun

Hasil survei yang dilakukan SMRC terungkap sebanyak 66% responden menolak atau tidak setuju amendemen UUD 1945 dengan alasan apapun.

POLITIK | 15 Oktober 2021

Ketua DPP PDIP Jelaskan Pemanggilan Sumbogo untuk Klarifikasi

Ketua DPP PDIP bidang kehormatan, Komaruddin Watubun menyatakan pemanggilan Albertus Sumbogo untuk mengklarifikasi kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo.

POLITIK | 15 Oktober 2021

Timsel Anggota KPU dan Bawaslu Buka 3 Jalur Pendaftaran

Tim Seleksi akan membuka 3 jalur pendaftaran bagi warga negara Indonesia yang ingin menjadi calon anggota KPU dan Bawaslu.

POLITIK | 15 Oktober 2021

Timsel KPU-Bawaslu Pastikan Bekerja Profesional

Tim seleksi (timsel) anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan akan bekerja secara profesional dan independen

POLITIK | 15 Oktober 2021


TAG POPULER

# Hoegeng Iman Santoso


# Dodi Reza Alex Noerdin


# Direktur TV Penyebar Hoax


# Pinjol Ilegal


# Anthony Ginting



TERKINI
Liga Inggris: Tandang ke Leicester, MU Harus Waspada di Lini Belakang

Liga Inggris: Tandang ke Leicester, MU Harus Waspada di Lini Belakang

BOLA | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings