Pemerintah Dinilai Membutuhkan Perencanaan Pembangunan Nasional
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Dinilai Membutuhkan Perencanaan Pembangunan Nasional

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:20 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bidang Hubungan Kelembagaan, Diani Sadiawati menegaskan pemerintah sangat membutuhkan perencanaan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Menurut Diani, rencana MPR melahirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), proses penyusunan dan penetapannya harus dilakukan secara inklusif, merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Sesuai prinsip universal dari pelaksanaan sustainable development goals (SDGs), yakni 'leave no one behind' (tidak ada yang ditinggalkan). Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada peraturan, kebijakan, dan praktik sosial yang mengabaikan atau bahkan mengeksklusi kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat,” kata Diani dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR bertajuk “MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif” di Media Center DPR, Jakarta, Senin (18/10/21).

“Pemerintah Indonesia secara serius berkomitmen terhadap pelaksanaan SDGs dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujar Diani.

Turut hadir sebagai narasumber, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasim. Bertindak sebagai moderator diskusi, Manuel Kaisiepo.

Diani menuturkan MPR akan menjadi penyusun PPHN. Sisi inklusivitas PPHN, tercermin dari sejauh mana MPR menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Dalam konteks Indonesia, perwakilan politik sepenuhnya diselenggarakan oleh partai politik. Sementara, perwakilan teritorial menjadi porsi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejak amendemen keempat konstitusi, kata Diani, sudah tidak ada lagi Utusan Golongan yang merupakan bentuk representasi fungsional.

“Utusan Golongan pada dasarnya menjadi solusi dalam hal ada celah tidak terwakilinya fungsi-fungsi penting dalam masyarakat, seperti kelompok keahlian tertentu, kalangan profesional, asosiasi pelaku usaha, petani, pekerja, dan seterusnya,” ucap Diani.

“Di dalam kondisi sekarang, jika PPHN dihidupkan, penyusunannya secara eksklusif akan dipegang oleh kalangan partai politik (DPR) dan wakil daerah (DPD). Inklusivitas proses penyusunan PPHN menjadi sangat penting karena berkaitan dengan berbagai komitmen SDGs yang pondasinya adalah prinsip 'leave no one behind',” imbuh Diani.

Diani menambahkan PPHN seyogianya menjadi karya kolektif bangsa Indonesia. Seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali dapat menyampaikan aspirasinya, sehingga kegiatan turunannya, yaitu perencanaan pembangunan nasional pun menjadi inklusif.

“Keberadaan Utusan Golongan terdapat dalam sistem perwakilan di sejumlah negara, dengan format kelembagaan yang berbeda-beda. Di Hong Kong misalnya, kursi functional constituencies (FCs) bahkan pernah mengisi setengah dari keseluruhan kursi Legislative Council,” kata Diani.

“FCs pernah memiliki peran yang sangat signifikan bagi kepentingan berbagai sektor dan komunitas dan pada akhirnya berperan penting pada pembangunan Hong Kong. Sementara di Prancis, kelembagaan representasi fungsional tidak berada di lingkungan parlemen, tetapi secara konstitusional diakui,” kata Diani.

Sementara itu, Bambang Soesatyo mengatakan sebelum amandemen keempat, keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Setelah amandemen keempat, keanggotaan MPR hanya terdiri dari anggota DPR sebagai representasi partai politik, dan anggota DPD sebagai representasi kepentingan daerah. Utusan Golongan dihapuskan.

Kini, menurut Bambang Soesatyo, banyak pihak seperti yang pernah disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, melihat bahwa unsur Utusan Golongan sangat penting untuk dihidupkan kembali dalam keanggotaan MPR.

“Wacana menghadirkan kembali Utusan Golongan sebagai anggota MPR, merupakan wacana menarik yang perlu dielaborasi lebih jauh. Ruang dialektikanya harus dibuka lebar, tidak boleh ditutup apalagi buru-buru ditangkal. Baik yang pro maupun kontra bisa menyampaikan argumentasinya,” kata Bambang.

Bambang mengatakan banyak pihak berpendapat, kehadiran Utusan Golongan akan menjadikan MPR sebagai lembaga perwakilan yang inklusif, yang mengikutsertakan seluruh unsur dalam masyarakat Indonesia yang plural. Kehadiran Utusan Golongan juga membuat kepentingan masyarakat yang tidak terwakili oleh partai politik dan daerah, bisa terakomodir. Begitu juga golongan yang karena aturan undang-undang, hak pilih dan/atau hak dipilihnya ditiadakan.

“Sebagaimana pernah disampaikan pakar kebangsaan Yudi Latif dalam salah satu seri FGD yang diselenggarakan MPR bersama Aliansi Kebangsaan, bahwa keberadaan Utusan Golongan berangkat dari prinsip keadilan multikulturalisme yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan golongan dalam masyarakat,” ujar Bambang.

“Perbedaan golongan ini bisa dijelaskan dengan fakta bahwa setiap warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akar-akar sosialnya. Dalam kaitannya dengan akar sosial tersebut, pemenuhan hak individu bisa terkait dengan keadaan golongannya,” demikian Bambang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Erick Thohir Terima Baret Anggota Kehormatan GP Ansor

Erick Thohir menerima pembaretan Anggota Kehormatan GP Ansor, Minggu (28/11/2021).

POLITIK | 28 November 2021

Musda Golkar Bekasi Oktober Lalu Sudah Sesuai AD/ART

Semua pihak diminta tidak memperkeruh suasana pasca terselenggaranya Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kota Bekasi yang digelar pada 29 Oktober 2021 lalu.

POLITIK | 28 November 2021

Sekjen PDIP: Sekolah Partai Bagian dari Sistem Kaderisas

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya terus melakukan konsolidasi dan pematangan kader seluruh Indonesia melalui pendidikan sekolah partai.

POLITIK | 28 November 2021

Golkar Yakin Revisi UU Cipta Kerja Rampung dalam 2 Tahun

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Henry lndraguna meyakini pemerintah dan DPR dapat merevisi UU Cipta Kerja dalam dua tahun sebagaimana putusan MK.

POLITIK | 28 November 2021

PAN: Lumrah jika Presiden Mengevaluasi Kinerja Menteri

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan hal lumrah jika Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja menteri yang diiringi dengan reshuffle kabinet.

POLITIK | 28 November 2021

Anggota DPR Nilai Perbaikan UU Cipta Kerja Cukup 2 Tahun

Menkumham Yasonna Laoly menyatakan yakin dalam dua tahun bisa melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja.

POLITIK | 28 November 2021

Saleh Daulay: Perbaikan UU Cipta Kerja Jangan Terlalu Lama

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan UU Cipta Kerja harus segera direvisi dan jangan memakan waktu lama.

POLITIK | 28 November 2021

Ketua Fraksi PAN: Kami Sangat Senang Membantu Presiden

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan partainya sangat bersedia membantu Presiden Jokowi di dalam kabinet pemerintahan.

POLITIK | 28 November 2021

Baleg DPR: UU Cipta Kerja Masih Berlaku sampai 2 Tahun

Anggota Baleg DPR Christina Aryani menegaskan UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai batas waktu mengubah UU itu berakhir dalam 2 tahun sebagaimana putusan MK.

POLITIK | 27 November 2021

Gerindra: Event Formula E Jangan Timbulkan Pertentangan

Ahmad Muzani meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji benar penyelenggaraan Formula E agar tidak terjadi pertentangan di masyarakat

POLITIK | 27 November 2021


TAG POPULER

# Indonesia Terbuka


# Bambang Soesatyo


# Pemuda Pancasila


# Penerima Vaksin Covid-19


# Penghinaan Etnis



TERKINI
Pelancong dari Negara-Negara Ini Dilarang Masuk Indonesia

Pelancong dari Negara-Negara Ini Dilarang Masuk Indonesia

KESEHATAN | kurang dari 1 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings