Bamsoet: Kadang Pertanyaan Survei Bisa Menjebak
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bamsoet: Kadang Pertanyaan Survei Bisa Menjebak

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:55 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet menyebut pernyataan dalam survei terkadang dapat menjebak responden. Bamsoet menyoroti salah satu temuan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yakni mayoritas responden menolak amendemen UUD 1945.

“Kadang pertanyaan survei bisa menjebak dan menyebabkan kesalahpahaman dalam masyarakat. Kehadiran PPHN tidak membuat presiden bertanggung jawab kepada MPR RI, melainkan tetap bertanggung jawab kepada rakyat,” kata Bamsoet dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR bertema “MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif” di Media Center DPR, Jakarta, Senin (18/10/21).

“Presiden juga tetap menyampaikan janji politik dalam kampanye, karena kehadiran PPHN tidak menghilangkan ruang kreativitas calon presiden dan wakil presiden dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunannya. Jadi, jika pertanyaan surveinya diubah dengan 'Apakah bangsa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang atau pokok-pokok haluan negara?', pasti hasilnya mayoritas responden akan menjawab, sangat perlu. Karena rakyat tidak ingin negara berjalan tanpa haluan. Jadi, jangan dibalik-balik,” tegas Bamsoet.

Turut hadir sebagai narasumber, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Staf Ahli Menteri PPN/Kepala Bappenas bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati, dan Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasim. Bertindak sebagai moderator diskusi, Manuel Kaisiepo. Hadir pula Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo.

Bamsoet mengatakan aktualisasi PPHN dalam paradigma negara Pancasila mengisyaratkan lima fungsi. Pertama, sebagai mekanisme demokrasi dan alat komunikasi dengan rakyat yang mampu menampung aspirasi seluruh rakyat. Kedua, menjadi media penghubung dan media interaksi bagi bertemunya berbagai arus pemikiran masyarakat dari segala lapisan, etnis, wilayah, maupun golongan.

“Ketiga, berfungsi menjadi saluran aspirasi bagi kelompok minoritas atau kelompok marginal. Keempat, menjadi alat komunikasi dalam menghimpun dan mempersatukan semua elemen bangsa dan daerah. Kelima, menjalankan fungsi representasi serta fungsi permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Bamsoet.

Diani menuturkan Tiongkok, Malaysia, Singapura merupakan beberapa negara yang memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Sementara Indonesia, penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan melalui rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).

“Langkah MPR yang akan merumuskan dan menetapkan PPHN, sejalan dengan arahan SDGs (tujuan pembangunan berkelanjutan) yang mengedepankan prinsip ‘no one left behind’ yang bermakna tidak ada satu pun yang tertinggal, terlupakan atau terpinggirkan. Mengingat, keberadaan MPR sangat lengkap, terdiri dari anggota DPR dan DPD,” tutur Diani.

Sementara itu, Kiki mengatakan MPR akan menjadi lembaga perwakilan yang inklusif dan berperan secara efektif dalam merumuskan dan menetapkan PPHN apabila keterwakilannya lengkap, mencerminkan representasi dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, selain terdiri dari anggota DPR yang berasal dari partai-partai politik, harus ada Utusan Golongan dan Utusan Daerah.

“Semua anggota MPR yang berasal dari DPR, harus dipilih melalui pemilu yang demokratis, fair, dan terbuka. Sementara semua anggota yang berasal dari Utusan Golongan dan Utusan Daerah ditunjuk berdasarkan meritokrasi oleh kelompok/institusinya masing-masing, bukan oleh eksekutif seperti eranya Bung Karno dan Pak Harto,” kata Kiki.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Puan Dinilai Potensial Jadi Pemimpin Nasional di 2024 

Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai sangat potensial menjadi pemimpin nasional pada Pilpres 2024 mendatang.

POLITIK | 7 Desember 2021

Qodari: Cawapres Berpengaruh Tentukan Kemenangan

Ada faktor penentu kemenangan dari calon presiden yaitu sosok dari calon wakil presiden.

POLITIK | 7 Desember 2021

Ini Daftar Prolegnas Prioritas 2022, di Mana UU Cipta Kerja?

Rapat Paripurna DPR mengesahkan laporan Baleg DPR mengenai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. UU Cipta Kerja ada di daftar kumulatif terbuka.

POLITIK | 7 Desember 2021

Prestasi Erick Thohir, Modal Elektoral Pilpres 2024

Prestasi Menteri Badan Usaha Milik Negara  Erick Thohir menjadi modal elektoralnya menghadapi Pilpres 2024.

POLITIK | 6 Desember 2021

James Sumendap Jadi Ketua Sidang Kongres IV PA GMNI

Ketua DPD PA GMNI Sulawesi Utara James Sumendap menjadi ketua sidang Kongres IV PA GMNI.

POLITIK | 6 Desember 2021

PA GMNI Dukung Langkah Jokowi Lawan Ideologi Transnasional

PA GMNI mendukung langkah Presiden Jokowi melawan ideologi transnasional.

POLITIK | 6 Desember 2021

PP Hikmahbudhi Audiensi dengan Ketua MPR Bamsoet

PP Hikmahbudhi menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Senin (6/12/2021).

POLITIK | 6 Desember 2021

Sosialisasi Empat Pilar Dinilai Efektif Cegah Radikalisme

Anggota MPR Nasir Djamil menyatakan sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR efektif untuk membantu menangkal radikalisme.

POLITIK | 6 Desember 2021

PPP Akui Kemampuan Johan Budi Sebagai Jubir

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya mengakui kemampuan Anggota Komisi II DPR Johan Budi sebagai seorang juru bicara.

POLITIK | 6 Desember 2021

PPP Respons Isu Reshuffle Pekan Ini

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani merespons isu reshuffle atau perombakan kabinet yang disebut-sebut dilakukan pada Rabu (8/12/2021).

POLITIK | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Semeru


# PPKM


# Moeldoko


# Cuaca Jakarta


# Angin Prayitno Aji



TERKINI
Efektifkah Masker Cegah Omicron?

Efektifkah Masker Cegah Omicron?

BERITA GRAFIK | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings