Politikus PDIP: Presiden Jokowi Tidak Mungkin Terpikir untuk Bubarkan Kementerian BUMN
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Politikus PDIP: Presiden Jokowi Tidak Mungkin Terpikir untuk Bubarkan Kementerian BUMN

Selasa, 19 Oktober 2021 | 21:03 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mungkin terpikir untuk membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wacana pembubaran BUMN, kata Deddy, hanya interpretasi individu yang memiliki kepentingan tersembunyi.

“Presiden tidak mungkin terpikir untuk membubarkan Kementerian BUMN. Itu interpretasi orang yang punya kepentingan tersembunyi saja. Mayoritas kebijakan percepatan infrastruktur, subsidi dan proyek strategis Presiden Jokowi itu melibatkan BUMN yang dikoordinasi oleh Kementerian BUMN. Hanya orang mengigau saja yang terpikir untuk mewacanakan pembubaran kementerian,” kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (19/10/2021).

Anggota Komisi VI DPR tersebut menyatakan menolak dengan tegas wacana yang muncul soal pembubaran Kementerian BUMN. Pesan kritis Presiden Jokowi terhadap Kementerian BUMN, kata Deddy, bukan bentuk kemarahan yang dimaknai sebagai perintah pembubaran. “Saya yakin yang bicara pembubaran BUMN tidak secara persis memahami tentang peran, fungsi dan kontribusi Kementerian BUMN,” kata Deddy.

Menurut Deddy, pernyataan Presiden Jokowi merupakan wujud motivasi agar para pengelola BUMN benar-benar bekerja secara profesional, efisien dan secara berkala memeriksa semua lini dan proses bisnisnya. Deddy menyatakan tanpa keberadaan Kementerian BUMN, pemerintah akan kesulitan sendiri.

“Kalau manajemennya diserahkan kepada kementerian teknis, aspek korporasi dan bussiness sense-nya akan menghilang. Ujungnya ajan membuat BUMN itu sulit berkembang. Belum lagi pengelolaan SDM dan aset yang luar biasa besar adalah beban yang cukup besar,” tutur Deddy.

Deddy menilai semua pihak perlu juga melihat kontribusi yang diberikan Kementerian BUMN selama ini. Dividen yang dibagikan BUMN dalam 10 tahun terakhir untuk negara lebih besar ketimbang penyertaan modal negara (PMN).

Secara keseluruhan, BUMN mencatat berkontribusi Rp 3.282 triliun kepada Negara pada periode 2011-2020. Kontribusi tersebut terdiri dari dividen Rp 388 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 1.030 triliun, dan pajak Rp 1.864 triliun. Sementara, besaran PMN yang diberikan pemerintah hanya 4 persen atau Rp 148 triliun.

Deddy mengatakan sumbangan PNBP lainnya pada 2020 senilai Rp 86 triliun pada 2020. Kontribusi PNBP tersebut terdiri dari pembayaran royalti, iuran minyak dan gas (migas), iuran jasa kepelabuhan, dan lain-lain. Selain dalam bentuk penerimaan negara, BUMN juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi melalui pemerataan infrastruktur.

Saat ini biaya logistik di Indonesia masih jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Jika biaya logistik di Indonesia sebesar 24 persen, negara lain bisa lebih hemat 11 persen. “Dibandingkan membubarkan lembaga yang sudah berjalan, lebih baik mencari solusi untuk memperbaiki lembaga tersebut. Dan saat ini hal tersebut yang sedang dilakukan pemerintah dan Kementerian BUMN," kata Deddy.

Lebih jauh, Deddy mengatakan memang harus diakui bahwa banyak BUMN yang bermasalah. Namun, harus dilihat satu per satu duduk persoalannya. Kebanyakan yang bermasalah itu memang sudah menjadi masalah dari dulu. “Ini yang jika tidak didukung PMN, sulit bertahan,” imbuhnya.

“Yang begini ini sudah layaknya ditutup saja. Saat ini Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR sedang secara serius melakukan program restrukturisasi dengan opsi menutup BUMN yang secara fundamental tidak bisa diselamatkan. Demikian pula dengan upaya penggabungan BUMN dengan merger atau klasterisasi. Dengan itu diharapkan BUMN yang ada menjadi lebih kuat struktur permodalannya dan sinergi serta fokus bisnis dapat dicapai,” ucap Deddy.

Menurut Deddy, Presiden Jokowi menginginkan BUMN yang sehat, efisien, menghasilkan laba dan jujur dalam melakukan investasi atau penugasan. Sebab, kata Deddy, memang ada juga BUMN yang bersemangat mengambil penugasan atau melakukan investasi, tetapi mengabaikan kemampuan perusahaan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Jokowi ke Sintang, Tak Ada Reshuffle pada Rabu Pon

Untuk Rabu Pon kali ini bisa dipastikan tidak akan ada reshuffle karena Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sintang, Kalimantan Barat.

POLITIK | 8 Desember 2021

Puan Dinilai Potensial Jadi Pemimpin Nasional di 2024 

Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai sangat potensial menjadi pemimpin nasional pada Pilpres 2024 mendatang.

POLITIK | 7 Desember 2021

Qodari: Cawapres Berpengaruh Tentukan Kemenangan

Ada faktor penentu kemenangan dari calon presiden yaitu sosok dari calon wakil presiden.

POLITIK | 7 Desember 2021

Ini Daftar Prolegnas Prioritas 2022, di Mana UU Cipta Kerja?

Rapat Paripurna DPR mengesahkan laporan Baleg DPR mengenai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. UU Cipta Kerja ada di daftar kumulatif terbuka.

POLITIK | 7 Desember 2021

Prestasi Erick Thohir, Modal Elektoral Pilpres 2024

Prestasi Menteri Badan Usaha Milik Negara  Erick Thohir menjadi modal elektoralnya menghadapi Pilpres 2024.

POLITIK | 6 Desember 2021

James Sumendap Jadi Ketua Sidang Kongres IV PA GMNI

Ketua DPD PA GMNI Sulawesi Utara James Sumendap menjadi ketua sidang Kongres IV PA GMNI.

POLITIK | 6 Desember 2021

PA GMNI Dukung Langkah Jokowi Lawan Ideologi Transnasional

PA GMNI mendukung langkah Presiden Jokowi melawan ideologi transnasional.

POLITIK | 6 Desember 2021

PP Hikmahbudhi Audiensi dengan Ketua MPR Bamsoet

PP Hikmahbudhi menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Senin (6/12/2021).

POLITIK | 6 Desember 2021

Sosialisasi Empat Pilar Dinilai Efektif Cegah Radikalisme

Anggota MPR Nasir Djamil menyatakan sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR efektif untuk membantu menangkal radikalisme.

POLITIK | 6 Desember 2021

PPP Akui Kemampuan Johan Budi Sebagai Jubir

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya mengakui kemampuan Anggota Komisi II DPR Johan Budi sebagai seorang juru bicara.

POLITIK | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Semeru


# PPKM


# Moeldoko


# Cuaca Jakarta


# Angin Prayitno Aji



TERKINI
Kunjungi Kalbar, Jokowi Resmikan Bandara Hingga Tanam Pohon

Kunjungi Kalbar, Jokowi Resmikan Bandara Hingga Tanam Pohon

NASIONAL | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings