DPR Minta KPU Efisiensi Biaya Pemilu 2024
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

DPR Minta KPU Efisiensi Biaya Pemilu 2024

Rabu, 27 Oktober 2021 | 21:32 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengedepankan efisiensi biaya Pemilu 2024. Saan juga berharap agar KPU lebih kreatif dalam menyelenggarakan pemilu.

“Kita ingin biaya penyelenggaraan pemilu itu ramah terhadap situasi negara yang sedang terdampak pandemi, makanya kita minta efisiensi,” tegas Saan di Jakarta, Rabu (27/10/2021).

KPU diharapkan bisa mengedepankan efisiensi, mengingat hal tersebut merupakan salah satu tujuan pilpres dan pileg dilakukan secara serentak. Saan mengingatkan KPU untuk lebih peka dengan kondisi perekonomian negara.

“Salah satu tujuan pemilu serentak adalah efisiensi, selain ada tujuan-tujuan lain seperti memperkuat sistem presidensial. Itulah mengapa penyelenggaraan pileg dan pilpres disatukan,” kata Saan.

Anggaran Pemilu 2024 senilai Rp 86,2 triliun yang diajukan KPU dianggap cukup fantastis. “Dalam suasana seperti hari ini, ada pandemi Covid-19, dan kita juga harus melakukan recovery, pemulihan pascapandeminya, kita kan perlu berhemat,” kata Saan.

Kenaikan anggaran dari yang diusulkan KPU untuk Pemilu 2024 meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk diketahui, anggaran Pemilu 2014 senilai Rp 16 triliun dan Pemilu 2019 sebesar Rp 27 triliun.

“Artinya mengalami kenaikan tiga kali lipat lebih dibandingkan Pemilu 2019,” ujar Saan.

Legislator dari Dapil Jawa Barat VII itu mengatakan Komisi II telah meminta KPU untuk melakukan penyisiran terhadap tahapan-tahapan pemilu yang bisa diefisiensikan. Dengan begitu, kata Saan, biaya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak terlalu besar.

“Kita minta KPU untuk menyisir, ini kan baru gelondongan. Rp 86 triliun belum diturunkan ke tahapan-tahapan mana saja. Nah, kita minta nanti lebih didetailkan,” tutur Saan.

Komisi II akan melakukan pembahasan mengenai anggaran Pemilu 2024 bersama KPU dan pemerintah usai masa reses DPR yang akan selesai pada akhir Oktober. Selain anggaran, agenda lain yang akan dibahas di Komisi II, yakni soal penetapan waktu penyelanggaraan dari Pemilu 2024.

“Setelah reses, kan ada 2 ya agenda pembahasan. Selain soal anggaran, juga soal penetapan waktu atau tanggal pelaksanaan pemilu itu sendiri,” kata Saan.

Penetapan tanggal pemungutan suara Pemilu 2024 belum menemukan titik kesepakatan, karena masih ada perbedaan pendapat antara KPU dengan pemerintah. KPU mengusulkan pemungutan suara diselenggarakan pada 21 Februari 2024. Pertimbangannya agar tidak terlalu berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024.

Sementara itu, pemerintah ingin agar pelaksanaan Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi serta faktor keamanan dan stabilitas politik. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jadwal pilpres dan pileg memang ditentukan KPU. Namun, keputusan harus diambil setelah KPU mendengarkan masukan dari pemerintah dan DPR.

“Kita ingin secepatnya ditetapkan biar persiapan lebih bagus lagi,” kata Saan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Ini Pesan Hasto untuk DPLN PDI Perjuangan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memiliki sejumlah pesan untuk para pengurus DPLN PDIP.

POLITIK | 4 Desember 2021

Sekjen PDIP Sampaikan Pandangan Geopolitik Soekarno

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap pandangan geopolitik Soekarno.

POLITIK | 4 Desember 2021

Pelantikan DPLN PDIP, Basarah: Awal Kerja Kepartaian

Ahmad Basarah menegaskan pelantikan Dewan Pimpinan Luar Negeri PDI Perjuangan merupakan awal kerja kepartaian menghadapi pemilu.

POLITIK | 4 Desember 2021

Hasto Lantik Pengurus DPLN PDI Perjuangan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melantik 11 Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDIP.

POLITIK | 4 Desember 2021

Buka Muktamar ICMI, Ini Kata Wapres Maruf Amin

Diperlukan kerja sama seluruh komponen masyarakat termasuk ICMI dengan menerapkan perpaduan ilmu dan iman di setiap langkah yang dijalani

POLITIK | 4 Desember 2021

Petinggi Partai Gelora Silahturahmi dengan Ulama di Bekasi

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta bersama jajaran melakukan silaturahim ke beberapa ulama yang ada di Kabupaten Bekasi.

POLITIK | 4 Desember 2021

Pendiri Repdem Beberkan Jasa Megawati dan Taufiq Kiemas

Para tokoh Repdem mengungkap peran penting Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri terhadap pengembangan organisasi yang banyak diisi para aktivis 98 itu.

POLITIK | 3 Desember 2021

Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat, Ini Kata Hasto PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan permintaan agar Sri Mulyani dicopot dari jabatan Menkeu bukan sikap resmi MPR.

POLITIK | 3 Desember 2021

Megawati Minta Repdem Tetap Jadi Banteng Bela Rakyat Miskin

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta Repdem, organisasi saya PDIP untuk tetap menjadi banteng perjuangan membela rakyat miskin. 

POLITIK | 3 Desember 2021

Bamsoet: Menkeu dan Pimpinan MPR Sepakat Bertemu

Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani sepakat untuk saling bertemu dalam forum resmi.

POLITIK | 3 Desember 2021


TAG POPULER

# Lili Pintauli Siregar


# Insentif PPN


# Kekayaan Nurul Ghufron


# Greysia/Apriyani


# Jokowi



TERKINI
10 BTS Telkomsel Terdampak Erupsi Gunung Semeru

10 BTS Telkomsel Terdampak Erupsi Gunung Semeru

EKONOMI | 5 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings