Hamdan Zoelva Nilai Tepat MA Putuskan Tolak Gugatan AD/ART Partai Demokrat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hamdan Zoelva Nilai Tepat MA Putuskan Tolak Gugatan AD/ART Partai Demokrat

Rabu, 10 November 2021 | 19:22 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Kuasa hukum Partai Demokrat Hamdan Zoelva menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) menolak atau tidak menerima judicial review atau uji materiil anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang diajukan mantan kader partai melalui pengacara Yusril Izha Mahendra merupakan putusan yang tepat. Hamdan menilai putusan tersebut diambil dengan pertimbangan yang teliti, mendalam, dan menyeluruh.

"Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung sangat tepat sekali dengan pertimbangan yang sangat teliti dan mendalam dan menyeluruh," kata Hamdan Zoelva di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (10/11/2021).

Hamdan menilai putusan ini penting bagi tatanan demokrasi di Indonesia. Tak tertutup kemungkinan akan muncul gelombang judicial review terhadap AD/ART partai lainnya jika gugatan ini dikabulkan MA.

"Karena kalau sekali ini jebol bahwa anggaran dasar bisa di-judicial review, maka rusaklah tatanan hukum kita secara keseluruhan. Itulah persoalannya. Karena itu kami sekali lagi selaku kuasa hukum Partai Demokrat sangat mengapresiasi putusan dari Mahkaman Agung ini," katanya.

Hamdan Zoelva menjelaskan, terdapat tiga pertimbangan MA untuk tidak menerima gugatan yang diajukan mantan kader Partai Demokrat melalui kuasa hukum mereka, Yusril Ihza Mahendra. Pertimbangan pertama, anggaran dasar partai politik bukan objek uji materiil karena anggaran dasar partai bukan termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

"Karena hak uji materiil di Mahkamah Agung itu adalah hak uji materiil terhadap peraturan perundangan-undangan. Menurut Mahkamah Agung, anggaran dasar bukan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Hamdan menyampaikan, pertimbangan kedua, partai politik bukanlah lembaga negara yang dapat membentuk peraturan perundang-undangan.

"Kemudian yang ketiga adalah partai politik tidak mendapatkan delegasi wewenang dari undang-undang," katanya.

Menurut Hamdan, apa yang diputuskan dan menjadi pertimbangan MA memang merupakan dalil-dalil pokok dan menjadi topik yang disampaikan Partai Demokrat ke MA.

"Kalau dibaca kembali, apa yang kami sampaikan adalah pertama sekali, anggaran dasar itu bukan peraturan perundang-undangan karena itu bukan objek yang dapat dilakukan judicial review. Memang itu yang pertama kami ajukan," ucapnya.

Kedua, tambahnya, partai politik bukan lembaga negara karena tidak dapat memproduksi peraturan perundang-undangan.

"Kemudian yang ketiga, memang tidak ada delegasi dari undang-undang kepada partai politik untuk membentuk peraturan perundang-undangan, karena dalilnya para pemohon melalui pak Yusril menyatakan bahwa partai politik itu mendapat delegasi dari undang-undang."

"Saya katakan tidak ada satu kata pun dalam undang-undang partai politik yang memberikan delegasi kepada partai politik untuk membentuk anggaran dasar. Anggaran dasar itu, ada atau tidak ada undang-undang adalah memang harus ada oleh partai politik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pun undang-undang mengatur tentang anggaran dasar hanyalah guidence yang harus diikuti oleh partai politik dalam membentuk anggaran dasar, sama dengan angaran dasar ormas dan lain-lainnya juga dibentuk bersumber dari undang-undang. Jadi sekali lagi memang tidak ada delegasi," paparnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Masyarakat Pasundan Bersatu Deklarasi Dukung La Nyalla Jadi Presiden 2024

Ribuan masyarakat Pasundan Bersatu mendeklarasikan Dukungan ke Ketua DPD La Nyalla Mattalitti untuk maju sebagai calon Presiden 2024.

NASIONAL | 19 Januari 2022

Anggota DPR Anggap Rapat dengan Timsel KPU-Bawaslu Hanya Basa-Basi

Anggota Komisi II DPR fraksi Partai Demokrat Wahyu Sanjaya mengatakan agenda rapat dengan Timsel KPU-Bawaslu hanya basa-basi.

POLITIK | 19 Januari 2022

Anggota DPR Soroti Adanya Tekanan terhadap Timsel KPU-Bawaslu

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyoroti soal dugaan adanya tekanan terhadap kerja Tim Seleksi (Timsel) KPU dan Bawaslu.

POLITIK | 19 Januari 2022

Wakil Ketua MPR Sebut Pernyataan Bahlil yang Minta Pemilu 2024 Ditunda Sesat

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai pernyataan Bahlil yang minta pemilu 2024 ditunda menyesatkan.

POLITIK | 19 Januari 2022

Putuskan Jadwal Pemilu 2024, DPR Panggil Mendagri dan KPU-Bawaslu Pekan Depan

DPR akan memanggil KPU, Bawaslu dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada pekan depan untuk memutuskan jadwal dan tahapan Pemilu 2024.

POLITIK | 18 Januari 2022

Kepala Otorita IKN Nusantara Dipilih Presiden Tanpa Fit and Proper Test

Pansus Ibu Kota Negara menegaskan Kepala Otorita IKN Nusantara dipilih dan ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi tanpa fit and proper test

POLITIK | 18 Januari 2022

Tanggapi Sindiran Amien Rais, Gekira: Prabowo Diposisi Jaga Keutuhan NKRI

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais menyindir Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto

POLITIK | 18 Januari 2022

Begini Usul DPR Setelah Jakarta Tidak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengusulkan Jakarta menjadi kota bisnis setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

POLITIK | 18 Januari 2022

Pertemuan La Nyalla dan AHY Bahas Hal Ini

Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas sejumlah hal, salah satunya presidential threshold.

POLITIK | 18 Januari 2022

Legislator OptimistisHolding BUMN Pariwisata Optimalkan Potensi Indonesia

Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi optimistis Holding BUMN Pariwisata mampu mengoptimalkan semua potensi yang ada di BUMN.

POLITIK | 18 Januari 2022


TAG POPULER

# IKN


# Nia Ramadhani


# Omicron


# Rahmat Effendi


# Sanksi Antidoping



TERKINI
Pemkab Tangerang Siapkan 80.000 Dosis Vaksin Booster untuk ASN

Pemkab Tangerang Siapkan 80.000 Dosis Vaksin Booster untuk ASN

MEGAPOLITAN | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings