Partai Demokrat Kubu Moeldoko Belum Menyerah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Belum Menyerah

Rabu, 24 November 2021 | 17:38 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.comPartai Demokrat (PD) kubu Moeldoko belum menyerah. Kubu Moeldoko menghormati keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyatakan tidak menerima gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) atas pengesahan struktur PD di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Bagi Partai Demokrat KLB Deli Serdang, ini baru etape pertama dari satu kontestasi yang panjang. Masih ada etape dua dan seterusnya sampai ke garis finish. Kami berkeyakinan bahwa ini adalah proses untuk menuju kemenangan yang sesungguhnya,” kata Juru Bicara PD kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, Rabu (24/11/2021).

Rahmat menilai ada yang sumir dalam keputusan PTUN tersebut. Walau gugatan belum diterima, tetapi ada status N.O. alias niet ontvankelijke verklaard. Ditegaskan, gugatan N.O. sangat berbeda dengan gugatan ditolak. Gugatan disebut N.O. adalah objek gugatan dipandang memiliki cacat formil yang dipandang melekat pada gugatan, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Sementara, gugatan ditolak adalah apabila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Rahmad mengatakan terbuka dua langkah hukum. Pertama, memperbaiki pokok gugatan dan mendaftarkannya kembali ke PTUN Jakarta. Jedua, melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Jakarta.

Rahmad mengatakan keputusan PTUN Jakarta tersebut, tentu belum bisa disimpulkan telah berkekuatan hukum tetap. Rahmad mengatakan ada masa tenggang 14 hari untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil. Pihaknya mencatat ada dua keganjilan yang terjadi terkait pengumuman perkara gugatan ini.

Pertama, soal PTUN tidak berhak mengadili perkara karena dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perkara internal partai. Padahal, pokok gugatan perkara adalah terkait SK Menkumham yang terkait erat dengan administrasi negara. Hal itu bukan urusan internal partai. Kedua, soal pengumuman hasil persidangan yang lebih dulu disampaikan kubu AHY kepada publik.

“Kami mendapat laporan dari tim kuasa hukum, bahwa Kubu AHY pada sekitar jam 10:00 WIB pagi telah mengedarkan press release tentang pengumuman hasil gugatan tersebut kepada media dan masyarakat, yang menurut press release itu, mereka memperoleh informasi dari laman website resmi Mahkamah Agung,” tutur Rahmad.

“Faktanya, tim kuasa hukum kami setelah memeriksa laman website resmi Mahkamah Agung, pada jam 10:00 WIB pagi sampai jam 15:00 WIB sore, belum ada pengumuman tentang keputusan perkara gugatan dengan Nomor Perkara 150/G/2021/PTUN-JKT itu di laman website resmi Mahkamah Agung,” imbuh Rahmad.

Rahmad mengatakan pihaknya baru melihat pengumuman tersebut muncul di laman situs resmi Mahkamah Agung pada jam 15:20 WIB, atau 5 jam 20 menit setelah kubu AHY mengumumkan ke media dan masyarakat Indonesia. Rahmad mengimbau seluruh kader partai untuk tetap tenang, dan terus menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya.

“Mari kita jaga kekompakkan dan jaga nama baik Partai Demokrat dimanapun kita berada. Pak Moeldoko sebagai warga negara yang baik, sebagai tokoh nasional yang taat azas, sebagai ketua umum partai yang mengedepankan penegakkan hukum, akan terus menjunjung tinggi supremasi hukum dalam koridor demokratisasi. Mari kita tunggu langkah-langkah strategis dan taktis berikutnya yang akan diambil oleh Partai Demokrat KLB Deli Serdang,” demikian Rahmad.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Survei Lanskap, Prabowo Subianto Teratas

Elektabilitas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencapai 23 persen dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei dan Analisa Kebijakan Publik.

POLITIK | 30 November 2021

Baleg: Revisi UU PPP Harus Dilakukan

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menegaskan revisi UU PPP harus dilakukan. Setelah itu, pemerintah dan DPR akan mengubah UU Cipta Kerja.

POLITIK | 30 November 2021

Fadel Muhammad: MPR Kecewa dengan Kinerja Kemenkeu

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyatakan pihaknya kecewa dengan Kementerian Keuangan.

POLITIK | 30 November 2021

Zulkifli Hasan Bakal Jadi Menteri, PAN: Kita Tunggu Nanti

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan disebut-sebut bakal menjadi menteri.

POLITIK | 30 November 2021

Puan: Perbaikan UU Cipta Kerja Dilakukan dengan Cepat

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR akan segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

POLITIK | 30 November 2021

Jadi Anggota Banser, Erick Thohir Komitmen Jihad untuk NKRI

Erick Thohir menegaskan siap mewakafkan pikiran, energi dan kemampuan untuk NKRI.

POLITIK | 30 November 2021

Bedah Buku Goenawan Mohamad, Inspirasikan Anak Muda

Goenawan Mohamad dianggap sosok yang selalu memberikan inspirasi kepada kalangan muda dalam setiap tulisannya.

POLITIK | 30 November 2021

MPR Terima DIPA TA 2022 dari Presiden Jokowi

Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama pimpinan kementerian/lembaga menerima DIPA tahun anggaran 2022 dari Presiden Jokowi.

POLITIK | 29 November 2021

Dipertanyakan, Standar Partisipasi Publik Saat Bahas UU

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mempertanyakan standar partisipasi publik saat membahas undang-undang.

POLITIK | 29 November 2021

UU Ciptaker Inkonstitusional, PPP: Timbulkan Masalah Baru

UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. PPP menilai putusan MK itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

POLITIK | 29 November 2021


TAG POPULER

# Ameer Azzikra


# Omicron


# Bens Leo


# Cristiano Ronaldo


# Infeksi Lever



TERKINI
Melati Ingin Main Tanpa Beban di BWF World Tour Finals

Melati Ingin Main Tanpa Beban di BWF World Tour Finals

OLAHRAGA | 2 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings