Tanggapi Putusan PTUN, AHY: Kemenangan Rakyat
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tanggapi Putusan PTUN, AHY: Kemenangan Rakyat

Rabu, 24 November 2021 | 17:33 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menolak permohonan gugatan yang diajukan pihak KSP Moeldoko kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Keputusan itu memberikan pesan bagi demokrasi dan sebagai tanda kemenangan rakyat.

"Bagi kami keputusan hukum ini memberi pesan hangat bagi demokrasi kita, sebagai tanda kemenangan bagi rakyat," ujar AHY melalui siaran video yang ditayangkan, di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (24/11/2021).

Dikatakan AHY, putusan PTUN itu, semakin memperkuat keputusan Mahkamah Agung (MA) sebelumnya, yang juga menolak permohonan pihak Moeldoko tentang judicial review AD/ART Partai Demokrat.

"Atas dua keputusan yang fundamental itu, kami sekali lagi mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Dengan izin dan kehendak Tuhan Yang Mahakuasa itu, alhamdulillah kebenaran dan keadilan yang kita perjuangkan tetap tegak di negeri ini," ungkapnya.

AHY menyampaikan, keputusan PTUN telah mengonfirmasi keyakinan Demokrat. Jika mengikuti alur logika hukum yang disampaikan oleh putusan MA, maka legal standing dalam materi gugatan KSP Moeldoko di PTUN menjadi semakin tidak relevan.

"Sejak KSP Moeldoko berbohong dengan mengatakan tidak berminat mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, lalu tiba-tiba tanpa izin Presiden ia hadir di KLB illegal, kemudian permohonan kepengurusan dari hasil KLB illegal itu ditolak oleh Kemenkumham, maka tidak bisa lagi dibilang KSP Moeldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, ketika ia aktif mengumpulkan orang-orangnya dalam proses hukum ini," katanya.

Menurut AHY, dirinya sempat diberi peringatan oleh senior-seniornya di TNI kalau Moeldoko tidak akan berhenti sampai keinginannya tercapai.

"Moeldoko akan melakukan langkah apapun, bahkan menghalalkan segala cara. Termasuk upaya yang senior saya katakan, upaya membeli hukum. Tapi kami semua yakin hukum akan tetap tegak, hukum tidak akan bisa dibeli, selama kita berjuang di atas kebenaran itu dan selama kebenaran yang kita perjuangankan itu mendapatkan dukungan rakyat dan ridha dari Tuhan Yang Maha Besar. Itulah yang tidak dimiliki oleh KSP Moeldoko dan orang-orang yang berusaha menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran," jelasnya.

AHY menuturkan, bukan hanya dirinya yang berusaha memahami mengapa Moeldoko mudah dijerumuskan oleh orang-orang yang mabuk kekuasaan, tetapi banyak senior-seniornya di TNI yang mempertanyakan itu.

"Terkait hal ini, saya serahkan kepada KSP Moeldoko sendiri untuk menjawabnya. Bagi kami, keputusan hukum ini adalah wake up call bagi para perusak demokrasi. Jangan ada lagi niat sedikit pun, bagi siapapun, bahkan meski mereka sedang berada di kursi kekuasaan, untuk mengambil alih kepemimpinan sebuah partai politik melalui upaya KLB illegal. Jika ini dilakukan, jika upaya pengambil alihan partai politik secara ilegal ini dilakukan lagi, maka yang akan melawan adalah rakyat bukan hanya sekadar kader partai politik," katanya.

AHY menegaskan, partai politik adalah kepanjangan tangan sekaligus penyambung lidah rakyat di parlemen, yang direpresentasikan oleh para wakil rakyat. Karena itu mengganggu rumah tangga, sekaligus berupaya untuk mengambil alih partai politik secara inkonstitusional adalah sama saja dengan mengganggu rakyat itu sendiri.

"Itulah mengapa saya katakan, keputusan hukum ini adalah kemenangan bagi rakyat Indonesia, karena keputusan itu tetap melindungi hak-hak politik rakyat, yang berusaha dirampas oleh KSP Moeldoko melalui upaya-upaya politik dan upaya-upaya hukum,"katanya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Zulkifli Hasan Bakal Jadi Menteri, PAN: Kita Tunggu Nanti

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan disebut-sebut bakal menjadi menteri.

POLITIK | 30 November 2021

Puan: Perbaikan UU Cipta Kerja Dilakukan dengan Cepat

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR akan segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

POLITIK | 30 November 2021

Jadi Anggota Banser, Erick Thohir Komitmen Jihad untuk NKRI

Erick Thohir menegaskan siap mewakafkan pikiran, energi dan kemampuan untuk NKRI.

POLITIK | 30 November 2021

Bedah Buku Goenawan Mohamad, Inspirasikan Anak Muda

Goenawan Mohamad dianggap sosok yang selalu memberikan inspirasi kepada kalangan muda dalam setiap tulisannya.

POLITIK | 30 November 2021

MPR Terima DIPA TA 2022 dari Presiden Jokowi

Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama pimpinan kementerian/lembaga menerima DIPA tahun anggaran 2022 dari Presiden Jokowi.

POLITIK | 29 November 2021

Dipertanyakan, Standar Partisipasi Publik Saat Bahas UU

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mempertanyakan standar partisipasi publik saat membahas undang-undang.

POLITIK | 29 November 2021

UU Ciptaker Inkonstitusional, PPP: Timbulkan Masalah Baru

UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. PPP menilai putusan MK itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

POLITIK | 29 November 2021

Baleg Akan Revisi UU PPP

Anggota Baleg DPR Christina Aryani menyatakan pihaknya akan merevisi UU PPP.

POLITIK | 29 November 2021

Revisi UU PPP dan Ciptaker Akan Masuk Prolegnas Prioritas

Baleg DPR akan memasukkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dan UU Cipta Kerja ke Prolegnas Prioritas 2022

POLITIK | 29 November 2021

Jokpro 2024 Gelar Deklarasi di Maluku

Jokpro 2024 melakukan deklarasi di regional Maluku yang digelar secara daring, Minggu (28/11/2021).

POLITIK | 29 November 2021


TAG POPULER

# Ameer Azzikra


# Omicron


# Bens Leo


# Cristiano Ronaldo


# Infeksi Lever



TERKINI
Kunjungan Jokowi Diharapkan Motivasi Petani Muda

Kunjungan Jokowi Diharapkan Motivasi Petani Muda

NASIONAL | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings