Amendemen UUD 45 untuk Koreksi Arah Perjalanan Bangsa
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Amendemen UUD 45 untuk Koreksi Arah Perjalanan Bangsa

Rabu, 24 November 2021 | 20:33 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hasan Basri, mengaku akan terus konsisten memperjuangkan supaya UUD 1945 diamendemen kembali untuk yang kelima kalinya.

Amendemen itu, kata Hasan Basri saat melakukan kajian ketatanegaraan di Universitas Negeri Makassar, Rabu (24/11/2021), sudah sangat mendesak dilakukan, terutama pada sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni sistem pemerintahan presidensial.

Menurut senator asal Kalimantan Utara itu, amendemen UUD 45 harus dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial. Tujuannya agar pemerintahan terpilih tidak dirongrong oleh parlemen, yang dapat mengakibatkan program yang disiapkan pemerintah terhambat.

"Jadi penguatan sistem presidensial dilakukan agar program pemerintah dijalankan lebih cepat dan efektif," katanya.

Hasan Basri menyampaikan ada beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan berpotensi memperlemah sistem presidensial. Padahal keberadaan DPD telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah.

“Di beberapa bidang, kewenangan DPD masih sangat lemah, seperti dalam bidang legislasi. Kewenangan DPD di bidang legislasi jelas sangat terbatas, di mana DPD dapat ikut mengusulkan dan membahas RUU di bidang tertentu tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan akhir. Di bidang pengawasan, meskipun memperoleh fungsi, tugas, dan kewenangan pengawasan, namun sebatas memberikan masukan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan,” tandas Hasan Basri.

“Sangat disayangkan jika melihat pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur DPD. Wewenang DPD terbatas dan sempit, karena DPD hanya untuk memberi pertimbangan. Seolah-olah DPD hanya berposisi sebagai Dewan Pertimbangan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia," ungkap Hasan lagi.

"Tidak terbantahkan, UUD 1945 secara eksplisit telah memangkas penggunaan fungsi legislasi oleh DPD. Begitu juga turunannya yang diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD," paparnya.

"Dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa sistem bikameral yang dituangkan dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak sesuai dengan prinsip bikameral yang umum dalam teori-teori ketatanegaraan, yaitu fungsi parlemen yang dijalankan oleh dua kamar secara berimbang (balance) dalam proses legislasi maupun pengawasan,” lanjut Hasan Basri.

Lebih jauh terkait dengan UU Nomor 13 tahun 2019 tentang MD3, Hasan Basri menilai di beberapa ketentuan yang tercantum dalam UU MD3 belum secara maksimal mengejawantahkan kewenangan DPD sebagaimana amanat UUD Tahun 1945. Selain itu UU Nomor 27 Tahun 2009 dianggap belum memenuhi amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Adanya penguatan yang lahir melalui Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, telah mengembalikan kewenangan DPD dalam pemenuhan fungsi legislasinya. Namun, pascaputusan MK yang digantikan melalui UU Nomor 27 Tahun 2009 tetap saja belum memuat ketentuan pasal-pasal yang mereduksi kewenangan konstitusional DPD. UU MD3 yang seharusnya menjelaskan mengenai check and balances ternyata tidak memenuhi judicial intent yang dikehendaki oleh UUD 1945,” ujar papar Hasan lagi.

Hal senada disampaikan oleh Guru Besar Hukum Universitas Hasanudin, Abdul Razak yang menyampaikan jika peranan DPD sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

“Peranan DPD sangatlah penting, namun ada ketimpangan dalam pengelolaan negara ini jika tak ada check and balances. Tujuan check and balances adalah untuk menghindari adanya konsentrasi kekuasaan pada satu cabang kekuasaan tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menjadi urgensi perlu dilakukannya amendemen ke-5 UUD 1945 untuk memperkuat masing-masing kelembagaan,” ujar Abdul Razak dalam paparannya.

Semangat untuk mengamendemen kembali UUD 1945 juga disampaikan oleh guru besar Universitas Negeri Makassar, Hasnawi Haris. Menurutnya, dinamika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat terus mengalami dialektika.

“Formulasi negara hukum harus senantiasa adaptif dengan kondisi peradaban bangsa, khususnya ihwal peranan DPD sebagai aspirasi penyambung masyarakat. Jika perlu tugas dan kewenangan DPD RI diatur secara khusus, dalam artian tersendiri. Tidak digabungkan dengan UU MD3, yang mana UU MD3 lebih banyak mengatur kewenangan DPR, bukan kewenangan DPD,” pungkas Hasnawi Haris

Lebih lanjut Hasan Basri menyampaikan terkait gagasan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden haruslah memiliki relevansi terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi. Menurut Hasan Basri sistem pengisian jabatan presiden berdasarkan ketentuan Pasal 6A UUD 1945 adalah salah satu bentuk batasan berdemokrasi.

“Dalam prinsip demokrasi konstitusional, tidak diperkenankan pembatasan-pembatasan mengebiri substansi demokrasi. Pemilu bukan hanya menjadi instrumen konversi suara menjadi kursi, tetapi lebih luas lagi maknanya karena juga dapat menentukan arah sistem pemerintahan yang dibangun di masa depan” ujar Hasan Basri.

Dia menilai sistem pemerintahan yang diselenggarakan melalui pemilu akan menjadi penentu kapasitas demokrasi yang menggerakan sistem politik, termasuk mengelola partisipasi rakyat. Menurutnya, pangkal tolak dalam membangun sistem pemilu yang demokratis adalah tidak lepas dari agenda amandemen konstitusi terutama terkait dengan prinsip penegakan kedaulatan rakyat.

“Terdapat dua pokok permasalahan yang menjadi urgensi dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pertama, tidak ada pembatasan dengan persentase untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Kedua, gagasan pencalonan presiden dan wakil presiden melalui jalur perseorangan memiliki relevansi terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi. Relevansi ini dapat terlihat melalui mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 justru kontradiksi dengan prinsip negara hukum yang demokratis,” ujar Hasan Basri.

Hasan Basri menilai dengan amendemen, akan membuat ketatanegaraan Indonesia semakin terstruktur dan terlegitimasi. Pemerintah nantinya akan semakin maksimal menjalankan programnya.

Selain itu, Hasan Basri menilai amendemen juga akan memperkuat dan memperjelas tugas dari lembaga perwakilan, memperkuat otonomi daerah, calon presiden perseorangan, serta pemilihan umum lainnya.

Menurut Hasan Basri, amendemen UUD 1945 yang direncanakannya bertujuan untuk menyempurnakan yang sudah ada. Ia menjelaskan, ada beberapa prinsip dan komitmen yang disepakati dalam proses perubahan atau amendemen tersebut, yaitu tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematikanya, aspek kesejarahan, dan orisinalitasnya.

"Amendemen juga akan tetap mempertahankan bentuk negara kita sebagai negara kesatuan, dan tidak akan mungkin mengubahnya," kata Hasan Basri.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Zulkifli Hasan Bakal Jadi Menteri, PAN: Kita Tunggu Nanti

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan disebut-sebut bakal menjadi menteri.

POLITIK | 30 November 2021

Puan: Perbaikan UU Cipta Kerja Dilakukan dengan Cepat

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR akan segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja.

POLITIK | 30 November 2021

Jadi Anggota Banser, Erick Thohir Komitmen Jihad untuk NKRI

Erick Thohir menegaskan siap mewakafkan pikiran, energi dan kemampuan untuk NKRI.

POLITIK | 30 November 2021

Bedah Buku Goenawan Mohamad, Inspirasikan Anak Muda

Goenawan Mohamad dianggap sosok yang selalu memberikan inspirasi kepada kalangan muda dalam setiap tulisannya.

POLITIK | 30 November 2021

MPR Terima DIPA TA 2022 dari Presiden Jokowi

Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama pimpinan kementerian/lembaga menerima DIPA tahun anggaran 2022 dari Presiden Jokowi.

POLITIK | 29 November 2021

Dipertanyakan, Standar Partisipasi Publik Saat Bahas UU

Wakil Ketua MPR Arsul Sani mempertanyakan standar partisipasi publik saat membahas undang-undang.

POLITIK | 29 November 2021

UU Ciptaker Inkonstitusional, PPP: Timbulkan Masalah Baru

UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. PPP menilai putusan MK itu berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

POLITIK | 29 November 2021

Baleg Akan Revisi UU PPP

Anggota Baleg DPR Christina Aryani menyatakan pihaknya akan merevisi UU PPP.

POLITIK | 29 November 2021

Revisi UU PPP dan Ciptaker Akan Masuk Prolegnas Prioritas

Baleg DPR akan memasukkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dan UU Cipta Kerja ke Prolegnas Prioritas 2022

POLITIK | 29 November 2021

Jokpro 2024 Gelar Deklarasi di Maluku

Jokpro 2024 melakukan deklarasi di regional Maluku yang digelar secara daring, Minggu (28/11/2021).

POLITIK | 29 November 2021


TAG POPULER

# Ameer Azzikra


# Omicron


# Bens Leo


# Cristiano Ronaldo


# Infeksi Lever



TERKINI
Polisi Ungkap Kronologi Penembakan di Exit Tol Bintaro

Polisi Ungkap Kronologi Penembakan di Exit Tol Bintaro

MEGAPOLITAN | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings