Muzani Minta Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah Dicabut
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Muzani Minta Larangan Penjualan Minyak Goreng Curah Dicabut

Jumat, 26 November 2021 | 16:14 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta agar minyak goreng curah bisa dijual bebas seperti selama ini. Seperti diketahui mulai 1 Januari 2022 peredaran minyak goreng curah akan dilarang di pasaran. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permendag) Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020. Inilah yang menimbulkan keresahan bagi konsumen minyak goreng curah belakangan ini.

Menurut Muzani larangan penjualan minyak goreng curah akan memberatkan rumah tangga pas-pasan, pedagang kecil, dan sektor UMKM. Karena, kata Muzani, pedagang gorengan, warteg, warung padang, pecel ayam pecel lele dan sektor ekonomi kerakyatam lainnya masih merupakan pengguna minyak goreng curah sebagai basis produksinya.

"Oleh sebab itu, Fraksi Gerindra DPR RI meminta agar pemerintah meninjau ulang atau mencabut peraturan tersebut, karena akan memberatkan bagi keluarga yang pendapatannya pas-pasan, pedagang kecil, dan UMKM yang baru saja bangkit secara bertahap dari krisis yang disebabkan pandemi Covid-19," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani, Jumat (26/11/2021).

Menurut Muzani, larangan penjualan minyak goreng curah akan menjadi problem tersendiri bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebab, minyak goreng curah telah menjadi komiditas utama yang digunakan oleh para UMKM, termasuk rumah tangga. Pelarangan ini akan menyebabkan beban produksi yang meningkat akibat pengalihan dari minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan yang harganya lebih mahal dari minyak goreng curah. Selisih harga sekitar Rp 5.000 per liter. Ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

"Sektor usaha yang menggunakan minyak goreng curah sebagai basis produksinya seperti goreng-gorengan yang tersaji di banyak warung dan tukang gorengan, akan menanggung biaya produksi yang lebih tinggi. Hal itu akan mempengaruhi daya saing di pasar. Demikian juga biaya rumah tangga yang ekonominya pas-pasan, sehingga itu akan memberatkan daya beli mereka," jelas Muzani.

Menurut Muzani, kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah ini tidak sejalan dengan semangat pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Termasuk peningkatan UMKM kita sebagai jaring pengaman perekonomian nasional. Terkait alasan larangan peredaran minyak goreng curah dianggap mengada-ngada.

"Ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ingin memperdayakan dan memperkuat UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat. Di satu sisi ada political will, tapi di sisi lain ada kebijakan yang justru membebani biaya dan beban baru bagi UMKM, seperti 'Yoyo'. Kebijakan ini kadang ditarik ke atas, kadang dilepas ke bawah. Maka Partai Gerindra meminta agar Peraturan Menteri Perdagangan ini ditinjau ulang atau dicabut," papar Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, pemerintah akan melarang peredaran minyak goreng curah ke pasar per tanggal 1 Januari 2022. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga di komoditas minyak goreng.

Sebab, menurut Oke, harga minyak goreng sangat bergantung pada Crude Palm Oil (CPO). Ketika CPO naik, maka itu akan mempengaruhi naiknya harga minyak goreng curah yang beredar di pasar. Untuk mengantisipasi hal itu, maka pemerintah memutuskan untuk melarang penjualan minyak goreng curah dan wajib menggunakan minyak goreng kemasan.

Selain itu, menurut Oke, penjualan minyak goreng curah juga terkait dengan perlindungan konsumen. Dalam hal ini, konsumen berhak atas informasi tentang produk sehingga informasi tentang produk ini bisa didapatkan bila mana produk itu dikemas. Sementara, penjualan minyak goreng curah tidak mencantumkan informasi tersebut. Padahal, informasi tersebut wajib disampaikan kepada konsumen.

"Karena kita tahu dalam kemasan itu ada masa kedaluwarsa, ada ingredients, kandungannya apa, sehingga masyarakat lebih paham terkait produk yang akan dibelinya," ungkapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Perempuan NU Mojokerto Deklarasi Muhaimin Iskandar Jadi Capres 2024

Kaum perempuan di Kabupaten Mojokerto yang mayoritas warga Nahdlatul Ulama (NU) turut serta mendeklarasikan mendukung Gus Muhaimin maju sebagai capres 2024.

POLITIK | 28 Januari 2022

Gerilya di Jateng, Golkar Dinilai Pede Masuk Kandang Banteng

ksi sosial dan pengobatan gratis yang diselenggarakan Partai Golkar di Kota Salatiga, Jawa Tengah pada Kamis (27/1/2022) dianggap sebagai gerilya politik.

POLITIK | 28 Januari 2022

Refly Harun: Pres-T Berpotensi Lahirkan Calon Tunggal di Pilpres 2024

Kuasa Hukum Gatot Nurmantyo, Refly Harun, mengatakan aturan presidential threshold atau pres-T berpotensi melahirkan calon tunggal pada Pilpres 2024.

POLITIK | 27 Januari 2022

Jabat Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono Siap Kerja Cerdas

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono ditetapkan menjadi ketua DPD Partai Demokrat DKI periode 2021-2026.

POLITIK | 27 Januari 2022

Sambangi DKPP, PKN Ingin Pemilu 2024 Berlangsung Fair Play

Partai Kebangkitan Nusantara menginginkan Pemilu 2024 berlangsung secara fair play.

POLITIK | 27 Januari 2022

Puan Maharani Tugaskan Sekjen DPR Serahkan UU IKN kepada Kemsetneg

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyerahkan naskah UU IKN kepada Kementerian Sekretariat Negara.

POLITIK | 27 Januari 2022

Didukung Nahdliyin, Erick Thohir Punya Kualifikasi Sebagai Pemimpin Masa Depan

Erick Thohir mempunyai peluang yang sangat besar dalam menggaet massa pemilih dari warga nahdliyin pada Pilpres 2024.

POLITIK | 27 Januari 2022

Masa Kampanye Pemilu 2024 Diusulkan 120 Hari, Ini Penjelasan KPU

KPU mengusulkan waktu kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan 120 hari, begini alasannya.

POLITIK | 27 Januari 2022

DPR Ingatkan Kejagung Soal Bahaya Kerja Sama Mafia Tanah di BPN dan Pemda

Kejaksaan Agung (Kejagung) diingatkan soal potensi bahaya bila oknum mafia tanah di BPN bekerja sama dengan oknum di pemerintah daerah

POLITIK | 27 Januari 2022


TAG POPULER

# Flight Information Region


# Jefri Tambayong


# Update Covid-19


# Ousmane Dembele


# Ardian Noervianto



TERKINI
Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data 28 Januari 2022

Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data 28 Januari 2022

BERITA GRAFIK | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings