Logo BeritaSatu

DPR-Pemerintah Harus Perbaiki Pembentukan UU Cipta Kerja

Jumat, 26 November 2021 | 17:39 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang (UU) guna memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun.

Menyoal apa saja hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah dan DPR, Guru besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf, mengatakan apabila melihat amar putusan harus ada perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja.

"Kalau lihat dari subtansi pembentukan, itu kan ada beberapa yang harus dipenuhi. Pertama perencanaan, kedua penyusunan, ketiga pembahasan, keempat tujuan, kelima pengesahan, keenam pengundangan. Jadi hemat saya itulah pembentukan itu," ujar Asep kepada Beritasatu.com, Jumat (26/11/2021).

Dikatakan Asep, jangan-jangan hal ini ada dalam proses pembahasan yang bisa jadi tidak melibatkan partisipasi. "Boleh jadi ya. Nah itu yang harus dilakukan partisipasi lagi. Karena tidak ke substansi sebetulnya. Sebab kalau substansi itu, uji materil kalau ada substansi," ungkapnya.

Asep menyampaikan, penting betul untuk bisa memastikan apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana prosedur perbaikannya.

"Nah, pemerintah dan DPR harus sepakat dulu agar apa yang diputuskan MK dipenuhi oleh DPR dan pemerintah. Kalau misalnya perlu adanya pelibatan masyarakat, siapa yang perlu dilibatkan, kapan dilibatkan, substansi apa yang perlu melibatkan mereka, dan sebagainya. Mesti ada dulu ukuran-ukaran itu," katanya.

Ihwal bagaimana mekanisme menjalankan putusan MK, apakah pemerintah yang harus berinisiatif atau DPR, Asep menuturkan, harus bersama-sama.

"Bersama-sama. Kan ini bukan hanya DPR dan pemerintah, ini dua-duanya menjadi subyek yang harus melakukan perbaikan. Harus dua-duanya," jelasnya.

Asep mengungkapkan, ketika nanti sudah dilakukan perbaikan MK tidak perlu menilai atau menggelar sidang lagi. Nanti semua kembali kepada pemohon apakah sudah terpenuhi atau belum.

"MK perlu nggak menilai itu, nggak perlu. Silakan saja kepada pemohon, pemohon sudah terpenuhi belum uji formil yang dimaksud. MK sudah tidak ada sidang-sidang lagi untuk menilai hasil perbaikan. Silakan ke pemohon, nanti pemohon kalau misalnya tidak dilaksanakan, nah bisa mengajukan lagi kepada MK bahwa itu tidak dijalankan. Jadi tidak ada lagi sidang untuk memeriksa hasil perbaikan MK," katanya.

Asep menilai, keputusan MK meminta pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan UU Cipta Kerja merupakan hal yang positif karena dapat menjadi pembelajaran.

"Sebetulnya bagus, untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah dan DPR agar jangan mengabaikan prosedur, agar jangan mengabaikan teknik drafting, agar jangan mengabaikan keterbukaan. Dalam membuat undang-undang itu dikenal istilahnya proses yang baik harus diikuti, good proses," tandasnya.

Diketahui, MK memutuskan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Dinyatakan bersyarat karena MK harus menyeimbangkan proses pembentukan UU yang mesti dipenuhi syarat formil, juga mempertimbangkan tujuan pembentukan UU.

Para pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU. Apabila tidak dilakukan perbaikan, maka dinyatakan inkonstitusional secara permanen.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus & Kematian Covid-19 di Jakarta, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Prevalensi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehataan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Positivity Rate Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kesembuhan Terendah Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus Positif dan Kematian Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kematian Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 6 Oktober 2022

Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 5 Oktober 2022

Berikut ini Prediksi Puncak Covid-19 Berdasarkan Data, 5 Oktober 2022 sesuai dengan dta dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 5 Oktober 2022

Berikut ini Data Kasus Positif Kumulatif & Suspek Covid-19, 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022

Data Kematian akibat Covid-19 sampai 5 Oktober 2022

Data Kematian akibat Covid-19 sampai 5 Oktober 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 5 Oktober 2022


TAG POPULER

# Mamat Alkatiri


# Lesti Kejora


# Timnas U-17


# Formula E


# Tragedi Kanjuruhan


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Puan Ajak Parlemen Dunia Atasi <em>Scary Effect</em> Ekonomi Global

Puan Ajak Parlemen Dunia Atasi Scary Effect Ekonomi Global

NEWS | 13 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings